Abstract:Ekosistem padang lamun adalah salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mendukung keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan menyediakan jasa ekosistem yang vital. Artikel ini mengulas…
ngulas keterkaitan antara pendekatan rantai makanan dan jaring makanan dengan pengelolaan berkelanjutan pada ekosistem padang lamun melalui metode literature review. Analisis menunjukkan bahwa interaksi spesies dalam rantai dan jaring makanan mendukung stabilitas ekosistem serta mengurangi risiko gangguan eksternal. Pendekatan pengelolaan berkelanjutan, termasuk perlindungan habitat, pengaturan kualitas air, dan restorasi ekosistem, terbukti efektif dalam memelihara kesehatan ekosistem dan meningkatkan jasa ekosistem, seperti perikanan dan pariwisata. Pemahaman komprehensif tentang dinamika rantai dan jaring makanan sangat penting untuk memastikan kelestarian ekosistem padang lamun di tengah tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Strategi pengelolaan yang mempertimbangkan kompleksitas jaring makanan dapat meningkatkan efektivitas konservasi dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Hubungan antara hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia…
manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan. Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.
Abstract:Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah…
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif, didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Abstract:Penyakit Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi otak dan secara bertahap mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir, mengingat, dan berfungsi secara mandiri. Ini merupakan jenis demensia yang paling…
ing umum, dengan gejala awal yang biasanya terjadi pada individu di atas 65 tahun, meskipun dapat juga terjadi pada usia yang lebih muda. Beberapa gejala awal Alzheimer termasuk lupa akan peristiwa baru-baru ini, kesulitan menyelesaikan tugas sehari-hari, dan kebingungan tentang waktu atau tempat. Gejala penyakit dapat memburuk seiring berjalannya waktu, seperti kehilangan kemampuan berkomunikasi, perubahan suasana hati yang signifikan, dan penurunan fungsi fisik. Diagnosis tahap awal untuk penyakit Alzheimer dapat meningkatkan efisiensi terapi. Deteksi dini penyakit Alzheimer dapat memanfaatkan pendekatan matematis pada data mining untuk menganalisis data. Klasifikasi adalah salah satu metode data mining yang dapat diterapkan untuk pendeteksian dini atau prediksi penyakit Alzheimer. Penelitian yang berkenaan dengan klasifikasi penyakit Alzheimer belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan performa algoritma C4.5 dan algoritma AdaBoost dalam klasifikasi penyakit Alzheimer menggunakan teknik pengujian percentage split dan k-fold cross validation. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan metode Algoritma Decision Tree karena dapat ditafsirkan dengan mudah oleh manusia dan memililki akurasi yang tinggi sebesar 26.3%. Dapat mengubah data yang ada menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana.
Abstract:Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam…
praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.
Abstract:Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir…
rkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan.
Abstract:Artikel ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan struktur organisasi di Sekretariat…
etariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Kebijakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dalam penataan organisasi, dapat dilihat dari penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk. Namun dalam aspek efisiensi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Dari sisi kecukupan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di lakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ditunjau Dari aspek perataan sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dari sisi responsivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019 yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021. Dan terakhir Dilihat dari aspek ketepatan, penataan Struktur Organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
Abstract:Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Untuk menjalankan tugasnya diperlukan…
rlukan jam kerja yang efektif, yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja. Adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan seluruh pegawai akan mentaati terhadap aturan tersebut, sebab masih ditemukan sebagian pegawai yang melanggar disiplin kerja seperti masih adanya pegawai yang datang terlamat masuk kantor, dan ketika jam istirahat berakhir masih ada sebagian pegawai yang berkeliaran dihalaman kantor hal tersebut terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan Kepala terhadap disiplin kerja.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik-teknik pengawasan dan disiplin kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan penyebaran angket.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas telah dilakukan secara optimal namun masih ada sebagian yang belum dilaksanakan dengan baik mengenai pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung ditempat kerja dan pengamatan langsung ditempat kerja. Sedangkan hasil dari disiplin kerja yaitu pegawai telah disipli namun ada sebagian yang belum dilaksanakan secara optimal mengenai disiplin kerja tersebut yaitu pegawai keluar kantor atas izin kepala.
Hasil uji t diketahui nilai thitung > ttabel sehingga variabel pengawasan berpengaruh terhadap variabel disiplin kerja. Besarnya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja sebesar 48% sehingga dapat dikatakan Ha diterima dan H0 ditolak.