Search Articles & Publications

Showing 1926 articles found for "Dasar"

Analisis Studi Kelayakan Usaha Dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Kedai Barokah Kecamatan Sumbersari Jember

Afifatul Fitria, Dhaiviatul Hasanah, Inayatul Musthofiyah, Sabrina Alifia Salsabila, Sonya Emilia Izzulda, Widya Ayu Atmaningtyas, Avisenna Harkat
Abstract: Sistem persuasi dan kelayakan berbasis pergurasi untuk menggunakan terhadap pentingnya kewirausahaan sebagai pendorong ekonomi negara mencapai 3,47% pada tahun 2023 baru. Bisnis di Indonesia sedang mengalami perkembangan… yang pesat. pemerintah Indonesia mendorong perguruan tinggi di wirausahawan. Hal ini karena sebelumnya pengelola menetapkan bahwa pengembalian modal/investasi akan terbayar hingga 1 tahun. Akan tetapi, berdasarkan perhitungan Payback diperoleh Period bahwa dengan jumalah keuntungan Rp 3.505.000 per bulan, maka modal/investasi akan kembali sebelum waktu yang ditetapkan yaitu 5 bulan, 7 hari. Berdasarkan perhitungan NPV diatas diperoleh bahwasannya dalam waktu dua bulan berjalan ini, usaha Kedai Barokah Mama Anis masih belum bisa menutupi modal yang telah dikeluarkan sehingga terjadi minus sebesar -Rp 13.837.800. Namun, pada praktiknya usaha Kedai Barokah Mama Anis ini sudah dikatakan layak untuk dijalankan atau layak. Hal ini disebabkan dengan rata-rata pendapatan per pesanaan per hari yang cukup besar dengan biaya yang relatif standar sehingga laba bersih yang diperoleh pada setiap pesanan cukup besar. Berdasarkan hasil perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) diatas maka diperoleh kesimpulan bahwasannya usaha Kedai Barokah Mama Anis sudah dikatakan layak untuk dijalankan..Dikarenakan nilai B/C Ratio bulan Januari dan Februari lebih dari 1 atau dapat dikatakan keuntungan dari usaha ini lebih besar dari pengeluarannya.

Kinerja Sumber Daya Manusia Pada PT Bank Jatim Kantor Kas Pemerintah Daerah Lumajang

Dian Zahra Izzati, Devi Hardianti Rukmana
Abstract: Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam setiap kegiatan instansi bank. Oleh karena itu diperlukannya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, agar kinerja karyawan semakin meningkat. Kinerja karyawan sangat berpengaruh… erpengaruh terhadap pelayanan nasabah. Apabila kinerja karyawan buruk, maka pelayanan terhadap nasabah juga buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja sumber daya manusia Pada PT Bank Jatim Kantor Kas Pemerintah Daerah Lumajang. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Jatim Kantor Kas Pemerintah Daerah Lumajang, karyawan mengalami beban kerja yang berlebihan seperti double jod sehingga kinerja karyawan menurun. Oleh karenanya dipelurkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar kinerja karyawan semakin meningkat sehigga tidak terjadinya double job.

Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG): Studi Kasus PT Pertamina Hulu Rokan

Pertiwi, Fadhila Sri, Yasir
Abstract: PT PHR perlu membangun dan melakukan sosialisasi strategi komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder. Namun salah satu tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk PT PHR, dalam penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman… dan kesadaran tentang pentingnya GCG oleh semua elemen perusahaan. Hal ini bisa berakibat pada penyerapan yang rendah dan implementasi GCG yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi dalam sosialisasi GCG pada BUMN, dengan menggunakan studi kasus PT Pertamina Hulu Rokan. Melalui analisa komunikasi, penelitian ini berharap dapat menemukan strategi optimis dalam sosialisasi GCG yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas BUMN. Sehingga jenis penelitian kuantitatif  yang bersifat deskriptif analisis  sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Hulu Rokan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya skor transparansi informasi, pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, serta implementasi CSR yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlakuan adil kepada semua stakeholder. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan GCG dalam konteks budaya dan ekonomi tertentu.

Analisis Kelayakan Usaha Brownies Edamame Sebagai Sumber Makanan Fungsional Dan Pusat Oleh – Oleh Khas Jember

Irfan Dwiyano, Edinda Reni Yanti, Fatimatus Zahro, Nona Sevanya, Priscelia Bella Oktaliana, Raihani Rusdiyanti
Abstract: Brownies Edamame merupakan makanan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari kota Jember dengan keunikannya yang berbahan dasar edamame. Brownies Edamame ini dikemas menggunakan kertas Ivory dengan… n bentuk persegi panjang yang dirancang dengan menggunakan warna hijau untuk menonjolkan citra berbahan dasar 100% edamame. Untuk memberikan positioning tersebut, maka dirancang kemasan sebagai oleh-oleh dengan bentuk yang mudah dibawa dan dengan tampilan visual yang mencitrakan karakteristik kota Jember. Proses pemasaran yang kami lakukan adalah melakukan penjualan secara online dan offline. Analisis kelayakan usaha untuk usaha ini yaitu dengan menggunakan Harga Pokok Produksi, Break Event Point, Hasil Penjualan (omset), Benefit and Cost Ratio, Pay Back Period, dan Keuntungan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan

Efendi, Nur, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, Mulya Gusman
Abstract: Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan… emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kota Padang : Identifikasi Potensi Bencana Banjir Dan Upaya Mitigasi

Eka Putri, Sri, Corp, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, Mulya Gusman
Abstract: Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia khususnya wilayah Kota Padang adalah banjir. Bencana banjir adalah peristiwa atau rangkaian meluapnya… nya air sungai yang disebabkan oleh faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone pada kawasan upper DAS (daerah aliran sungai). Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dari penelitian yang relevan mengenai bencana banjir. Berdasarkan potensi bahaya banjir kelas tinggi, Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang terluas tingkat bahaya banjirnya yakni 4 546 ha, selanjutnya berdasarkan tingkat bahaya banjir sedang Kacamatan Kuranji merupakan kecamatan yang terluas masuk dalam kategori tingkat bahaya banjir sedang, sedangkan Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Sedangkan wilayah dengan tingkat bahaya banjir rendah atau bebas banjir di Kota Padang paling luas juga terdapat pada Kecamatan Koto Tangah. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah identifikasi dan pemetaan zona rawan banjir, sosialisasi mitigasi dan edukasi bencana banjir, mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi banjir, menegakkan aturan tentang pembuangan sampah.

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang

Nisrina Alia, Pamungkas Satya Putra
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses persidangan di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Objek ini merujuk pada putusan pengadilan Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng. Metode penelitian ini digunakan… n dengan pendekatan normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil putusan.Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa Yosep Hidayah secara sah terbukti terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana kepada istri dan anak kandungnya yang menjatuhkan vonis hukuman selama 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 KUHP.

Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital : Studi Kasus dalam Konteks Indonesia

Rahmayanti, Selvia Dinda, Rismana, Varisha, Salsabila, Yuna, Syechnas, Nur Zaera Zein
Abstract: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru bagi perlindungan hak cipta, dengan penyebaran dan reproduksi karya-karya intelektual secara digital yang semakin mudah. Banyaknya kasus pelanggaran… n hak cipta di era digital ini yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta, pelanggaran hak cipta ini telah meresahkan para pencipta dan menjadi masalah yang harus ditangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan hukum pencipta karena tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum yang Efektif dalam Pelanggaran Hak Cipta, Mempelajari Konflik antara Pemilik Hak Cipta dan Konsumen dalam Konteks Indonesia, dan Mendefinisikan serta Menerapkan Batasan Penggunaan Sah dan Ilegal dari Karya-karya Digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang, metode itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari data bahan pustaka yang dimana terdapat berbagai macam bahan diantaranya data sekunder, bahan hukum primer, dan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan menentukan regulasi yang efektif dalam pelanggaran hak cipta dari undang-undang yang berlaku, ada beberapa Konflik antara pemilik hak cipta dan konsumen yang sering muncul di negara indonesia, dan terdapat Batasan penggunaan yang sah dan ilegal dari karya - karya digital berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan

Hidayah, Nurul, Amanda, Aprilia, Az – Jahra , Syabrina, Dinda Rahmayanti, Selvia
Abstract: Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada… a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.