Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran gaya kepemimpinan kewirausahaan (entrepreneurial leadership) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dalam menumbuhkan ekosistem industri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas…
las IIA Karawang. Sebagai salah satu wilayah pusat industri terbesar di Indonesia, Lapas Karawang memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk menyelaraskan program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kebutuhan pasar eksternal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana orientasi kewirausahaan pemimpin yang mencakup inovasi, keberanian mengambil risiko proaktif, dan kemampuan membangun jejaring kemitraan dapat mengoptimalkan fungsi bengkel kerja (bengker) menjadi unit produksi yang produktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan kewirausahaan Kalapas berhasil mentransformasi paradigma pembinaan konvensional menjadi ekosistem industri yang mandiri, yang dibuktikan dengan kontribusi nyata terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pemberian premi (upah) kerja yang konsisten bagi WBP sebagai modal reintegrasi sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:UMKM kuliner memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Soppeng. Namun, pemanfaatan digital marketing oleh pelaku UMKM masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya konsistensi promosi, keterbatasan…
terbatasan analisis data, serta kurangnya pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi inovatif berupa AI Marketing Assistant berbasis WhatsApp guna meningkatkan efektivitas pemasaraWhatsappn digital dan daya saing UMKM kuliner. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Soppeng. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan utama UMKM terletak pada sistem yang sederhana, mudah digunakan, serta mampu memberikan rekomendasi pemasaran secara otomatis dan berbasis data. Solusi yang ditawarkan berupa AI Marketing Assistant berbasis WhatsApp yang memiliki fitur respon otomatis, rekomendasi konten promosi, serta analisis waktu unggah yang efektif. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi promosi, mempercepat respon pelanggan, serta meningkatkan omzet UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI berbasis platform yang familiar menjadi pendekatan strategis dalam mendukung transformasi digital UMKM secara berkelanjutan.
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor. Kajian ini berangkat dari kesenjangan…
antara meningkatnya potensi penerimaan dan menurunnya indikator kepatuhan pelaporan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BAPPENDA, petugas pemeriksa, tim pemeriksa, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material, tetapi efektivitasnya belum optimal. Realisasi penerimaan melampaui target pada 2022-2024, namun persentase realisasi menurun dari 115,06% menjadi 102,63%, sementara rata-rata wajib pajak yang melaporkan omzet turun dari 93,06% menjadi 90,63%. Efektivitas pemeriksaan terkendala oleh implementasi standar operasional yang belum konsisten, keterbatasan pemeriksa, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang ditawarkan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem digital terintegrasi, komunikasi transparan, frekuensi pemeriksaan yang konsisten, dan tindak lanjut yang tegas.
Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan mazhab tafsir dengan fokus pada periode formatif dan afirmatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka…
aka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode formatif, penafsiran didominasi oleh metode bi al-ma’tsur yang bersifat riwayati dan global (ijmali), dengan Imam ath-Thabari sebagai tokoh kunci yang melakukan kodifikasi sistematis. Sebaliknya, periode afirmatif menandai era spesialisasi dan penggunaan rasio (bi al-ra’yi) secara intensif melalui metode tahlili (analitik). Pada masa ini, tafsir berfungsi sebagai alat afirmasi ideologi dan mazhab mufasirnya, seperti terlihat dalam corak linguistik al-Zamakhsyari dan corak teologis-ilmiah Fakhruddin al-Razi. Transformasi ini mencerminkan adaptasi intelektual umat Islam dalam merespons tantangan zaman serta kebutuhan sosiopolitik yang semakin kompleks.
Abstract:Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan…
pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.
Abstract:Artikel ini mengkaji teori sosiologi agama Durkheim dengan memusatkan perhatian pada enam aspek pokok: biografi dan konteks intelektualnya, definisi sosial agama, dikotomi sakral-profan, konsep supernatural, konsep ilahi,…
, serta fenomena bunuh diri dalam kerangka teori Durkheim. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dan metode kajian pustaka, artikel ini memperlihatkan bahwa Durkheim memandang agama sebagai fakta sosial yang berakar dari kehidupan kolektif masyarakat, bukan sekadar urusan teologi atau pengalaman spiritual pribadi. Dikotomi sakral-profan menjadi pondasi dari setiap sistem keagamaan. Durkheim menolak definisi agama yang berpijak pada konsep supernatural atau ketuhanan karena tidak semua agama mengenal kedua konsep tersebut. Lebih jauh, teori bunuh dirinya menegaskan bahwa perilaku individu sangat ditentukan oleh kondisi sosial khususnya integrasi dan regulasi sosial yang sangat relevan dengan meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa Indonesia.
Abstract:Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten…
abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.