Search Articles & Publications

Showing 691 articles found for "Fokus"

Implementasi Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah dan IMBT (Hybrid Contract) Di PT Bluepixell

Muhammad Rafi Hannan Zukron, Fathur Galih Saputra, Muhammad Rafi Chaerul Asa, Ahmad Wildan Husaini
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah dan IMBT (Hybrid Contract) di PT Bluepixell, dengan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah… lah kualitatif deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik PT Bluepixell. Fokus wawancara adalah pada penerapan kontrak hybrid dalam pembiayaan rumah syariah dan tantangan yang dihadapi dalam praktik KPR syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KPR berbasis kontrak hybrid ini sesuai dengan prinsip syariah dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah secara bertahap tanpa melibatkan riba. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait pemahaman nasabah terhadap akad, kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan masalah administratif yang menghambat proses pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Bluepixell mengembangkan solusi berupa restrukturisasi pembayaran, peningkatan pemahaman nasabah melalui edukasi tentang akad, serta perbaikan mekanisme verifikasi dokumen. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses pembiayaan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan lembaga keuangan.

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kopi Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

Ubaidillah, Luluk Azizah, Nurul Hayatus Sifa
Abstract: Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember berada di Jl. Gajah Mada No. 245, Kaliwates Kidul, Kaliwates… iwates Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 6813. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember berdiri sejak tanggal 12 Februari 1969. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan biji kopi dan karet. Perusahaan Daerah Perkebunan Khayangan melakukan pengendalian proses produksi bertujuan untuk menghasilkan olahan kopi berupa kopi bubuk yang bermutu tinggi, pengendalian produksi meliputi input, transformasi, dan output. Pengendalian ini berfokus dalam menjaga mutu bubuk kopi pada setiap tahapannya. Tahapan input berfokus pada pengendalian bahan baku berupa sortasi mutu kopi ose yang diperlukan untuk bahan baku kopi bubuk, pengendalian tenaga kerja, dan perlatan yang akan digunakan. Pengendalian output berfokus pada pengemasan dan perlabelan sebagai informasi produk kepada konsumen. Proses produksi yang dilakukan perusahaan membuktikan adanya pengendalian pada setiap tahapan pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai upaya menjaga mutu produknya. Pengendalian itu sangat berdampak pada proses produksi perusahaan, karena perusahaan menilai dengan adanya pengendalian pada setiap tahapannya akan memperlancar proses produktivitas perusahaan.

Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Keuangan Untuk Pengelolaan Perjalanan Dinas Pada DPMD Kabupaten Jember

Rohma, Wasilatur, Inur Lailatul Muawanah, Irmawati, Retna Anggitaningsih
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif… riptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).

Implementasi Knowledge Management Di Kampus STMIK Royal

Pristiyanilicia Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi dengan fokus pada kampus STMIK Royal Kisaran serta menganalisa bagaimana penerapan konsep knowledge management dapat meningkatkan… tkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengetahuan di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, pengamatan, analisis dokumen, dan studi pustaka. Peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang relevan tentang konsep knowledge management dan implementasinya di institusi pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian juga menggunakan analisis studi kasus di STMIK Royal Kisaran, yang melibatkan wawancara dengan staf pengelola pengetahuan serta observasi langsung terhadap sistem dan praktik yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pengetahuan di STMIK Royal Kisaran telah memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan pengetahuan. Sistem ini memungkinkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penyebaran pengetahuan secara efisien, serta meningkatkan kolaborasi dan aksesibilitas pengetahuan di antara staf dan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi. Beberapa tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan perubahan budaya organisasi, pemilihan teknologi yang tepat, dan pemeliharaan kontinuitas pengelolaan pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya implementasi sistem manajemen pengetahuan di institusi pendidikan tinggi. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sistem manajemen pengetahuan dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang informasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong inovasi di kampus

Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia

Muhammad Faiz Hakim, Deril Anshar Baik Irwanto, Yusril Mashur Tjaja
Abstract: Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.… . Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.

Kegagalan Sistem Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Yang Efektif Kepada Saksi Dan Korban: Studi Kasus Novel Baswedan

Adinda Febriana Adha, M. Rhohib Rifai
Abstract: Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian… ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender

Chikan Lousia Tania, Rahmi Zubaedah
Abstract: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,… n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.   This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber

Saptaning Ruju Paminto, Ahdi Hidayat, Bilkis Nabila, M. Raihan Husaeni, Siti Jenar Maharani
Abstract: Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi… informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.

Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus… s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Implementasi Internet Of Things Untuk Efektivitas Pemantauan Suhu Ruangan Secara Otomatis Menggunakan WhatsApp

Ema Zulfaningsih, Emi Suryadi, Ardiyallah Akbar
Abstract: Suhu ruangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kenyamanan dan produktivitas seseorang dalam berbagai aktivitas, baik saat bekerja maupun saat istirahat. Suhu yang terlalu panas dapat mengganggu fungsi tubuh dan… memicu keringat berlebih yang pada akhirnya berujung pada rasa lelah. Sebaliknya suhu yang terlalu dingin dapat menurunkan konsentrasi karena dapat menyebabkan rasa kaku pada tubuh. Menggunakan kipas angin sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk menjaga kenyamanan kamarnya. Namun penggunaan kipas angin seringkali tidak efisien sehingga mengakibatkan pemborosan energi dan peningkatan tagihan listrik. Kipas angin sering menyala meski ruangan sedang tidak digunakan atau pemiliknya tidak ada di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perangkat berbasis IoT yang mampu memonitor suhu ruangan secara otomatis. Perangkat ini juga secara otomatis mengontrol suhu ruangan, memungkinkan pengguna memantau suhu dari jarak jauh dan mengurangi tagihan energi. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem kendali suhu otomatis menggunakan sensor suhu DHT11, dengan notifikasi suhu dikirim melalui WhatsApp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode prototype dimana pada siistem ini menggunakan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu ruangan, WhatsApp sebagai media pengiriman notifikasi, dan Arduino Uno sebagai pengolah data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat ini dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur suhu ruangan secara otomatis menggunakan sensor suhu.