Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan banjir Sumatera pada media online detik.com dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan…
engan metode deskriptif-analitis terhadap dua teks berita, yaitu “Banjir Sumatera Belum Ditetapkan Jadi Bencana Nasional, Apa Alasannya?” dan “Menanti Penetapan Status Bencana Nasional pada Banjir Sumatera” yang terbit pada Desember 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa detik.com membingkai peristiwa banjir Sumatera dalam perspektif kebijakan publik dan regulasi negara. Struktur sintaksis berita disusun secara sistematis dengan pola piramida terbalik dan menonjolkan sumber resmi serta akademik, sementara struktur skrip memenuhi unsur 5W+1H dengan penekanan pada aspek alasan dan mekanisme kebijakan. Secara tematik, pemberitaan menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan instrumen kebijakan strategis yang berdampak pada koordinasi, pembiayaan, dan pemulihan, sedangkan secara retoris media menggunakan diksi formal dan teknokratis yang membangun framing rasional dan non-sensasional. Dengan demikian, detik.com cenderung menyajikan pemberitaan yang objektif dan edukatif serta mengarahkan khalayak untuk memahami kompleksitas kebijakan penetapan status bencana nasional dengan tetap menempatkan kepentingan kemanusiaan sebagai fokus utama.
Abstract:Penelitian ini berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Subdirektorat Publikasi DJBC memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dampak dari variabel independen terhadap…
ap dependen. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode survei melakukan penyebaran kuesioner kepada 40 responden di Subdirektorat Publikasi, hasil survei diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 27 pada Windows. Dari hasil penelitian ini dapat jelaskan pada uji hipotesis berdasarkan hasil uji parsial (T) yaitu X1 terhadap Y secara parsial adalah nilai Sig 0,032 < 0,05 dan nilai t-hitung 2,223 > 2,026 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima bahwa memiliki pengaruh dan signifikan, X2 terhadap Y secara parsial adalah nilai Sig 0,008 < 0,05 dan nilai t-hitung 2,787 > 2,026 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima bahwa memiliki pengaruh dan signifikan. Serta hasil uji simultan (F) yaitu X1 dan X2 terhadap Y secara simultan adalah nilai Sig. 0,001 < dari 0,05 dan dengan hasil 13,599 > 3,252 sehingga menolak pendapat Ho dan menerima pendapat Ha yaitu memiliki pengaruh dan signifikan. pada uji koefisien determinasi dalam R Square adalah hasil nilai 0,424 atau 42,4%, sehingga X1 bersamaan X2 dalam model regresi (secara simultan) mempunyai kemampuan cukup dalam menjelaskan terhadap variabel Y, maka sisa dari (100% - 42,4%) adalah 57,6% atau 0,576 merupakan penyebab pengaruhnya dari faktor lain.
Abstract:Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi pejabat publik dalam merespons krisis politik dan sosial yang terjadi pada 29–31 Agustus 2025 di Indonesia, ketika aksi demonstrasi besar-besaran pecah akibat kontroversi kenaikan…
aikan tunjangan DPR dan menimbulkan eskalasi berupa kerusuhan, penyerbuan gedung DPRD, serta pembakaran fasilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya komunikasi pejabat—baik defensif, teknokratis, maupun akomodatif—serta mengkaji dampaknya terhadap persepsi publik dan mobilisasi aksi massa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), berdasarkan pernyataan pejabat di media, konferensi pers, dan unggahan media sosial, yang kemudian dipadukan dengan respons publik melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat dan gagal meredam eskalasi. Media sosial terbukti memainkan peran strategis sebagai arena counter-narrative yang mempercepat delegitimasi komunikasi elit, dengan memobilisasi solidaritas digital menjadi aksi nyata di jalanan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara gaya komunikasi pejabat, dinamika digital, dan eskalasi demonstrasi kontemporer. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya model komunikasi pejabat publik yang lebih transparan, empatik, dan partisipatif dalam menghadapi krisis demi menjaga legitimasi politik dan stabilitas sosial.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mana pengaruh Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar Di Sulawesi baik secara simutlan maupun parsial. Penelitian…
an ini menggunakan pendekatan kuantitatif Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Sulawesi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling oleh karena itu Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang terdaftar di BPK (https://sikap.bpk.go.id/) dan telah memiliki sertifikasi BPK dan bekerja di Kantor Akuntan Publik di Sulawesi, dengan jumlah total 49 Responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendukung landasan teori penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Angket (Kuesioner). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear sederhana melalui Sofware SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor pada KAP Se-Sulawesi. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor pada KAP Se-Sulawesi. Profesionalisme dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor pada KAP Se-Sulawesi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika profesionalisme auditor dan Independensi meningkat maka, Kinerja Auditor akan cenderung mengalami peningkatan.
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai Implementasi dan Relevansi Hukum Islam dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Banjarmasin. Kurikulum Merdeka dalam mata…
ta pelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar matang secara spiritual, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ruang lingkup Negara Republik Indonesia, terutama dalam bidang muamalah. Namun, meskipun bahan ajar tersebut mencakup 30 materi yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, tidak semua materi dibahas secara komprehensif. Pembahasan hukum Islam dalam materi yang diajarkan hanya mencakup beberapa topik seperti asuransi, bank, koperasi, pernikahan, hukum khamar, narkoba, al-kulliyah al-khamsah, dan waris. Selain itu, terdapat pengulangan materi antara jenjang kelas X dan XI, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam keberagaman dan kedalaman pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggali data secara langsung dari objek penelitian, yaitu guru pengajar Pendidikan Agama Islam di SMAN 3 Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana implementasi dan relevansi hukum Islam dalam bahan ajar tersebut, serta memberikan wawasan tentang pengembangan bahan ajar yang lebih komprehensif di masa depan.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:Banyak objek-objek di sekitar kita yang luput dari mata publik, padahal jika diamati lebih lanjut, banyak nilai estetika yang dapat diusung dalam karya seni lukis. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana cara mengeksplorasi…
splorasi still life dari komposisi yang terdiri atas susunan benda pakai dan flora. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui konsep dari karya seni lukis yang digagas dari tema musim semi; mendokumentasikan gagasan visual dari objek tiga dimensi menjadi dua dimensi di media kanvas. Untuk mencapai sasaran dari tujuan penulisan artikel ini, maka dibutuhkan strategi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam pembahasan ini adalah lima karya seni lukis yang dibuat di atas kanvas. Hasil dari penulisan ini adalah karya seni lukis yang dibuat didominasi dengan komposisi asimetris sedangkan warna yang digunakan adalah cool tone atau ‘warna dingin’ seperti biru tosca, hijau kebiruan, gradasi ungu, dan kuning oranye. Kelima lukisan ini menarik untuk diteliti karena teknik-teknik yang digunakan beragam dan autentik. Keragaman teknik ini mencerminkan keterampilan artistik dan kepribadian senimannya melalui penggunaan medium, gaya lukis, dan tekstur yang bervariasi. Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam karya-karya lukis ini adalah teknik impasto yang mengaplikasikan cat secara tebal pada permukaan kanvas. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan yang luas mengenai teknik-teknik dan gaya lukis yang bervariasi dan inovatif serta kreativitas yang digunakan untuk menciptakan karya-karya lukis ini.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di…
Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.