Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan sarana dan prasarana dalam membangun citra positif sekolah di SDN 5 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya sarana dan…
prasarana sebagai penunjang proses pendidikan sekaligus sebagai unsur yang memengaruhi persepsi warga sekolah dan masyarakat terhadap kualitas lembaga pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SDN 5 Limboto pada bulan Desember 2025. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana memiliki peranan yang signifikan dalam membangun citra positif sekolah. Peranan tersebut tampak melalui lima fungsi utama, yaitu fungsi edukatif, estetis, sosial, psikologis, serta administratif dan manajerial. Secara edukatif, sarana dan prasarana mendukung kelancaran proses pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Secara estetis, kondisi lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan tertata menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Secara sosial, fasilitas sekolah menjadi ruang interaksi yang mendukung terbentuknya hubungan harmonis antarwarga sekolah. Secara psikologis, lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman memberikan rasa tenang dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sementara itu, secara administratif dan manajerial, sarana dan prasarana mendukung tata kelola sekolah yang lebih tertib dan sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian strategis dalam membentuk persepsi positif terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Course timetable preparation in the Information Technology Study Program at Universitas PGRI Sumatera Barat is still performed in spreadsheets, typically requires three to five days, and can produce instructor, class, or…
room conflicts. This study develops a web-based scheduling information system that centralizes timetable data, detects collisions automatically, and offers alternatives with support from the Google Gemini API. Development followed the Waterfall System Development Life Cycle, comprising requirements analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. The application was built with PHP, Laravel, and MySQL. A deterministic rule identifies overlapping allocations involving the same instructor, class, or room on the same day. Gemini is used only to rank and explain feasible candidates; the application revalidates each recommendation, and the Study Program Secretary retains final approval. Black-box testing of ten functions achieved a 100% success rate. Beta testing produced an average score of 89.22% from three experts and 89.79% from two users, with both results classified as Very Good. The findings indicate that the system is highly feasible for integrated course timetable preparation and administration.
Abstract:Advances in information technology have driven digital transformation across many sectors, including education. One administrative service that is still largely handled conventionally is the announcement of student graduation…
ation results and the distribution of Graduation Certificates (Surat Keterangan Lulus/SKL), which makes the delivery of information relatively inefficient. This study aims to build a web-based Student Graduation Information System for vocational high schools (SMK) that simplifies graduation-data management for school administrators and gives students online access to their graduation information. The system was built using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, and was implemented with the Laravel framework, the PHP programming language, a MySQL database, and a Bootstrap interface. It serves two types of users: administrators, who manage graduation data, and students, who can check their graduation status without logging in by entering their National Student Identification Number (NISN). Students who pass can download their SKL directly in PDF format. The system was evaluated through Black Box Testing and the System Usability Scale (SUS). Testing showed that every system function operated as intended, while the usability evaluation returned an average SUS score of 84.5, placing it in the Excellent (Grade A) category. Overall, the system improves the efficiency of school administration, speeds up the delivery of graduation information, and supports the broader digitalization of educational services.
Abstract:This study aims to analyze the financial feasibility of the SF'Barik Nutmeg Jam IKM business in Beong Village, Siau Tengah Subdistrict, Sitaro Regency. The research method used was a case study with a quantitative descriptive…
riptive approach. Data were collected through questionnaires administered to 40 respondents. The results of the study Break-Even Point (BEP), show that the total production cost for the agroindustry is Rp805,250 and total revenue of Rp1,400,000, resulting in an operating profit of Rp594,750. An R/C Ratio of 1.74 indicates that the business is viable. The BEP analysis shows that the break-even point is at 23.01 units, rounded to 24 units, with a BEP revenue of Rp805,350. Descriptively, the business is still managed in a simple, family-based manner, with marketing conducted through word-of-mouth promotion and social media. Based on the research findings, the SF’Barik Nutmeg Jam IKM is viable to operate and develop because it is capable of generating profits and has potential for the development of agro-industry based on local commodities.
Abstract:Fractional premium schemes in life insurance generally follow two main approaches: True Fractional Premiums, which are easy to implement but less fair to policyholders who die mid-period, and Apportionable Fractional Premiums,…
miums, which are more actuarially fair but administratively more complex. This study designs a Hybrid Fractional Premiums model that combines both approaches through a weighted linear combination using parameter , based on the 2023 Indonesian Mortality Table (TMPI), a 5% interest rate, a 10-year coverage period, and monthly premium payments. This descriptive quantitative study applies actuarial mathematics, covering the present value of insurance benefits, true fractional, apportionable fractional, and hybrid annuity factors, up to premium determination using the equivalence principle. The results show that the hybrid premium consistently lies between the true fractional and apportionable premiums, increases sharply with the insured's age, and is higher for males than females due to differences in mortality rates. Changes in the value of have a linear effect on the premium, although the impact is relatively small (a difference of less than IDR 200 per month). The hybrid model with is recommended as the optimal balance between actuarial fairness and ease of implementation, offering a more flexible alternative for premium determination in Indonesia's life insurance industry.
Abstract:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih melaksanakan proses pencatatan dan monitoring barang masuk secara manual menggunakan dokumen administrasi dan aplikasi perkantoran sederhana, sehingga menimbulkan kendala…
dala berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian data, dan kesulitan penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Monitoring dan Pengelolaan Barang Masuk Berbasis Web untuk membantu proses pencatatan, monitoring, pencarian, dan pelaporan data barang masuk secara lebih efektif. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, dengan pemodelan menggunakan UML serta basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempermudah proses pencatatan barang, mempercepat pencarian data, meningkatkan akurasi penyimpanan data, serta menyederhanakan penyusunan laporan secara otomatis.
The Communication and Informatics Office of Jambi Province still records and monitors incoming goods manually using administrative documents and basic office applications, resulting in recording errors, delayed data retrieval, and difficulties in report preparation. This study aims to design a Web-Based Monitoring and Management System for Incoming Goods to support recording, monitoring, searching, and reporting processes more effectively. The system was developed using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, modeled with UML and a MySQL database. The results show that the developed system simplifies the recording of goods, accelerates data search, improves data storage accuracy, and streamlines automatic report generation.
Abstract:Administrasi persuratan di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali selama ini dikerjakan dengan pengolah kata, penomoran dicatat pada buku register, dan arsip disimpan dalam bentuk cetak. Pola ini berjalan tanpa…
a keluhan berarti, namun menyimpan tiga risiko struktural: pengerjaan bergantung pada dua orang perangkat, penelusuran arsip bertumpu pada berkas kertas, dan penomoran rawan ganda. Program Kuliah Kerja Nyata Kelompok 04 Universitas Boyolali merancang dan menerapkan SIPADes, aplikasi berbasis Python dan SQLite yang berjalan luring pada komputer kantor desa tanpa biaya langganan. Kegiatan ditempuh dalam lima tahap: observasi dan wawancara kondisi awal, perancangan, pengembangan berbasis templat surat asli desa, uji coba mandiri, serta pendampingan dan serah terima. Aplikasi yang dihasilkan memuat 8 modul fungsional, 7 templat surat baku, dan 8 tabel basis data, dilengkapi pengisian otomatis formulir Dukcapil F-1.01 dan F-1.03. Pada uji coba mandiri, perangkat desa menyelesaikan seluruh enam tugas pokok tanpa bantuan pendamping, dengan waktu pembuatan satu surat sampai tersimpan selama sepuluh detik. Perangkat memperkirakan waktu pelayanan satu surat turun dari 5 menit menjadi 2 menit dan penelusuran arsip dari 5 menit menjadi 2 menit. Kuesioner terhadap responden tunggal menghasilkan skor 5,00 pada skala 1-5 untuk seluruh 15 pernyataan. Hasil evaluasi bersifat indikatif dan belum dapat digeneralisasi karena keterbatasan jumlah responden dan singkatnya masa pemakaian. Kegiatan menunjukkan bahwa sistem administrasi desa yang dibangun mengikuti tata naskah yang sudah berjalan lebih mudah diterima perangkat daripada sistem yang menuntut perubahan kebiasaan.
Abstract:Pengelolaan adminsitrasi dan pencatatan transaksi operasional pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner sering menghadapi kendala akibat kebiasaan sistem manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang,…
, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi dan e-kasir berbasis desktop pada UMKM Warung Nasi Bu Dedah yang berlokasi di Kadungora, Kabupaten Garut. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Microsoft Visual FoxPro 9.0 dengan menerapkan metode pengembangan sistem Prototype. Metode ini mencakup lima tahapan utama: komunikasi perancangan cepat, perancangan awal, pembuatan prototypr, serta evaluasi dan perbaikan. Sistem dirancang untuk mengelola 63 variasi menu kuliner, mengakomodasi pilihan layanan Dine In dan Take Away, metode pembayaran Tunai dan QRIS, serta mengintegrasikan manajemen stok, pencatatan riwayat transaksi, laporan penjualan periodik otomatis, hingga backup basis data. Pepngujian aplikasi dilakukan dengan metode Black Box Testing dan menunjukan hasil bahwa seluruh fitur fungsional berjalan sesuai spesifikasi (100% valid). Penerapan aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, mengeliminiasi kesalahan perhitungan manual, mempercepat penyusunan laporan penjualan harian, serta menyediakan kualitas informasi manajemen yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pengelola usaha.