Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Crimes against the environment in the form of environmental destruction can be committed by individuals or corporations. Business activities carried out by corporations often cause environmental damage, because corporate…
activities are primarily aimed at profit. This article was written using a normative legal research method with a case approach. The legal materials used in writing this article are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are criminal liability for corporations that commit criminal acts as in Decision Number No. 133/Pid.B/2013/PN. Mbo is in the form of civil lawsuit sanctions for losses suffered by victims and criminal sanctions.
Abstract:Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan…
endidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.
Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illlich dalam Benny Susanto (2005: 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).
Abstract:Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,…
Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya…
petensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecapakan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach)…
proach) dan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki–laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang–undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak indepennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan.
Abstract:The aim of writing this article is to determine the expansion of the meaning of the principle of lex specialis derogate legi generali which occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is normative legal…
research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The result of this research is that the principle of lex specialis derogate legi generali, when implemented in certain cases, can have an expanded meaning. The first meaning is that specific laws override general laws, while the expansion of the intended meaning in a particular case can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.
Abstract:Disclosure of a criminal case in order to find the perpetrator of a criminal act cannot be separated from witness statements as evidence. Witness testimony that is recognized as evidence is only testimony that meets subjective…
ective and objective requirements as a witness. In this regard, problems often arise in practice regarding testimonium de auditu witnesses, related to the strength of their evidence before the trial. For certain criminal acts, finding witnesses who saw, heard and experienced the crime is not easy. For example, criminal acts of sexual abuse against children, which are difficult to find because when a criminal act of sexual abuse occurs, at that time there must be only the perpetrator and the victim. The aim of this research is to determine the value and evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses in the process of proving criminal acts of child molestation. This problem will be answered using normative legal research methods through case studies of Decision Number: 146/Pid.Sus/2020/PN Ktg. The results of the research in writing this article are that the evidentiary value of all evidence, including witnesses, is in the hands of the judge. Judges in determining the value and proof of evidence must pay attention to its suitability with other evidence.
Abstract:Pembelajaran Maharah Kitabah adalah memperoleh keterampilan dan kemampuan menulis bahasa Arab dengan benar. Namun dalam penulisan Maharah Kitabah, tidak hanya kaidah bahasa Arab yang dituliskan saja, melainkan aspek lain…
in – aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan permasalahan dalam pembelajaran Maharah Kitabah dan pengaruh kaidah yang benar dan tepat pada mahasiswa dalam memodifikasi kaidah penulisan bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) Pendidikan bahasa Arab (Stambuk 2022), dan objek penelitian ini adalah objek materi dan objek yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini fokus pada permasalahan terkait tingkat kesulitan penulisan Maharah Kitabah dalam bahasa Arab. Data ini diperoleh melalui wawancara terstruktur, khususnya tinjauan pustaka dan dokumentasi temuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penulisan Maharah Kitabah dengan Metode Psikomotorik. Keterampilan mahasiswa dalam Menulis Maharah Kitabah dan Dampak Menulis Kitabah Secara kognitif, melibatkan penulisan Kitabah berdasarkan struktur yang efisien
Abstract:Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam pendidikan modern untuk membentuk individu yang lebih baik secara moral dan etika. Pembelajaran matematika di tingkat SMA juga memiliki peran penting dalam mengembangkan…
n karakter siswa. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendekatan metode literatur review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian, artikel, dan sumber-sumber terkait yang membahas korelasi antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika. Beberapa konsep karakter yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah integritas, kejujuran, kerja keras, kerjasama, keteladanan, dan tanggung jawab. Temuan literatur menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di SMA memiliki dampak yang signifikan. Pembelajaran matematika yang berfokus pada karakter memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Misalnya, penggunaan studi kasus dalam matematika dapat mempromosikan kerja sama antar siswa, sementara menekankan pentingnya kejujuran dalam menyelesaikan masalah matematika dapat membentuk integritas. Selain itu, guru memegang peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran matematika. Strategi pengajaran yang memperhatikan aspek karakter akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Kesimpulannya, terdapat hubungan erat antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat SMA. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Diperlukan lebih banyak penelitian dan implementasi yang mendalam untuk memperkuat hubungan ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan