Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Penentuan kelas siswa di SMK merupakan proses penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dan karir di masa sebelumnya. Proses ini sering kali membutuhkan pertimbangan berbagai faktor akademik, seperti nilai…
ai mata pelajaran utama. Penelitian ini menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk membantu mengklasifikasikan siswa ke mata pelajaran yang sesuai berdasarkan data nilai mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Dengan data siswa SMK Sumber Bunga, model KNN dikembangkan dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya dalam mengklasifikasi mata pelajaran "Teknologi Komputer dan Jaringan" serta "Multimedia". Hasil evaluasi menunjukkan akurasi model mencapai 97,14%, dengan presisi dan recall yang tinggi pada kedua jurusan. Tingkat keyakinan ( confident ) dari model prediksi juga memberikan gambaran yang jelas tentang keakuratan setiap prediksi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode KNN dapat diimplementasikan sebagai alat bantu yang efektif untuk penentuan mata pelajaran, sehingga dapat mendukung keputusan yang lebih objektif dan sesuai dengan kemampuan akademik siswa.
Abstract:Gedung perkuliahan merupakan jantung kehidupan kampus, di mana ilmu pengetahuan ditelah dan masa depan dirintis. Keselamatan penghuni yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama…
an utama terhadap bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran harus dikelola dengan baik dan secara terencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berjenis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi atau mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau objek secara langsung. Sarana penyelamatan di gedung perkuliahan yang dievaluasi telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jalan keluar yang mudah diakses dan tidak terhalang benda lain, petunjuk arah keluar yang jelas di setiap gedung sistem proteksi aktif seperti detektor, hydrant, APAR, dan sprinkler yang terdapat di seluruh gedung.
Abstract:Industri konstruksi merupakan suatu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Pada sektor konstruksi di Indonesia menempati peringkat pertama dengan angka kecelakaan kerja tertinggi. Lantas Keselamatan…
tan dan Kesehatan Kerja sangat perlu menjadi pertimbangan bagi industri guna menghindari kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan menganalisis risiko yang ada yaitu mengidentifikasi bahaya,dan menilai risiko. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bahaya risiko kerja yang terjadi pada proyek kontruksi. Metode yang digunakan dalam literatur riview yaitu metode narativ yaitu pengumpulan jurnal yang dilakukan dengan mencari sumber literatur berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria inklusi yang diambil antara lain: jurnal yang diterbitkan dalam 7 tahun terakhir yang terindeks Google Scholar. Berdasarkan hasil penelitian artikel ini didapatkan bahwa dimana kecelakaan yang sering terjadi di sektor kontruksi sangat banyak.
Abstract:Manajemen proyek adalah sebuah proses terpadu dimana individu-individu dari suatu organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, dan menjalankan program dengan efisien, efektif, dan tepat waktu. Ada…
a 3 kegiatan dari fungsi dasar manajemen proyek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Progres pekerjaan dapat mengalami keterlambatan atau sesuai dengan schedule dan juga bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Maka diperlukan manajemen proyek yang baik agar tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditargetkan. Karena proses perencanaan sebuah proyek konstruksi adalah proses yang paling penting dalam suatu kegiatan proyek konstruksi, karena suatu perencanaan harus dapat mengantisipasi situasi proyek yang belum jelas dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, masih dibutuhkan penyempurnaan serta tindakan koreksi sesuai dengan perkembangan kondisi proyek. Tujuan utama dari perencanaan konstruksi yaitu untuk memenuhi kriteria spesifikasi proyek yang ditentukan rencana kerja dan spesifikasi yang meliputi mutu, dan waktu ditambah dengan terwujudnya keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, karena cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan study pustaka, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan serta metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dalam menganalisa data dan permasalahan melalui sumber- sumber yang di dapat sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan jurnal. Lokasi penelitian yang ditinjau adalah Proyek Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum, yang berlokasi di JL. KH. Ibrohim, Dusun Karang Tengah, Pace, Silo, Kabupaten Jember. Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum memerlukan anggaran biaya sebesar Rp.2.177.904.301,78 berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) dengan menggunakan analisis harga satuan dan pekerjaan kabaputen jember tahun 2023.
Abstract:Perkembangan manajemen konstruksi di negara tidak dapat lepas dari perkembangan industri jasa konstruksi. Sedangkan perkembangan jasa konstruksi pembangunan prasarana dan sarana dalam bidang gedung. Metode penelitian yang…
g digunakan adalah penelitian kualitatif, karena cara pengumpulan data penelitian ini adalah cara study pustaka, wawancara dan pengamatan langsung dilapangan serta metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dalam menganalisa data dan permasalahan melalui sumber- sumber yang di dapat sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan jurnal. Lokasi penelitian yang ditijau adalah proyek pembangunan gedung universitas islam jember.Hasil penelitian ini adalah rencana anggaran biaya (RAB) menyelesaikan pembangunan gedung dan penglolaan keuangan sampai akhir kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp. 9,842,274,513.79 Dan dari perhitungan bobot pekerjaan diestimasikan pekerjaan pembangunan gedung universitas islam jember.
Abstract:Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji…
gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Respon time perawat sangat mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, waktu tanggap yang baik apabila memiliki respontime kurang dari 5 menit, Complaint handling dapat mempengaruhi kepuasan dan persepsi pasien terhadap mutu…
u pelayanan, complaint handling dapat ketahui dengan bagaimana cara menangani keluhan dari pasien. Tujuan penelitian ini teranalisisnya Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode Penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1016 orang Tahun 2023. Sampel berjumlah 87 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian Respon time tepat waktu berjumlah 60 orang (69%), Complain handling puas berjumlah 56 orang (64,4%) hasil Uji Wilcoxon Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Simpulan Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Saran diharapkan dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi Complain handling kepuasan pasien diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi rumah sakit untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam hal daya tanggap dan empati petugas dalam melayani pasien yang datang.