Abstract:Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan…
an kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.
Abstract:Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut…
t hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran negara, dinamika kepentingan politik, serta hubungan kekuasaan dalam perumusan…
n dan implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, data resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga oleh kepentingan politik, politik anggaran, serta pengaruh elit politik dan birokrasi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya beli rumah tangga rentan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, eksklusi sosial, dan tata kelola data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sosial yang berbasis data terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis motivasi mahasiswa yang bekerja paruh waktu di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam…
dan observasi terhadap mahasiswa yang aktif bekerja paruh waktu minimal tiga bulan, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa bekerja paruh waktu dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yakni motivasi ekonomi berupa kebutuhan memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, serta motivasi non-ekonomi seperti keinginan memperoleh pengalaman kerja, mengembangkan kompetensi profesional, dan memperluas jaringan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi mahasiswa bersifat multidimensional dan tidak semata-mata didorong oleh faktor finansial. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan institusi pendidikan dalam merancang kebijakan akademik yang lebih responsif terhadap kondisi mahasiswa di Kota Pekanbaru.
Abstract:Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi…
i ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Abstract:Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu…
tu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Abstract:Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya…
ya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.
Abstract:Sebagai filosofi utama negara Indonesia, Pancasila memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ini adalah penelitian tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada…
a pengembangan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, bermartabat, dan bermoral. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan moral untuk kemajuan teknologi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur. Pancasila tidak sekadar menjadi filosofi statis, melainkan kerangka dinamis untuk memandu pengembangan IPTEK di era digital dan transformasi teknologi yang semakin kompleks. Studi ini menunjukkan bagaimana setiap sila dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis dalam inovasi teknologi, mulai dari pertimbangan moral dan spiritual hingga aspek kemanusiaan yang inklusif. Kajian mendalam menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas etis 2 yang dapat mengarahkan kemajuan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.
Abstract:Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum ditemukan pada wanita dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia. Ketepatan dalam diagnosis kanker payudara menjadi sangat krusial…
l untuk penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma Naive Bayes dan Random Forest dalam mengklasifikasikan kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin. Metodologi penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari dataset Breast Cancer Wisconsin yang terdiri dari 569 sampel dengan 32 atribut. Proses preprocessing data meliputi konversi data dari format nominal ke binominal untuk atribut diagnosis. Implementasi algoritma menggunakan tools RapidMiner dengan pendekatan cross validation (k=10) untuk evaluasi model yang lebih robust. Performa kedua algoritma dibandingkan menggunakan berbagai metrik evaluasi termasuk accuracy, precision, recall, dan analisis confusion matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest memberikan performa yang lebih unggul dengan tingkat akurasi 94,91% (±5,06%), precision 95,33%, dan recall 93,90%. Sementara itu, Naive Bayes mencapai akurasi 93,51% (±5,30%), precision 93,68%, dan recall 92,67%. Random Forest juga menunjukkan keunggulan dalam mengurangi false positive, dengan hanya 8 kasus dibandingkan 15 kasus pada Naive Bayes. Analisis confusion matrix menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan kasus kanker payudara, meskipun Random Forest menunjukkan performa yang lebih stabil dan akurat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua algoritma efektif untuk klasifikasi kanker payudara, dengan Random Forest menunjukkan keunggulan dalam hal akurasi dan presisi. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk diagnosis kanker payudara, dimana Random Forest dapat menjadi pilihan utama ketika akurasi menjadi prioritas, sementara Naive Bayes tetap menjadi alternatif yang valid ketika kesederhanaan implementasi dan efisiensi komputasi diperlukan.