Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Bencana pohon tumbang dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon yang berisiko sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat…
akat bersedia dibantu menebang pohon miliknya karena pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran hukum dalam upaya penanggulangan bencana pohon tumbang di kota Payakumbuh . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diperlukan aturan hukum dan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.
Abstract:Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah…
h diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.
Abstract:Operasional perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat negara ini terhadap produk-produk keuangan yang…
ng sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan pertumbuhan industri ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi akademik, dan laporan tahunan bank syariah. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun aset dan pendanaan bank syariah meningkat secara signifikan, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, ketatnya persaingan dengan bank konvensional, dan ketidakpastian peraturan masih menjadi kendala utama. Terlebih lagi integrasi budaya kerja pasca merger merupakan isu strategis yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai produk perbankan Syariah, inovasi dalam pengembangan produk, serta kerja sama dengan fintech dan pemerintah dalam rangka mendukung terciptanya regulasi. Langkah-langkah ini akan memungkinkan bank-bank Islam Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kepentingan publik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengembangan perbankan Syariah di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan pembiayaan Mitraguna Berkah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada. Mitraguna Berkah menjadi salah satu produk BSI dalam bidang pembiayaan yang ditawarkan oleh…
BSI KCP Jember Gajah Mada, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang bagaimana sistem pembiayaan ini digunakan serta diterapkan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan melibatkan wawancara dengan pihak terkait di BSI KCP Jember Gajah Mada, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait pembiayaan produk BSI Mitraguna Berkah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang sistem pengelolaan pembiayaan Mitraguna Berkah dan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sistem pengelolaan pembiayaan Mitraguna Berkah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif. Namun, ada beberapa tantangan dan kendala dalam menerapkan sistem ini, seperti proses administrasi yang sulit dan perubahan peraturan persyaratan yang tidak sesuai, yang dapat mempengaruhi skema sistem pengelolaan pembiayaan Mitraguna Berkah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dan ingin menyajikannya dalam karya ilmiah berjudul Sistem Pengelolaan Pembiayaan Produk BSI Mitraguna Berkah pada BSI KCP Jember Gajah Mada.
Abstract:Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum…
dalam menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif kualitatif terhadap optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui implementasi sistem E-Samsat di Kota Serang. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif…
dengan metode pengumpulan data triangulasi, meliputi wawancara semi-terstruktur dengan wajib pajak (meliputi berbagai demografi dan tingkat literasi digital), observasi partisipan terhadap proses pelayanan di kantor Samsat dan lokasi pelayanan E-Samsat, serta studi dokumentasi berupa peraturan, dan prosedur pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kota Serang. E-Samsat secara umum memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak kendaraan, terutama dalam hal pengurangan waktu antrian dan aksesibilitas layanan. Wajib pajak yang terbiasa dengan teknologi digital merasakan manfaat yang signifikan. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala yang menghambat optimalisasi layanan. Kesulitan akses internet di beberapa wilayah Kota Serang, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala utama bagi sebagian wajib pajak. Kurangnya pemahaman teknologi dan literasi digital di kalangan wajib pajak tertentu, khususnya generasi tua, juga menyebabkan kesulitan dalam menggunakan sistem E-Samsat. Selain itu, kendala teknis sistem, seperti gangguan sistem, website error, atau kesulitan dalam melakukan pembayaran online.
Abstract:Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani, dan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasinya sesuai dengan agenda global Sustainable…
inable Development Goals (SDGs). Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mengupayakan berbagai strategi untuk menanggulangi persoalan ini. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, yang turut mengambil langkah konkret dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayahnya melaui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi, data yang di gunakan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis telaah dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten jember memiliki langkah dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, dengan harapan penelitian ini memeberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah serta bagi pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan agenda global SDGs di daerah tersebut.
Abstract:Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi…
sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Abstract:Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai.Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara…
ara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi.Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci,sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.