Abstract:Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi perbankan karena berkaitan dengan bisnis utama perbankan. Dimana kredit bermasalah/ non-performing financing dipakai sebagai proxy dari risiko kredit. Seperti industri perbankan…
erbankan lainnya, dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah juga tidak terlepas dari non performing financing atau pembiayaan bermasalah. Risiko kredit pada perbankan syariah patut untuk dikaji lebih lanjut karena perbankan syariah dinilai lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji risiko kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji risiko kredit dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan sampel bank syariah di Indonesia, selama periode 2015-2020 dan kami menerapkan teknik data panel. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh hipotesis bahwa bank-specific dan macroeconomic memengaruhi risiko kredit. Hasil penelitian kami menyatakan bahwa kredit bermasalah pada segmen UMKM di Bank Syariah dipengaruhi oleh faktor spesifik bank. Penelitian kami belum menemukan pengaruh variabel makroekonomi terhadap non-performing financing pada penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah.
Abstract:Key Distro Kisaran adalah sebuah toko yang menjual pakaian dan aksesoris merek ternama yang dikembangkan oleh kalangan muda. Toko ini sadar bahwa perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi kinerja bisnis di semua…
ua sektor, baik itu bisinis yang bergerak dibidang dagang maupun jasa. Untuk tetap bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat, pihak toko terus mengembangkan teknologi dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Dalam upaya ini, Key Distro Kisaran menggunakan Electronik Customer Relationship Management (E-CRM) sebagai pelayanan personal kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman yang konsisten, kepuasan pelanggan, dan menjalin hubungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Dengan penerapan E-CRM yang baik, perusahaan dapat berinteraksi dengan calon pelanggan dan pelanggan tetap dengan mudah, serta memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga memungkinkan pelanggan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep Costumer Relationship Management (CRM) pada toko Key Distroagar menciptakan loyalitas dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Adapun hasil dari kegiatan penelitian ini berupa Penerapan CRM kedalam bentuk Aplikasi berbasis Web agar nantinya dalam proses transaksi penjualan dan pengiriman produk menjadi lebih mudah dan efektif.
Abstract:Brownies Edamame merupakan makanan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari kota Jember dengan keunikannya yang berbahan dasar edamame. Brownies Edamame ini dikemas menggunakan kertas Ivory dengan…
n bentuk persegi panjang yang dirancang dengan menggunakan warna hijau untuk menonjolkan citra berbahan dasar 100% edamame. Untuk memberikan positioning tersebut, maka dirancang kemasan sebagai oleh-oleh dengan bentuk yang mudah dibawa dan dengan tampilan visual yang mencitrakan karakteristik kota Jember. Proses pemasaran yang kami lakukan adalah melakukan penjualan secara online dan offline. Analisis kelayakan usaha untuk usaha ini yaitu dengan menggunakan Harga Pokok Produksi, Break Event Point, Hasil Penjualan (omset), Benefit and Cost Ratio, Pay Back Period, dan Keuntungan.
Abstract:Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan…
emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk merumuskan strategi pemasaran yang dapat diterapkan Usaha Roti Daeng agar dapat meningkatkan penjualan. Metode analasisi data menggunakan analisis SWOT dan analisis Matriks SWOT. Hasil…
asil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh Usaha Roti Daeng adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan lebih mengaktifkan website, melakukan promosi melalui media, meningkatkan jumlah produksi, membuka cabang baru, merekrut karyawan khusus mengelolah media sosial, menjaga harga jual tetap terjangkau, karyawan melakukan promosi serta meningkatkan jumlah saran transportasi penjualan roti.
Abstract:Kinerja perusahaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah kegiatan manajemen pada sebuah perusahaan. Tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja perusahaan yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil kinerja…
perusahaan tersebut akan semakin sukses pula perusahaan tersebut. Adapun indikator perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba, kemampuannya untuk terus tumbuh dan berkembang (growth), kemampuannya untuk mendapatkan proyek yang berkelanjutan (sustainable) serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan perusahaan tesebut untuk bersaing (competitve) dengan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Kesimpulan pada penelitian ini terdiri dari secara parsial hubungan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial etika kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara parsial tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja kayawan Hotel Majestic Pekanbaru, secara simultan hubungan kerja, etika kerja dan tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Hotel Majestic Pekanbaru.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan…
epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.