Abstract:Abstract: The implementation of Enterprise Architecture (EA) in Banjarmasin city's tourism sector is essential to improve the effectiveness of information provided to tourists accessing electronic-based services. Unfortunately,…
nately, there are some crucial challenges to the fundamental requirements of EA in the tourism sector. There is still partial implementation, a lack of understanding of the technological advances used in Banjarmasin city tourism promotion, a lack of understanding of the implementation in an application architecture framework design and the technology to be used, not having good documentation in the design of application systems and slow services in tourism promotion. There is no certainty of normative standardization for system development operating procedures. This research aims to design the Zachman Framework (ZF) Application architecture as an Enterprise Architecture Planning (EAP) methodology, to visualize spatial data. This application is designed to assist users in displaying spatial data in the form of interactive maps that can be accessed via the internet. The software development method used is the iterative and incremental method with the Zachman Framework approach to application design. Data was collected through surveys and interviews at the Department of Culture, Youth, Sports and Tourism (DISBUDPORAPAR) of Banjarmasin City, with the current number of tourism data being 55 tourist attractions. This application can later be used to introduce tourist attractions in Banjarmasin City to the wider community, including tourists visiting this city.
Keywords: enterprise architecture (ea), tourism, zachman framework (zf)
Abstrak: Penerapan Enterprise Architecture (EA) disektor pariwisata kota Banjarmasin amatlah penting untuk meningkatkan efektivitas informasi yang diberikan kepada wisatawan yang mengakses layanan berbasis elektronik. Sayangnya, ada beberapa tantangan krusial terhadap persyaratan mendasar EA di sektor pariwisata. Masih ada yang diimplitasikan seara parsial, kurangnya pemahaman dalam kemajuan teknologi yang digunakan pada promosi pariwisata kota Banjarmasin, kurangnya pemahaman akan implimentasi dalam sebuat perancangan kerangka kerja arsitektur aplikasi dan teknologi yang akan digunakan, tidak memiliki dokumentsai yang baik dalam perancangan sistem aplikasi serta pelayanan yang lambat dalam promosi pariwisata. Belum adanya kepastian standarisasi normatif untuk prosedur operasi pengembangan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur Aplikasi Bakunjangan Zachman Framework (ZF) sebagai metodologi Enterprise Architecture Planning (EAP), untuk memvisualisasikan data spasial. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menampilkan data spasial dalam bentuk peta interaktif yang dapat diakses melalui internet. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode iteratif dan inkremental dengan pendekatan Zachman Framework untuk perancangan aplikasi. Data dikumpulkan melalui survey dan wawancara pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kota Banjarmasin, dengan jumlah data pariwisata saat ini yakni 55 tempat wisata. Aplikasi ini nanti dapat digunakan untuk memperkenalkan objek wisata di Kota Banjarmasin kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan yang berkunjung ke kota ini.
Kata kunci: enterprise architecture (ea), pariwisata, zachman framework (zf)
Abstract:Abstract: The rapid growth in the use of online loan applications makes protecting consumer data a crucial issue. Current online loan application data protection regulations need to be updated to ensure consumers' personal…
al data is protected from potential misuse. This study aims to analyze the urgency of updating data protection regulations for users of online loan applications through a normative-juridical approach. The results of the study found that more comprehensive new regulations were needed to keep pace with the rapid development of technology in the financial sector. The findings of this study emphasize the importance of protecting personal data in applications that offer online loan services, especially with the increasing number of cases of breaches of personal data. The results of the study conclude that updating personal data protection regulations is very important to ensure the security and safety of consumer data in applications that offer online loan services.
Keywords: application; online loans; personal data protection; regulation; privacy;
Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman online membuat perlindungan data konsumen menjadi isu krusial. Regulasi perlindungan data pengajuan pinjaman online saat ini perlu diperbarui untuk memastikan data pribadi konsumen terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan regulasi perlindungan data bagi pengguna aplikasi pinjaman online melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa diperlukan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, terlebih dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembaharuan regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan data konsumen di aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.
Kata kunci: aplikasi; perlindungan data pribadi; pinjaman online; privasi; regulasi
Abstract:Abstract: Kindergarten is an early childhood education that has an important role in developing the child's personality and preparing them to enter the next education level. Kindergarten is the first formal education to…
enter children aged 4-6 years, until entering primary education. Children at 4-6 years of age usually have problems with non normative behaviors, behavior can be seen from the level of development or have difficulty in adjusting either at study time (concentration) or in play activities at school or at home. To find out whether the child is having problems or not, the educator needs to understand and assess the child's development in all aspects. Decision support system is a system that can be used as a tool to determine the level of intelligence of children by providing an assessment of the child. The method used by the author is the method of Simple Additive Weighting (SAW) or better known as the weighted sum. Output in this method is the values that can provide benefits for researchers in knowing the child's intelligence to be held special coaching for children who have problems in its development. Quick and precise decisions become an important issue in a study. Data analysis is done by comparing between children. The result of SAW method analysis is a conclusion that helps teachers / educators to know the intelligence of their students.
Keywords: decision support system, SAW, kindergarten intelligence.
Abstrak: Taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. TK adalah jenjang pendidikan formal pertama yang memasuki anak usia 4-6 tahun, sampai memasuki pendidikan dasar. Anak pada usia 4-6 tahun biasanya memiliki masalah pada prilaku non normatif, prilaku dapat dilihat dari tingkat perkembangannya atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri baik pada waktu belajar (konsentrasi) maupun dalam aktivitas bermain disekolah atau dirumah. Untuk mengetahui apakah anak bermasalah atau tidak, pendidik perlu memahami dan memberikan penilaian terhadap perkembangan anak dalam segala aspek. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak dengan memberikan penilaian terhadap anak tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah metode Simple Additive Weighting (SAW) atau yang lebih dikenal dengan penjumlahan berbobot. Output dalam metode ini merupakan nilai-nilai yang dapat memberikan keuntungan bagi peneliti dalam mengetahui kecerdasan anak guna diadakan pembinaan khusus untuk anak-anak tk yang memiliki masalah dalam perkembangannya. Keputusan yang cepat dan tepat menjadi persoalan penting dalam sebuah penelitian. Analisa data dilakukan dengan cara membandingkan antara anak. Hasil dari analisa metode SAW ini menjadi kesimpulan yang membantu guru/pendidik untuk mengetahui tingat kecerdasan anak didiknya.
Kata kunci: sistem pendukung keputusan, SAW, kecerdasan anak TK
Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:Fenomena waithood pada generasi Z menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap kesiapan menikah (marriage readiness) di tengah dinamika sosial kontemporer. Jika dalam tradisi Islam kemampuan menikah dirumuskan melalui…
lui konsep al-ba’ah, masyarakat modern cenderung mengembangkan konstruksi marriage readiness yang lebih kompleks dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas hadits anjuran menikah tentang al-ba’ah, mengkaji pemaknaannya dalam literatur klasik, serta menjelaskan transformasi konstruksi marriage readiness pada Generasi Z. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui library research yang dianalisis menggunakan metode takhrij hadits, yakni kritik sanad dan matan, serta analisis fiqh al-hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis anjuran menikah mengenai al-ba’ah berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Secara klasik, al-ba’ah dipahami sebagai kemampuan biologis dan kemampuan finansial yang menjadi prasyarat seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Sementara itu, konstruksi marriage readiness pada generasi Z berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup kesiapan ekonomi, emosional, psikologis, relasional, dan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi tersebut tidak menunjukkan pertentangan dengan substansi konsep al-ba’ah, melainkan berupa perluasan indikator operasional mengenai kemampuan menikah sebagai respons terhadap perubahan sosial pada era disrupsi. Dengan demikian, marriage readiness dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi kontemporer dari konsep al-ba’ah yang tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi razia ketertiban dilembaga Pendidikan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif. Pelaksanaan razia memiliki urgensi penting yaitu menjadi…
njadi sarana penegakan disiplin yang nantinya akan membantu siswa memahami bahwa atuan dibuat bukan untuk membatasi, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Razia juga mendukung agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di area sekolah serta mendorong siswa menjaga kebersihan, kerapian dan etika berpakaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah razia ketertiban telah dilaksanakan sebagai sarana pembinaan dan pendisiplinan siswa atau justru menyimpang menjadi tindakan perampasan atau penyitaan yang melanggar hak peserta didik.
Abstract:Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan…
an hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Abstract:Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan. Namun, penerapan hukum tersebut tidak…
k berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat melekat dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peran budaya lokal, khususnya hukum adat, berinteraksi dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur hukum dan studi empiris sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat efektivitas hukum Islam melalui pendekatan restoratif, seperti penyelesaian kekeluargaan dan pemberian sanksi sosial, sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum syariah. Kesimpulannya, budaya lokal berperan signifikan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap penerapan syariat Islam, serta menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat. Dialektika ini menciptakan model pluralisme hukum yang kontekstual, harmonis, dan lebih diterima oleh masyarakat Aceh.