Abstract:This study aims to test and analyze the influence of work compliance and work motivation on the work results of apparatus at the Makassar Regional Investment and One-Stop Integrated Services Office. The background of this…
s study is based on the importance of improving the performance of the apparatus in providing effective, responsive, and quality public services. Work compliance is seen as the attitude of the apparatus in obeying applicable rules, procedures, discipline, and work standards, while work motivation reflects the motivation, enthusiasm, and willingness of the apparatus to complete tasks. The population in this study is all apparatus in the agency, with a sample of 59 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression techniques with the help of SPSS software version 23.00. The results of the study show that work compliance has a positive and significant effect on the work results of the apparatus. This means that the higher the level of compliance of the apparatus with work rules and procedures, the better the work results achieved. Meanwhile, work encouragement has a positive but insignificant effect on the work results of the apparatus. These findings show that work motivation needs to be supported by a conducive work system, supervision, and organizational environment in order to be able to improve performance optimally. The implication is that agencies need to strengthen the culture of discipline and design a more targeted motivation strategy according to the needs of public service apparatus in a sustainable manner in the region
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, menghadapi sejumlah masalah yakni perizinan yang keluar…
luar tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnnya informasi mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha dan pentingnya legalitas usaha,selain itu sistem online yang sering tidak dapat di akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota Batam, dengan menggunakan teori Campbell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,adapun instrument penelitiannya yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online di Kota Batam sudah berjalan dalam memberikan kemudahan perizinan tetapi masih belum efektif. Pada indikator keberhasilan program, masih lemahnya antusias dan pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha terkait dengan OSS, indikator kedua keberhasilan sasaran,masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Pada indikator ketiga kepuasan terhadap program, memiliki nilai hasil indeks kepuasan masyarakat yang bermutu dan pengaduan melalui SPAN Lapor langsung direspon oleh DPMPTSP. Pada indikator keempat input dan output,pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan izin usaha OSS-RBA, selain itu masih adanya perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai SOP karena sistem OSS tidak dapat diakses sehingga DPMPTSP tidak bisa memverifikasi. Pada indikator kelima pencapaian tujuan menyeluruh, perizinan berbasis online sudah tercapai dalam tujuannya meskipun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa kendala.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract:This study explores international communication management in the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of East Java in the context of cultural differences. The main findings indicate that DPMPTSP…
PMPTSP operates in an environment with cultural dimensions such as low power distance, individualism, masculinity, low uncertainty avoidance, and long-term orientation. This affects the way the institution communicates and manages its international relations. The study found that adapting communication that is sensitive to cultural differences, including values, attitudes, and etiquette, is essential to improving operational effectiveness and efficiency. The novelty of this study lies in the in-depth understanding of the application of Hofstede's cultural theory in the context of international communication management in the public sector, as well as practical recommendations to overcome cultural challenges in international interactions.
Abstract:This study evaluates the effectiveness of the East Java Province DPMPTSP marketing communication strategy in investment promotion in 2023, focusing on the marketing mix elements: product, price, place, and promotion. Through…
ough a qualitative approach, this study analyzes promotional activities that include the development of promotional materials, expansion of international networks, and strengthening of regional branding. The results of the study indicate that innovative efforts in developing promotional materials using the latest technology and interactive approaches have been carried out. However, an in-depth evaluation is needed to ensure the effectiveness of promotional materials in meeting investor needs. Price transparency, although not explicitly focused on, is important for investment decisions. This study recommends improving information related to investment costs and incentives.
International cooperation, such as with the State of Neuvo Leon-Mexico, shows efforts to expand investment networks and global market visibility, with an evaluation of the benefits and costs required. Promotional activities such as seminars on investment strategies focus on strengthening regional branding and effective promotional techniques. The novelty of this study lies in the comprehensive analysis of marketing mix elements in the context of investment promotion as well as recommendations for continuous adaptation according to market changes. These findings provide new insights for the development of more effective investment marketing communication strategies in the future.
Abstract:Pengelolaan aset daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan buku agenda dan Microsoft Excel, menyebabkan berbagai kendala…
ala dalam verifikasi data, monitoring aset, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen aset berbasis web untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Sistem dikembangkan dengan mengimplementasikan empat alur proses utama: pengajuan, tracking, manajemen aset, dan pelaporan. Metodologi pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan flowchart, serta implementasi antarmuka berbasis web. Sistem dirancang dengan mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai stakeholder seperti Admin, Tim Monitoring, Verifikator, Bagian Keuangan, dan Kepala Dinas. Database sistem dimodelkan menggunakan conceptual diagram untuk mengakomodasi seluruh entitas dan relasi dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset secara digital, dengan antarmuka yang intuitif meliputi halaman login, dashboard admin, dan form pengajuan. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan aset melalui otomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, perhitungan nilai aset yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Penelitian ini berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk…
k mengetahui dan menganalisis seperti apa Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya). Inovasi yang dilakukan DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pelayanan salah satunya terkait pelayanan pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, yaitu dengan adanya aplikasi e-spekta. Aplikasi e-Spekta merupakan terebosan baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya secara online yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) lalu digunakan oleh instansi yang berhubungan dengan perizinan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, termasuk izin penyelenggaraan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori atribut inovasi menurut roger yang terdiri dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh selama penelitian, melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya inovasi pelayanan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal melalui aplikasi e-spekta dapat mempermudah masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal dan adanya inovasi tersebut dapat mengefesiensikan waktu, tenaga dan biaya.
Abstract:Permasalahan proses pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan yang seharusnya memakan waktu tujuh hari namun memakan waktu hingga satu bulan, serta kurangnya respon petugas dalam memberikan pemahaman edukasi…
asi tentang pelayanan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Kualitas pemberian izin pendirian apotek dan toko obat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menjadi subjek penelitian ini. Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan hipotesis Zeithaml dan Hardiansyah yang terdiri dari 5 aspek, yakni Unmistakable, Dependability, Responsiveness, Konfirmasi, dan Simpati. Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi grafis subjektif dengan metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, studi persepsi dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk teknik keabsahan data, dan wawancara dengan informan digunakan untuk metode pengumpulan data. Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan temuan di lapangan, bahwa kualitas pelayanan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah sangat baik. Namun dari sisi kualitas pelayanan yang diukur dengan indikator nyata, masih terdapat permasalahan antara lain masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat belum memahami bagaimana konsep dan sistem dapat berjalan dengan baik. Dari segi kualitas administrasi, masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan administrasi ke daerah yang bersangkutan. Indikator Daya Tanggap masih belum optimal karena masih terdapat kecerobohan waktu reaksi dalam proses administrasi permohonan perizinan yang saat ini tertuang dalam pedoman fungsional bantuan yang telah ditetapkan. Penyebab keterlambatan proses permohonan perizinan layanan harus kita perhatikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan kepatuhannya terhadap Standar Operasional Pelayanan.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Apotek dan Toko Obat
Abstract:Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo proses pengolahan data surat rekomendasi usaha pariwisata telah banyak dilakukan, untuk membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan…
engeluarkan surat tanda daftar usaha pariwisata, Dengan banyaknya minat masyarakat yang membuka usaha pariwisata di Kabupaten Situbondo, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo ingin sekali meningkatkan efektifitas & efisiensi kinerja secara maksimal dalam memproses pengolahan data rekomendasi pariwisata, karna proses yang berjalan saat ini masih terbilang konvensional dan penggunaan teknologi informasi masih belum di terapkan.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, interview, dan studi pustaka. Sedangkan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah Unified Software Development Process (USDP). Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem ini adalah. Tahapan perancangan digunakan untuk perancangan sistem yang diusulkan terdiri dari usecase, activity diagram, sequence diagram dan class diagram, rancangan input output, rancangan basis data dan rancangan menu aplikasi.
Hasil penelitian dalam Sistem ini mempermudah masyarakat asli dan pendatang yang memerlukan informasi tentang cara membuat surat rekomendasi dan mendapatkan TDUP di Kabupaten Situbondo dan informasi syarat-syaratnya karena dapat diakses langsung melalui smartphone atau computer yang mereka miliki. Sistem ini dapat mempermudah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan DPMPTSP Kabupaten Situbondo khususnya bagian penerbitan rekomendasi pariwisata dan TDUP untuk mengontrol daerah yang pas dan tepat untuk jenis usaha yang di inginkan. menganalisis, serta mengambil keputusan dalam menindaklanjuti pengawaan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Dengan sistem ini waktu dalam pembuatan surat rekomendasi usaha pariwisata dan TDUP dapat diminimalisir dengan baik, sehingga tidak adanya lagi pemohon yang datang berkali kali untuk menunggu hasilnya