Abstract:Koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, tetapi keberlanjutan perannya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas pengelola. Kegiatan…
an Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan masyarakat Desa Taman Sari, Kabupaten Pesawaran, dalam pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan pemenuhan administrasi perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Juni 2026 dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas pengurus koperasi, perangkat desa, pelaku usaha, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah participatory learning melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik penyusunan laporan keuangan, simulasi administrasi perpajakan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan kehadiran peserta sebesar 100%, nilai rata-rata post-test 85,67, dan peningkatan pengetahuan sebesar 16,29%. Seluruh capaian melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu kehadiran minimal 80%, nilai post-test minimal 75, dan peningkatan pengetahuan minimal 15%. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran konseptual dan praktik memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual bagi peserta. Namun, peningkatan skor belum dapat diperlakukan sebagai bukti perubahan praktik jangka panjang sehingga diperlukan pendampingan dan monitoring pascapelatihan. Kegiatan ini memberikan model awal penguatan tata kelola keuangan koperasi berbasis kebutuhan mitra yang mengintegrasikan akuntansi, perpajakan, dan literasi digital.
Cooperatives play a strategic role in supporting village-level economic activities and community empowerment, but the sustainability of this role is strongly influenced by governance quality and managerial capacity. This Community Service Program was conducted to strengthen the capacity of cooperative managers and community members in Taman Sari Village, Pesawaran Regency, particularly in financial recording, simple financial statement preparation, and tax administration. The program was conducted on June 13, 2026, with 30 participants consisting of cooperative managers, village officials, business actors, and community members. A participatory learning approach was applied through needs identification, material delivery, interactive discussion, case studies, financial statement practice, taxation simulations, and evaluation using pre-tests and post-tests. The results showed a 100% attendance rate, an average post-test score of 85.67, and a 16.29% increase in knowledge. All outcomes exceeded the predetermined success indicators: at least 80% attendance, a minimum post-test score of 75, and at least a 15% increase in knowledge. The results indicate that combining conceptual learning with practical exercises provided participants with a more contextual learning experience. However, the increase in evaluation scores cannot yet be interpreted as evidence of long-term changes in practice; therefore, post-training assistance and monitoring are required. This program provides an initial model for strengthening cooperative financial governance through a needs-based integration of accounting, taxation, and digital literacy.
Abstract:Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang sering terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pembeli yang telah memperoleh hak atas tanah dengan memenuhi prosedur yang…
berlaku dan bertindak berdasarkan itikad baik. Berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih hak, pemalsuan dokumen, cacat administrasi, maupun peralihan hak oleh pihak yang tidak berwenang, berpotensi menghilangkan hak pembeli meskipun telah melaksanakan transaksi secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif, asas hukum pertanahan, yurisprudensi, dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur itikad baik dan inkonsistensi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten, penguatan pembuktian terhadap unsur itikad baik, serta harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif bagi pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia.
Abstract:Penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya,…
nya, integrasi data tanah elektronik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis yang bersumber dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan sistem elektronik pertanahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, hambatan pelayanan, serta sengketa hukum yang merugikan para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PPAT atas kegagalan integrasi data tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan di bidang pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, serta regulasi terkait penerbitan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan keabsahan akta yang dibuat sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Apabila kegagalan integrasi data disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau ketidakpatuhan PPAT terhadap ketentuan hukum, maka dapat timbul pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun demikian, apabila kegagalan tersebut bersumber dari gangguan sistem elektronik atau kesalahan administratif yang berada di luar kewenangan PPAT, maka pertanggungjawaban hukum harus ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara PPAT dan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan sistem integrasi data untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah elektronik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akibat kelalaian pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam perspektif hukum pelayaran. Penelitian dilatarbelakangi…
atarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk kelalaian pelayanan kepelabuhanan, seperti keterlambatan penerbitan dokumen pelayaran, lemahnya pengawasan keselamatan, serta pelayanan administrasi yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pelayaran diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan KSOP. KSOP memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian pelayanan melalui pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta penegakan hukum di bidang pelayaran. Kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, perdata, maupun pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pengawasan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pelayanan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jasa.
Abstract:Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan…
ndungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
Abstract:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal berpotensi…
menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan sertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL, akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data fisik berupa perbedaan luas, batas, dan tumpang tindih bidang, serta ketidaksesuaian data yuridis berupa kekeliruan identitas, alas hak, dan klaim ganda berpotensi menimbulkan cacat administratif maupun cacat yuridis pada sertipikat. Panitia Ajudikasi PTSL berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan, dengan dukungan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis; Kantor Pertanahan dan pemohon dapat pula dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian atau kesalahan terbukti. Penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai jenis permasalahan, mulai dari pembetulan data dan mediasi hingga pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau peradilan.
The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic program intended to accelerate land registration and realize legal certainty over land rights. Its mass implementation may result in discrepancies between physical and juridical data that can affect the validity of land title certificates. This study analyzes the forms of physical and juridical data discrepancies in PTSL, their legal consequences for certificate validity, potentially liable parties, and available settlement mechanisms. This normative juridical study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by case documentation from the Serang Regency Land Office. The findings indicate that discrepancies in physical data, including differences in area, boundaries, and overlapping plots, as well as discrepancies in juridical data, including identity errors, defective bases of title, and multiple claims, may result in administrative and/or juridical defects in certificates. The PTSL Adjudication Committee bears primary institutional responsibility, assisted by the Physical and Juridical Task Forces, while the Land Office and applicants may also be held responsible where negligence or fault is proven. Settlement is conducted progressively according to the nature of the problem, ranging from data correction and mediation to certificate cancellation through administrative or judicial mechanisms.
Abstract:ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bendahara pengeluaran dalam mendukung tertib administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Tertib administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam…
alam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam proses penatausahaan keuangan, mulai dari pengajuan pembayaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran dan staf terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan melalui pengelolaan uang persediaan, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, bendahara pengeluaran juga memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu sistem aplikasi keuangan yang terkadang mengalami maintenance sehingga proses penginputan data dan penyusunan laporan administrasi keuangan menjadi terhambat.
Kata Kunci: Bendahara Pengeluaran, Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas.
ABSTRACT
This study aims to analyze the role of the expenditure treasurer in supporting orderly financial administration at the Regional Inspectorate of Magelang City. Orderly financial administration is an important aspect of regional financial management aimed at ensuring transparency and accountability in the use of public funds. The expenditure treasurer has a strategic role in the financial administration process, starting from submitting payment requests, verifying supporting documents, and preparing accountability reports. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with the expenditure treasurer and related staff, as well as secondary data obtained from financial administration documents at the Regional Inspectorate of Magelang City. The results indicate that the expenditure treasurer plays an important role in supporting orderly financial administration through managing petty cash funds, recording financial transactions, and preparing accountability reports (SPJ). In addition, the treasurer ensures that every transaction is supported by complete and valid documentation in accordance with applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles, namely the financial application system occasionally undergoes maintenance, which temporarily disrupts the data input process and the preparation of financial administration reports.
Keywords: Expenditure Treasurer, Financial Administration, Regional Financial Management, Accountability.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai fasilitator Program Makan Bergizi Gratis di Kampung Babakan Ampera meskipun tidak memiliki legalitas formal berupa Surat…
Keputusan (SK) maupun kewenangan birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kredibilitas komunikasi publik kader PKK terbentuk di tengah keterbatasan legalitas formal yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredibilitas komunikasi publik kader PKK sebagai fasilitator Program MBG serta menjelaskan keterbatasan legalitas formal dalam pembentukan kredibilitas tersebut. Subjek penelitian terdiri dari kader PKK sebagai informan kunci yang terlibat langsung sebagai fasilitator Program MBG dan kelompok B3 yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita sebagai penerima manfaat program sebagai informan utama. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas komunikasi publik kader PKK dibangun melalui kompetensi dalam menjalankan tugas fasilitasi dan keterpercayaan yang terbentuk dari kedekatan sosial, pengalaman pendampingan, serta konsistensi pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan legalitas formal tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kader PKK karena kredibilitas lebih banyak dibentuk oleh hubungan interpersonal dan modal sosial dibandingkan legalitas administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredibilitas komunikasi publik pada tingkat akar rumput dapat terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan kelembagaan, pemberian legalitas, serta peningkatan kapasitas komunikasi kader PKK agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kegiatan magang memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami pelaksanaan fungsi pemerintahan. Artikel ini mendeskripsikan pengalaman magang di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur,…
r, khususnya dalam kegiatan Operasi Over Dimension Over Loading (ODOL). Kegiatan magang dilakukan melalui observasi langsung, pemeriksaan kendaraan, dokumentasi, serta dukungan administrasi selama kegiatan lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Operasi ODOL berperan penting dalam pengawasan angkutan barang dan pencegahan pelanggaran terkait dimensi kendaraan serta kapasitas muatan. Beberapa pelanggaran yang ditemukan meliputi modifikasi dimensi kendaraan dan pengangkutan barang melebihi kapasitas volume kendaraan. Pengalaman magang ini meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengawasan transportasi, koordinasi antarinstansi, dan penerapan peraturan transportasi di Indonesia.
Abstract:Digital transformation has moved beyond the simple adoption of information technology and has become a fundamental organizational process affecting leadership, employee behavior, innovation, and performance. This study examines…
xamines the relationship between digital leadership and organizational performance by investigating employee innovation implementation as an intervening mechanism. Drawing on the Dynamic Capability View, digital leadership is conceptualized as a strategic capability that enables organizations to mobilize technological resources, stimulate employee experimentation, and facilitate the implementation of new ideas. A quantitative research design is proposed using a structured questionnaire administered to employees in digitally transforming organizations. The hypothesized relationships are tested using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The proposed model examines both the direct effect of digital leadership on organizational performance and its indirect effect through employee innovation implementation. The study contributes to digital leadership literature by distinguishing innovation implementation from the broader concept of innovative behavior and by explaining how employee-generated ideas can be translated into organizational value.