Abstract:Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum…
ukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Abstract:Perilaku tidak aman terjadi karena dua hal, faktor internal seperti motivasi dan persepsi, serta faktor eksternal seperti peraturan, pengawasan, ketersediaan APD dan komunikasi. Konstruksi merupakan salah satu industri yang…
ang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan luka-luka, penyakit, hilangnya hari kerja, kematian, maupun kerugian perusahaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor berisiko perilaku tidak aman serta faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan unsafe action (perilaku tidak aman) pada pekerja konstruksi proyek Rel Kreta Api oleh PT. Nindya Citra Kharisma, KSO, tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel diperoleh secara total sampling/sampling dari jumlah sampel sebanyak 73 pekerja/tukang bangunan. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 29 (39.7%) berisiko tinggi berperilaku tidak aman dan 44 (60.3%) berisiko rendah berperilaku tidak aman. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (P value=0,031), sikap (P value=1,000), pengawasan (P value=0,092) dengan perilaku tidak aman (unsafe action) pada pekerja konstruksi PT.Nindya Citra Kharisma ,KSO. Adapun saran yang ditujukan kepada pihak perusahaan adalah mengikut sertakan petugas HSE ataupun pekerja dalam seminar ataupun pelatihan K3, Membuat peraturan secara tertulis kepada pekerja agar pekerja dapat menerapkan peraturan pada saat bekerja.
Abstract:Akses Internet pada zaman saat ini merupakan kebutuhan yang krusial, dimana Internet banyak digunakan dalam segala hal, baik untuk pekerjaan, pendidikan, bisnis, serta kebutuhan yang lainnya. Khususnya pada dunia pendidikan,…
kan, peranan konektivitas internet memegang peranan penting, dimana pada saat ini kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dengan bantuan konektivitas internet. Atas dasar tersebut, keberadaan akses internet pada kampus merupakan hal yang wajib. Namun, kualitas koneksi internet pada kampus dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya pada pengaturan lalu lintas internet. Tanpa pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kualitas koneksi internet dapat menurun serta mengganggu aktifitas pembelajaran pada kampus.
Abstract:Pondok pesantren memiliki beberapa peraturan yang harus ditegakkan secara konsisten. Penegakan aturan bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan menguatkan karakter santri yang berakhlak karimah. Dalam pelaksanaannya, ada…
da beberapa santri yang melanggar aturan pondok sehingga diberlakukan hukuman atau disebut “takzir”. Bentuk takzir cukup beragam, seperti pendisiplinan fisik, membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Quran, hingga dikeluarkan dari pondok dalam kasus pelanggaran sangat berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk takzir di pondok pesantren berdampak positif atau negatif, serta bentuk takzir apakah yang dinilai paling efektif bagi santri. Penelitian ini mengambil sampel santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2. Dengan menggunakan metode kuantitatif berupa survei, peneliti mendistribusikan kuesioner dalam bentuk google form kepada responden atau subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,8% dari responden setuju dengan pemberlakuan takzir dan 41,2% tidak menyetujuinya. Empat bentuk takzir yang dinilai efektif diterapkan adalah: membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Qur’an atau kosakata bahasa asing, berdiri di depan umum, dan dibotak/dicukur tidak rapi. Membersihkan area pondok dinilai efektif karena meningkatkan kebersihan pondok. Menghafal ayat suci Al-Qur’an dinilai efektif dan edukatif karena menambah ilmu pengetahuan. Berdiri di depan umum dan dibotak dinilai efektif karena membuat jera pelakunya dan santri yang menyaksikan. Adapun efek jera yang dirasakan santri pelanggar adalah merasa malu dan tidak ingin melakukan lagi, sedangkan santri yang menyaksikan akan mengambil pelajaran untuk tidak melanggar aturan pondok.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan…
an efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Aplikasi DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of policy). Variabel isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, substansi kebijakan, dan kejelasan aturan pelaksanaan. Sementara itu, variabel lingkungan implementasi meliputi faktor-faktor seperti kondisi sosial-politik, dukungan sumber daya, dan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa SMPN di Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan…
engan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dapat berhasil dengan memperhatikan standar dan sasaran kebijakan, optimalisasi sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Kota Tasikmalaya.
Abstract:Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun…
keselamatan manusia dan lingkungan sekitar yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Pedoman pelaksanaan SMK3 di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PG DJOMBANG BARU. Analisis data dilakukan dengan menyusun dan membahas hasil wawancara dengan beberapa petugas K3, hasil observasi langsung di lokasi proyek dan hasil evaluasi dari data - data SMK3 yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SMK3 di PG DJOMBANG BARU sudah sesuai dengan unsur K3 yang terdapat dalam peraturan pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terlihat dari hasil Audit SMK3 tingkat pencapaiannya masuk dalam kategori memuaskan serta, mendapat sertifikat SMK3 dan Bendera SMK3.
Abstract:Setiap pegawai berhak mendapatkan jaminan untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja. Karena itulah semua perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau yang sering disingkat SMK3. …
ingkat SMK3. Penerapan sistem manajemen K3 ini sudah diinstruksikan oleh pemerintah dan diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya perusahaan tinggal mengikuti dan mengimplementasikan ketentuan yang sudah diatur. Dalam artikel kali ini akan dibahas lengkap dan ringkas mengenai apa itu sistem manajemen K3, dasar hukum, tujuan, dan cara penerapannya. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, sistem manajemen keselamata dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan Sistem Manajeman Kesehatan dan Keselamatan (SMK3) di PG Djombang Baru. Melalui cara-cara pencegahan kecelakaan kerja, termasuk penyakit yang dapat timbul akibat pekerjaan. Selain melindungi pekerja dari potensi bahaya di lingkungan kerja, penerapan aturan K3 ini dapat meningkatkan efektifitas dan menjaga aktivitas produksi perusahaan. Pengaturan K3 berlangsung di berbagai negara, dengan pedoman yang diberlakukan oleh masing-masing otoritas. Jadi penerapan aturan ini bersifat normatif dan harus dipatuhi setiap perusahaan.
Abstract:Pasar modal telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya pengetahuan keuangan, volatilitas pasar yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan kesulitan dengan peraturan dan…
n transparansi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali, memahami, dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia. Selain menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional, hal ini juga akan mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan masa depan yang sehat dan berkelanjutan, studi ini bermaksud untuk menyelidiki kemungkinan dan kesulitan yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia serta memberikan solusi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber Tantangan pasar modal Indonesia, baik konvensional maupun syariah, mencakup kurangnya investor lokal, minimnya produk investasi, serta regulasi yang tidak sinkron. Pasar modal syariah juga menghadapi kendala pengetahuan dan kurangnya dukungan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan edukasi intensif, kolaborasi antara regulator dan pelaku bisnis, pengembangan produk baru, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan transparansi dan tata kelola. Penguatan platform fintech dan infrastruktur pasar modal juga penting untuk memperluas jangkauan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan