Abstract:Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengimplementasikan internal audit dalam utang usaha dan pembayaran pada PT. VDC, studi kasus terkait dengan utang usaha Perusahaan terkait secara spesifik. Data diperoleh melalui…
alui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan peninjauan kebijakan dan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan manajemen akun hutang usaha. Proses audit difokuskan pada penilaian kepatuhan terhadap prosedur internal, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian pelaksanaan pembayaran dengan kebijakan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT VDC masih mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku untuk manajemen akun hutang usaha. Ketidakpatuhan ini disebabkan, antara lain, oleh kurangnya integrasi sistem PR, PO, dan akuntansi, yang mengakibatkan inefisiensi, keterlambatan pembayaran, dan peningkatan risiko kesalahan dan potensi kecurangan. Lebih lanjut, pengawasan yang lemah terhadap kepatuhan syarat pembayaran dan frekuensi pembayaran mendesak yang tinggi mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan dan jejak audit yang tidak akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat fungsi audit internal dan integrasi sistem untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas hutang usaha di PT VDC.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Pelayanan kesehatan merupakan hak mendasar setiap manusia, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan…
syarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta prosedur darurat yang lambat dan manual. Sistem penanganan medis yang panjang dan tidak efisien meningkatkan risiko keterlambatan penanganan, terutama pada malam hari. Sebagai solusi, teknologi Tombol Panik Darurat diusulkan untuk mempercepat penyampaian informasi kondisi darurat langsung dari WBP ke petugas terkait tanpa perantara. Sistem ini memungkinkan notifikasi real-time yang mencantumkan lokasi dan waktu kejadian, sehingga petugas dapat merespons lebih cepat dan tepat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penanganan darurat dan menjamin pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan secara optimal.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem database dalam pengelolaan data persediaan dan penjualan. Namun, masih banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam pengendalian stok dan pencatatan…
tatan transaksi penjualan karena data dikelola secara manual atau tersimpan secara terpisah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya duplikasi data, ketidaksesuaian stok, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran database dalam mendukung pengelolaan persediaan dan penjualan pada perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan database serta sistem informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan database mampu mengintegrasikan data persediaan dan penjualan, mempercepat proses pengolahan data, mengurangi redundansi informasi, dan mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Dengan demikian, penggunaan teknologi database dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta membantu pengelolaan persediaan dan penjualan menjadi lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada proses pembelian dan pengeluaran kas di PT. Bintang Mandiri Bersaudara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
an deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan bagian gudang, purchase order (PO), accounting, dan finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah berjalan secara sistematis serta mendukung pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan persetujuan manajemen. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem KSOFT, ketidaksesuaian data persediaan dengan kondisi fisik gudang, keterlambatan pengadaan barang, serta penerapan SOP yang belum konsisten. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keandalan sistem, pengelolaan persediaan, dan kompetensi pengguna agar proses pembelian dan pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pihak dan proses konstruksi berskala besar. Studi literatur menunjukkan bahwa proyek…
royek ini mengalami keterlambatan akibat kombinasi faktor teknis dan nonteknis. Artikel ini menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori manajemen konflik. Hasil kajian literatur menunjukkan sebelas faktor utama penyebab keterlambatan, antara lain pembebasan lahan, jadwal proyek yang terlalu ketat, kurangnya integrasi perencanaan, keterbatasan sumber daya, perubahan desain, koordinasi rumit, dan kelalaian subkontraktor. Sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik peran, konflik instruksi, dan konflik struktural. Analisis menggunakan teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas proyek. Artikel ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, kejelasan peran, penguatan komunikasi lintas tim, pelatihan manajemen konflik, serta perbaikan proses perencanaan sebagai langkah untuk mengurangi keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar.
Abstract:Dinas Pariwisata Kota Palembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sebagian besar masih dilakukan secara semi-manual menggunakan spreadsheet. Proses ini rentan terhadap kesalahan input, berisiko kehilangan…
gan bukti transaksi fisik, dan menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan realisasi anggaran secara real-time oleh pimpinan, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perancangan sistem ini menggunakan metode User Centered Design (UCD), yang memfokuskan proses desain pada kebutuhan pengguna melalui tahapan identifikasi konteks penggunaan, spesifikasi kebutuhan pengguna, perancangan solusi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan antarmuka sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan disesuaikan untuk tiga peran pengguna utama: Operator (Staf Keuangan), Administrator, dan Pimpinan. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur esensial seperti input transaksi, unggah bukti digital, verifikasi data, manajemen pagu anggaran, alur persetujuan, dan pembuatan laporan otomatis. Diharapkan, rancangan sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Kota Palembang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan swasta, berdasarkan observasi langsung selama masa magang di…
Divisi Activation. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ketepatan pelaporan dengan respons manajerial dalam menilai kinerja divisi. Hasil observasi menunjukkan bahwa LPJ yang diajukan tepat waktu berkontribusi pada efisiensi proses analisis keuangan, memperkuat kredibilitas divisi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan menyebabkan gangguan dalam ritme evaluasi dan menurunkan kepercayaan manajemen. Faktor budaya kerja, sistem dokumentasi, serta integrasi administrasi perpajakan menjadi penentu utama ketepatan LPJ. Oleh karena itu, ketepatan pelaporan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme dan tata kelola keuangan yang sehat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang disiplin dan terstruktur dalam mendukung akuntabilitas organisasi.