Abstract:Pencemaran lingkungan akibat limbah kimia berbahaya dapat berasal dari kegiatan industri maupun aktivitas rumah tangga dan berpotensi memengaruhi kualitas tanah, air, serta kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada…
a masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bulukunyi, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros mengenai dampak limbah kimia dan pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan sebagai bentuk antisipasi bencana. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan kepada masyarakat pada Rabu, 05 Mei 202, pukul 09.00 sampai selesai, dengan sasaran 25 orang masyarakat Desa Bulukunyi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan keterlibatan mitra, keterlaksanaan kegiatan, dan penyelesaian persoalan mitra. Hasil evaluasi menunjukkan kegiatan terlaksana dengan baik dan dinyatakan berhasil; mitra berperan aktif selama kegiatan dan persoalan yang menjadi sasaran kegiatan dinyatakan terselesaikan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan limbah kimia dan pencegahan pencemaran lingkungan.
Abstract:Keselamatan wisata bahari menjadi aspek penting dalam pengelolaan destinasi pantai berbasis masyarakat, terutama pada kawasan pesisir yang memiliki aktivitas wisata dan perikanan secara bersamaan. Pantai Wonogoro, Malang…
Selatan, merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang melibatkan kelompok nelayan dan pengelola lokal dalam pelayanan wisata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan mitra dalam penanganan awal kecelakaan wisata bahari melalui edukasi, demonstrasi, dan simulasi penggunaan alat keselamatan. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Juli 2026 dengan melibatkan kelompok nelayan dan pengelola pantai sebagai peserta. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi keselamatan dasar, pengenalan potensi kecelakaan di kawasan pantai, diskusi interaktif, demonstrasi penggunaan life jacket dan ring buoy, serta simulasi evakuasi korban menggunakan tandu dan tali bantu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam proses pelatihan, memahami fungsi dasar alat keselamatan, serta memperoleh pengalaman praktik dalam melakukan respons awal terhadap kejadian darurat di kawasan wisata pantai. Simulasi ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya keselamatan, memperkuat kesiapsiagaan komunitas lokal, dan mendukung pengelolaan wisata bahari yang lebih aman. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pelatihan berkala, penyusunan prosedur operasional penanganan kecelakaan, serta penempatan alat keselamatan pada titik strategis di kawasan Pantai Wonogoro.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi model Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila (PKn) kelas IV di SDN 5 Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif…
atif deskriptif dengan subjek 35 siswa kelas IV. Informan wawancara terdiri atas satu kepala sekolah, satu guru kelas IV, dan enam siswa yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam pembelajaran proyek dan variasi keaktifan belajar. Proyek yang dianalisis bertema penerapan nilai Pancasila dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, dengan produk berupa poster nilai Pancasila, laporan sederhana kegiatan kelompok, dan presentasi hasil proyek. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa pertemuan dengan lima kelompok kecil. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi produk proyek siswa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan penguatan keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PjBL dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu pemberian pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal, pelaksanaan dan monitoring proyek, presentasi hasil, serta evaluasi dan refleksi. Penerapan model ini mendorong perubahan pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Siswa lebih aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, bekerja sama, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil proyek. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan siswa dalam memahami instruksi, ketimpangan partisipasi kelompok, serta keterbatasan media pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa PjBL relevan digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar karena mampu menghubungkan nilai kewarganegaraan dengan pengalaman belajar konkret, kolaboratif, dan kontekstual.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman guru dalam mengimplementasikan metode bermain peran untuk mengembangkan keterampilan komunikasi siswa di SDN 1 Telaga Biru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif…
dengan jenis fenomenologi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru kelas II, guru kelas III, guru kelas IV, serta siswa kelas III dan IV. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman guru dalam menerapkan metode bermain peran bersifat reflektif, adaptif, dan kontekstual. Guru merancang skenario sederhana berdasarkan materi, karakter siswa, keberanian berbicara, dan dinamika kelas. Dalam pelaksanaan, guru berperan sebagai fasilitator yang mengatur kelompok, memberi contoh, membimbing dialog, serta menjaga keseimbangan antara keaktifan siswa dan ketertiban kelas. Metode bermain peran memberi ruang bagi siswa untuk menyimak, berbicara, membaca skenario, menulis catatan sederhana, bekerja sama, dan mengekspresikan peran secara lebih percaya diri. Tantangan yang muncul meliputi rasa malu, perbedaan kemampuan memahami peran, keterbatasan waktu, dan perlengkapan pembelajaran. Guru mengatasinya melalui motivasi, penyederhanaan skenario, latihan bertahap, penguatan positif, dan refleksi pembelajaran. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan bermain peran dalam mengembangkan komunikasi siswa tidak hanya ditentukan oleh prosedur metode, tetapi juga oleh kemampuan reflektif guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi nyata kelas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan sarana dan prasarana dalam membangun citra positif sekolah di SDN 5 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya sarana dan…
prasarana sebagai penunjang proses pendidikan sekaligus sebagai unsur yang memengaruhi persepsi warga sekolah dan masyarakat terhadap kualitas lembaga pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SDN 5 Limboto pada bulan Desember 2025. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana memiliki peranan yang signifikan dalam membangun citra positif sekolah. Peranan tersebut tampak melalui lima fungsi utama, yaitu fungsi edukatif, estetis, sosial, psikologis, serta administratif dan manajerial. Secara edukatif, sarana dan prasarana mendukung kelancaran proses pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Secara estetis, kondisi lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan tertata menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Secara sosial, fasilitas sekolah menjadi ruang interaksi yang mendukung terbentuknya hubungan harmonis antarwarga sekolah. Secara psikologis, lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman memberikan rasa tenang dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sementara itu, secara administratif dan manajerial, sarana dan prasarana mendukung tata kelola sekolah yang lebih tertib dan sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian strategis dalam membentuk persepsi positif terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Fokus penelitian ini menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers (2013) yang meliputi…
liputi pencapaian tujuan (goal achievement), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat Desa Ulanta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta tergolong cukup efektif. Pada aspek pencapaian tujuan, program mampu membantu meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perikanan, bantuan bibit, pupuk, sarana produksi pertanian, serta dukungan modal usaha. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti perubahan cuaca, serangan hama tanaman, dan fluktuasi harga hasil panen. Pada aspek integrasi, terdapat kerja sama dan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat dalam pelaksanaan program melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat. Sementara pada aspek adaptasi, pemerintah desa bersama masyarakat mampu menyesuaikan pelaksanaan program terhadap berbagai perubahan dan kendala yang terjadi melalui koordinasi, evaluasi, dan musyawarah bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Ketahanan Pangan di Desa Ulanta telah berjalan cukup efektif karena mampu mencapai sebagian besar tujuan program, membangun kerja sama yang baik antar pihak terkait, serta memiliki kemampuan dalam menyesuaikan program terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi selama pelaksanaan program. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas Program Ketahanan Pangan serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.