Abstract:Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu keberlanjutan lingkungan mendorong munculnya berbagai gagasan inovatif dalam mengolah limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan…
n produk keripik kulit pisang dengan kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerapan ekonomi sirkular. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Quality Function Deployment (QFD) dan House Of Quality (HOQ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk keripik kulit pisang yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk spesifikasi teknis sebagai dasar pengembangan produk. Pendekatan QFD dipilih karena mampu menghubungkan suara konsumen dengan desain produk secara sistematis, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan konsumen. Berdasarkan hasil analisis, atribut yang dianggap paling penting oleh konsumen meliputi rasa, kerenyahan, aroma, mutu bahan baku, serta kemasan yang ramah lingkungan. Hasil penilaian bobot prioritas menunjukkan bahwa unsur pemilihan bahan kemasan menempati posisi paling dominan dengan nilai 29%. Aspek kejelasan informasi pada kemasan berada di urutan kedua dengan nilai 19%, disusul oleh kepemilikan izin edar BPOM sebesar 13%. Harga menjadi faktor berikutnya dengan tingkat kepentingan 12%, sementara penentu cita rasa berupa komposisi bumbu serta pengaturan suhu dan durasi penggorengan memiliki pengaruh yang lebih kecil, masing-masing sebesar 8%. Sebagai rekomendasi pengembangan, produk keripik kulit pisang berkemasan ramah lingkungan dapat ditingkatkan melalui ekspansi pemasaran digital, kemitraan dengan umkm, dan peningkatan sertifikasi mutu untuk memperkuat daya saing pasar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Hubungan antara Keteraturan Arus Kas Perusahaan dengan Pencatatan Keuangan Harian di The City Square Surabaya Periode Tahun 2025.” Latar belakang penelitian…
itian ini adalah pentingnya pengelolaan kas yang efektif dalam menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Dalam hal ini, kasir sebagai pencatat keuangan memiliki peran penting dalam mengelola transaksi kas harian yang secara langsung berdampak pada penerimaan dan pengeluaran kas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kasir memengaruhi keteraturan arus kas di perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada hubungan antara keteraturan arus kas dan pencatatan keuangan harian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan kas yang lebih baik demi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengelolaan arus kas yang teratur sangat penting untuk kelangsungan operasional perusahaan, sementara peran kasir sangat vital dalam mengatur pergerakan dan keteraturan arus kas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja kasir yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, mengurangi risiko likuiditas, dan memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi pengelolaan kas yang lebih optimal guna meningkatkan performa keuangan perusahaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat…
dalam praktik prostitusi serta menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja seks komersial (PSK). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa faktor individu, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam prostitusi. Sementara itu, penegakan hukum yang ada saat ini, terutama yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dinilai kurang efektif karena hanya memberikan sanksi administratif berupa pembinaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai larangan prostitusi dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka praktik prostitusi dan melindungi para korban.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Bencana pohon tumbang dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon yang berisiko sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat…
akat bersedia dibantu menebang pohon miliknya karena pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran hukum dalam upaya penanggulangan bencana pohon tumbang di kota Payakumbuh . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diperlukan aturan hukum dan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.
Abstract:Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah…
h diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.
Abstract:Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih dalam apakah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Etika Sosial di Indonesia sudah benarbenar diterapkan oleh masyarakat Indonesia.…
. Dan nyatanya seperti yang kita ketahui kekacauan atau konflik antar masyarakat masih banyak dan sering kali terjadi di sekitar kita. Etika sosial adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial bertujuan agar semua orang merasa nyaman, hidup damai, dan tidak saling bermusuhan. Contoh etika sosial, Datang tepat waktu ke suatu rapat, Berjabat tangan, Menjaga kontak mata saat berbicara, Tidak meludah di depan orang lain, Berbahasa yang baik dan sopan, Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. salah satu contoh konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah rasisme dan diskriminasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, untuk menciptakan kehidupan yang rukun diantara perbedaan yang ada, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.