Abstract:Kitab Tafsir Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān merupakan karya tafsir monumental yang ditulis oleh Imam Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid al-Ṭabari, yang lebih dikenal dengan nama Imam al-Ṭabari. Penelitian…
��abari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manhaj (metode) serta corak penafsiran yang digunakan oleh al-Ṭabari dalam karya tafsirnya tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri aspek-aspek intelektual dalam biografi al-Ṭabari, serta mengeksplorasi sumber-sumber, pendekatan metodologis, dan corak penafsiran yang menjadi karakteristik khas tafsirnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berasal dari karya al-Ṭabari sendiri, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jāmi‘ al-Bayān didominasi oleh pendekatan bi al-ma’tsūr, yaitu penafsiran yang bersumber dari riwayat-riwayat sahabat, tabi‘in, dan tabi‘ al-tabi‘in. Namun demikian, tafsir ini juga mengandung unsur ra’yī, ditandai dengan penggunaan penalaran kritis dalam menganalisis dan menyaring berbagai pendapat, guna membangun pemahaman yang objektif. Adapun metode yang digunakan oleh al-Ṭabari adalah metode taḥlīlī, yaitu penafsiran yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan ayat dalam mushaf Utsmani, dengan pembahasan yang terperinci terhadap setiap ayat. Dari sisi corak penafsiran, sebagian pendapat menyatakan bahwa tafsir ini bercorak fikih, sementara pandangan lain menilai bahwa karya ini merupakan hasil integrasi antara tafsir bi al-ma’tsūr dan bi al-ra’y.
Abstract:The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of banks towards customers in cases of personal data leaks, examine the extent of legal protection provided to customers, and describe efforts that can be…
made to minimize the risk of data leaks. This study uses a literature study method by collecting and analyzing various legal sources, such as laws and regulations, court decisions, journals, and literature related to data protection in the banking sector. The results of the study indicate that banks have legal responsibilities based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) and banking provisions to maintain the confidentiality of customer data. If a data leak occurs, the bank can be subject to administrative, civil, or even criminal sanctions depending on the level of negligence. In addition, this study found that customers have the right to claim compensation if the data leak causes material or immaterial losses. However, the effectiveness of law enforcement still faces challenges, such as lack of customer awareness and complexity of evidence. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve cybersecurity systems by banks, and educate customers to mitigate the risk of data leaks. The implications of this study are expected to provide recommendations for regulators and banking industry players in strengthening the protection of customer personal data.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan…
berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.
Abstract:This study aims to analyze the relationship between individual behavior in the implementation of e-government and the implementation of e-budgeting to support the principle of transparency of the Regional Revenue and Expenditure…
enditure Budget (APBD) and achieve good governance. E-government as a digital transformation in the government sector aims to improve efficiency, transparency, and accountability in the management of public administration. However, its success is highly dependent on individual behavior, including acceptance and adaptation to technology. E-budgeting, as one form of e-government implementation, is designed to increase transparency by providing easy and real-time access to the public regarding information on the use of the APBD. This study uses a literature study approach by reviewing various scientific articles and related documents from 2020 to 2024. The results of the study show that individual behavior, such as digital literacy and attitudes towards technology, play an important role in determining the success of e-government and e-budgeting. Although e-budgeting is able to increase transparency, challenges such as resistance to change, limited infrastructure, and low public trust in the government remain significant obstacles. Therefore, strategic steps such as community empowerment through digital literacy, increasing human resource capacity, and more effective communication between the government and the community are needed to ensure the success of this system. This research is expected to be a theoretical basis in developing a more effective e-government and e-budgeting implementation strategy in the future.
Abstract:Fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura menjadi perbincangan hangat, mengingat semakin tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diatur oleh…
h perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dispensasi kawin dari perspektif hukum positif dan syariah, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Secara yuridis, dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat ketegangan antara ketentuan hukum negara dan pandangan agama terkait batasan usia minimal untuk menikah. Dari sisi syariah, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial, meskipun dalam beberapa kondisi, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi bagi individu yang berada dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Martapura, dengan menganalisis keputusan-keputusan yang dikeluarkan terkait dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara memberikan ruang untuk dispensasi, namun nilai-nilai syariah tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pengadilan perlu memperhatikan aspek-aspek perlindungan tersebut dalam memutuskan setiap permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan usia pernikahan dan dispensasi kawin di Indonesia.
Abstract:This study's objective is to help us comprehend how assets and liabilities are categorized and journalized in local government financial reports. Using a qualitative methodology, this study gathers data by reviewing existing…
ting literature. Data is collected by tracing and examining information or results from multiple sources, including books, proposals, articles, and relevant journals. The information gathered was then analyzed and arranged systematically, both from internal and external sources. Systematically, both from internal and external sources, and then described in the form of a narrative. In a narrative format. Based on the results of the literature study review, it can be concluded that all the sources analyzed agreed that assets and liabilities assets and liabilities must be clearly classified based on certain categories, such as current assets, fixed assets, current liabilities, and non-current liabilities followed by appropriate accounting journaling, and with appropriate accounting journaling, which reflects the transactions that have occurred and ensures that the declaration of finances occur and ensure that the declaration of finances reflect the true financial condition financial condition.
Abstract:Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mencakup aspek politik dalam kehidupan bermasyarakat. Politik dalam Islam berawal dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik…
olitik yang menyatukan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah melanjutkan kepemimpinan ini, membentuk peradaban besar yang berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Seiring waktu, sistem politik Islam mengalami berbagai perubahan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Setiap periode memberikan pelajaran tentang dinamika hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat. Prinsip Syura dan hukum Islam (Syariah) berperan sebagai fondasi dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mencapai kesejahteraan umat. Kontribusi politik Islam terhadap peradaban dunia terlihat dalam pengembangan sistem administrasi, toleransi beragama, dan pengelolaan negara multikultural. Abstrak ini menyoroti pentingnya memahami peran politik dalam sejarah Islam dan relevansinya dalam konteks modern untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.
Abstract:Poligami merupakan isu yang memicu perdebatan dalam konteks sosial dan agama, khususnya di zaman modern, di mana permasalahan seperti perselingkuhan dan disfungsi keluarga semakin banyak ditemui. Penelitian ini bertujuan…
untuk mengeksplorasi konsep poligami sebagai solusi syar'i dalam mengatasi perselingkuhan, dilihat melalui perspektif Maqasid Syari'ah, yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar dalam melindungi aspek-aspek fundamental syariat seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang mengandalkan kajian pustaka dan telaah hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan poligami yang sesuai dengan syariat dapat berfungsi sebagai alternatif untuk meminimalisir potensi perselingkuhan, dengan catatan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan niat yang tulus, perilaku adil, serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kestabilan keluarga. Oleh karena itu, poligami yang dilaksanakan dengan cara yang syar'i dan adil dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika era modern, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah.
Abstract:This study investigates the relationships between tax audit intensity, the probability of fraud detection, and tax evasion while examining the moderating role of tax officials' service. The research reveals that tax audit…
t intensity significantly reduces tax evasion, confirming its effectiveness as a deterrent. However, the hypothesis regarding the probability of fraud detection's impact on tax evasion was rejected, indicating that the likelihood of detection does not directly influence taxpayer behavior in this context. Additionally, the study found no significant moderating effect of tax officials' service on the relationship between tax audit intensity, fraud detection probability, and tax evasion. These findings suggest that while audit intensity is crucial for enhancing compliance, the quality of service provided by tax officials does not substantially alter taxpayer responses to enforcement measures. The results underscore the need for tax authorities to prioritize strengthening audit processes and detection mechanisms while recognizing that service quality, though important for building long-term trust, may not significantly influence immediate compliance behavior. Future research should explore other moderating factors that could impact taxpayer decisions in varying economic and cultural contexts.
Abstract:This study explores the intricate relationship between corporate governance mechanisms—specifically Board Directors, Independent Commissioners, and the Audit Committee—and Accounting Conservatism, focusing on the moderating…
erating effects of Firm Size. The findings reveal that Board Directors have a statistically significant impact on Accounting Conservatism, primarily through their ability to provide oversight and challenge aggressive financial practices. However, the influence of Board Directors is moderated by Firm Size, as larger organizations often exhibit complexities that dilute their effectiveness. Similarly, the study underscores the pivotal role of Independent Commissioners in promoting conservative accounting practices. However, their impact is not amplified by Firm Size. The pressures faced by larger firms can lead to more aggressive financial reporting, thereby limiting the effectiveness of Independent Commissioners. Additionally, the Audit Committee is identified as a crucial governance mechanism in fostering Accounting Conservatism, but its effectiveness is also diminished in larger firms due to complex organizational structures. Overall, the research underscores the critical need for governance frameworks to be adaptive and tailored to the unique challenges posed by Firm Size. By recognizing and addressing these complexities, organizations can enhance the integrity and transparency of their financial reporting, thereby fostering trust among stakeholders and contributing to corporate accountability.