Abstract:Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana…
na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.
Abstract:HAKI diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Haki disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. Salah satu bentuk Hak…
k Kekayaan Intelektual adalah merek dagang yang digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkannya dengan barang/jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Terdapat beberapa permasalahan terkait hak merek seperti sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA oleh PT Ratania yang sama-sama merasa memiliki kepemilikan atas merek IKEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menghubungkan antara kasus yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperkaya referensi pembaca dalam mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak. Hasil penelitian ini adalah bahwa merek IKEA Swedia telah dicabut karena tidak dipergunakan selama lebih dari batas maksimal tidak dipergunakannya merek dagang. Selanjutnya yang berhak beroperasi menggunakan merek IKEA adalah PT. Ratania Khatulistiwa.
Abstract:Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinil, karena mereka menganggap membeli…
mbeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinil, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.
Abstract:Kebijakan moneter adalah aspek kunci manajemen ekonomi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Artikel ini memberikan ikhtisar teori kebijakan moneter saat ini, menekankan pentingnya teori tersebut dalam membentuk…
uk perekonomian masa depan. Kebijakan moneter melibatkan tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi yang rendah. Bank sentral menggunakan alat-alat seperti penyesuaian suku bunga, pembelian/penjualan surat berharga pemerintah, dan modifikasi persyaratan cadangan untuk bank komersial. Beberapa kerangka teoritis memandu pengambilan keputusan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi dokumen atau teks. Kerangka kerja yang dominan adalah kebijakan moneter berbasis aturan, meskipun kebijakan ini dikritik karena tidak fleksibel. Masih adanya tantangan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja selama resesi, sehingga mengarah pada eksplorasi kerangka kerja alternatif seperti penargetan PDB nominal dan penargetan tingkat harga. Memahami teori kebijakan moneter sangat penting untuk merancang perekonomian masa depan, dan penyempurnaan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi global di masa depan.
Abstract:Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban…
iban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Abstract:Peningkatan upah minimum menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan ekonomi, karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor industri. Pemerintah DKI Jakarta secara periodik meninjau dan menetapkan kebijakan…
an upah minimum untuk memastikan kesejahteraan para pekerja, karena kenaikan upah minimum dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jakarta. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan upah minimum terhadapstruktur ketenagakerjaan dan mengidentifikasi dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan serta produktivitas industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, seperti kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri. Temuan utama mencakup dampak kenaikan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan di sektor industri di DKI Jakarta dan dinamika kebijakan upah minimum yang mempengaruhi produktivitas industri di DKI Jakarta. Hasil analisis ini Peningkatan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi dalam teknologi yang lebih canggih, serta dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan dan dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan, serta perlu diperhatikan dengan seksama hal,terkait pengaturan anggaran beserta perubahannya.
Abstract:Pekerja anak di sektor informal adalah anak-anak yang bekerja di tempat yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan peraturan yang berlaku. Sektor informal memiliki banyak karakteristik, termasuk kegiatan usaha yang…
ng tidak terorganisir, tidak ada pembagian tugas yang jelas, penggunaan teknologi yang sederhana, modal dan keterampilan yang rendah, dan biasanya berskala kecil dan padat karya. Selain itu, mereka rentan terhadap penyalahgunaan, perlakuan buruk, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Implementasi langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, seperti pelatihan keselamatan, pemakaian alat pelindung diri, serta pengawasan kondisi kerja, akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi pekerja anak. Perlindungan K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Kesadaran akan pentingnya perlindungan K3 sering kali masih rendah, baik di kalangan pekerja maupun pengusaha. Budaya kerja yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan juga membantu kendala dalam penerapan standar K3. Meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal, pemerintah, pihak industri, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan industri harus berpartisipasi dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta melakukan pengawasan secara teratur terhadap kondisi kerja pekerja anak. Industri juga dapat berpartisipasi dengan menyediakan tempat kerja yang ramah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia.
Abstract:Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih lambat dari pada Negara lain namun Perbankan Syariah akan semakin berkembang.…
ang. Pada tahun 1992-1998 di Indonesia hanya memiliki satu bank syariah yaitu Bank Muamalat yang terus eksis sampai sekarang. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah adalah untuk mencapai Kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan dengan menerbitkan panduan; Menerapkan aturan praktis untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik; Produktivitas dan daya saing untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bank konvensioanal menjadi bank umum berbasis syariah dan membuka cabang; Dalam rangka melindungi sistem dan menciptakan manfaat ekonomi guna meningkatkan kontribusi sektor perbankan syariah; Pengembangan sumber daya insani (SDI); Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja sosial bank syariah yang dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan Valuntary Sector (dana sosial) dan perkembangan ekonomi masyarakat.
Abstract:Sistem perbankan Indonesia adalah suatu tata cara, aturan dan pola bagaimana suatusector perbankan (bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di…
Indonesia dibangun dengan konsep berdasarkan sistem perekonomian yang ada. Kebijakan perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan negara. Sejak krisis nilaituka rterjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disusul dengan krisis ekonomiter buruk sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hingga awal tahun 1999, kondisi perbankan semakin terpuruk.
Abstract:Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan…
n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.