Search Articles & Publications

Showing 1926 articles found for "Dasar"

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu Di Peterongan Jombang Jawa Timur

Eskawati, Maria Yeny
Abstract: Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degenaratif yang cukup berbahaya dan membutuhkan penanganan serius dan biaya berobat yang tidak sedikit. Prevalensi DM mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan… diprediksi WHO akan terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan baik berupa sosialisasi, edukasi dan mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Namun, selain upaya tersebut tentunya diperlukan upaya deteksi dini atau skrinning dengan cara rutin melakukan pengecekan kadar gula darah uatamanya bagi mereka kaum lansia dan yang beresiko tinggi. Mendasar dari hal tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa pemeriksaan kadar gula sewaktu yang dilaksanakan pada masyarakat Peterongan, Jombang, Jawa Timur

Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai NegaraPelajaran Untuk Perbaikan Sistem

M. Emirsyah Hussein Hrp, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan sistem hukuman pidana di Amerika serikat Serikat, Inggris, dan Belanda dengan tujuan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan pendekatan… tan yang diterapkan dalam penegakan hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perundang-undangan, studi kasus, dan literatur untuk memahami prinsip-prinsip dasar serta implementasi kebijakan hukuman pidana di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di AS, sistem hukuman pidana cenderung mengandalkan hukuman penjara yang tegas dengan fokus pada efek jera. Sementara itu, Inggris menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, menekankan pemulihan terdakwa dan rekonsiliasi dengan korban. Di Belanda, pendekatan restorative justice lebih terwujud, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dari hasil analisis perbandingan ini, teridentifikasi potensi perbaikan dalam masing-masing sistem. AS dapat mempertimbangkan peninjauan kebijakan hukuman yang terlalu berat untuk mengatasi kelebihan populasi tahanan. Inggris dapat memperkuat elemen rehabilitatifnya untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial terdakwa. Di Belanda, potensi perbaikan melibatkan peningkatan kapasitas rehabilitatif dan pemberdayaan narapidana. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan hukuman pidana di ketiga negara, dan implikasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan hukuman pidana yang lebih efektif dan seimbang

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindakan Pidana Phising Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)

Nurul fadila, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materil… ateril maupun imateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan a quo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidak efektivitasan pemidanaan.

Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi ManusiaSebuah Tinjauan Kritis

Soni Rohima Daulay, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis pada sumber data… ata studi pustaka, penelitian ini mendekati permasalahan dengan memfokuskan pada Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Bagaimana sistem hukuman dapat memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan hak-hak dasar individu adalah pertanyaan sentral. Tinjauan metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi kunci untuk memahami dinamika ini. Penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana. Langkah dan prosedur dalam penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam konteks hukuman pidana esensial, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.  Analisis mendalam terhadap tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek kunci seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan, dan implementasi sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas akan dievaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, menyajikan temuan yang dapat mendukung perbaikan dalam sistem hukuman pidana, dan menggambarkan langkah-langkah menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

Dampak Positif Penagakan Hukum Cyber Crime di Indonesia

Muhammad Iqbal Rifa’i, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak positif dari perkembangan TIK adalah semakin mudahnya masyarakat mengakses… gakses informasi dan layanan secara daring. Namun, perkembangan TIK juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana cyber crime. Hukum cyber crime di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 JO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku cyber crime.

Pengaruh Kompetensi, Budaya Kerja dan Sosialisasi Terhadap Kualitas PelayananPada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi.

Malik, Deni
Abstract: Penelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh kompetensi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. (2) pengaruh budaya kerja terhadap… dap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. (3) pengaruh sosialisasi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi (4) pengaruh kompetensi, budaya kerja dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah populasi 340 orang responden dan sampel adalah 184 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 87.7%. (2) terdapat pengaruh positif budaya kerja terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 81.7%. (3) terdapat pengaruh positif sosialisasi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 87.1%.(4) terdapat pengaruh positif kompetensi, budaya kerja dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 91.6%. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, memiliki budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan.

Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Rizka Dwi Savira, Tamaulina br. Sembiring
Abstract: Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai… bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.

Implikasi Globalisasi Dan Kemiskinan di Indonesia

Sabri, Kuliman, Eka Febrianti, Asnah
Abstract: Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, kemiskinan merupakan fenomena umum yang hampir ditemukan di berbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju dimana yang membedakan hanyalah… lah intensitas dan proporsinya di masing-masing negara. Kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah penderitaan, cobaan, dan ujian, dan merupakan masalah hidup yang sangat membutuhkan solusi. Solusinya bukan hanya bagi orang miskin itu sendiri, tetapi juga bagi orang kaya yang diberi kehidupan yang cukup untuk mencari nafkah, memberi dan memberi sedekah kepada yang membutuhkan dan miskin sebagai kelompok yang tidak beruntung dalam hal kecukupan ekonomi. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membawa masyarakat miskin keluar dari kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional. Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka peluang masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta meningkatkan sistem bantuan dan jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas implikasi globalisasi dan kemiskinan di Indonesia.

Kedudukan Hadist Sebagai Dasar Pendidikan Islam

Ramadhanul Ikhsan, Cisia Padila, Erman, Radhiatul Hasnah
Abstract: The importance of Islamic education in the lives of all individuals cannot be ignored. Education is considered an important means to achieve life goals, both in happiness in this world and the hereafter. One of the basics… s of Islamic education that is used as a reference is the hadith. In this article, researchers present the important role of hadith in the context of Islamic education. The research uses the literature study research method, which involves a series of activities that focus on collecting data from literature studies. The research uses books about hadith as the main data source, this process includes reading, recording and managing the necessary data. In data analysis, researchers apply a qualitative approach, namely efforts to organize and sort data. The goal is to create manageable units of data, implement systematic methods, look for patterns, and ultimately identify important things worth studying. The final stage involves the decision to share the research results with others, conveying the findings that have been discovered during the research process. The research results show that the position of hadith in Islamic education has similarities with the Koran as the main reference, but the two also have differences. Even though the Qur'an is considered a global revelation that requires interpretation, hadith have an important role in providing explanations of the concepts contained in the Qur'an, including in the educational context. Hadith also serve as examples and guidelines for individuals in living their lives according to Islamic teachings.

Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Tasya Widyana, Nabila Zulfa, Jogi Pras, Ahmad Mukhlasin
Abstract: Pendidikan berkualitas bisa terwujud jika sekolah menerapkan manajemen strategik dengan benar. Berdasarkan pandangan ini, permasalahan lemahnya mutu sekolah ini terletak pada belum maksimalnya penerapan manajemen strategik.… ik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ialah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam, observasi mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah ini merencanakan manajemen strategik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penerapan. Manajemen strategik dilaksanakan melalui peningkatan mutu program pendidikan, kegiatan lingkungan internal dan eksternal sekolah, budaya sekolah, penanaman norma dan pembiasaan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan melalui sejumlah pertemuan dinas melibatkan manajemen puncak dan semua personil sekolah dan masyarakat baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.