Abstract:Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan fungsi bank sentral. Manajemen bank sentral merupakan elemen penting dalam…
am menjaga stabilitasan ekonomi suatu negara. Fokus pada indepedensi, kuntabilitas, dan transparansi telah menjadi perhaian utama dalam pengelolaan bank sentral, khususnya bank indonesia.
Abstract:Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak substansial terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi, khususnya fintech dan blockchain, berkontribusi terhadap…
hadap efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam perekonomian syariah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari literatur yang mencakup jurnal, buku, dan laporan terkait keuangan syariah dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, seperti perbankan syariah online dan platform crowdfunding syariah, telah memperluas akses ke layanan keuangan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum mendukung penuh dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam perekonomian syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah untuk integrasi teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sektor keuangan syariah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso adalah sebuah platform berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.…
QL. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut. Sistem ini mencakup berbagai fitur, mulai dari penerimaan surat, penyimpanan data surat, pencarian informasi surat, hingga pelacakan distribusi surat.
Dengan adopsi teknologi web, sistem ini memberikan kemudahan akses dan ketersediaan informasi kepada pengguna yang terotorisasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan efisien mengelola arsip surat. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.
Diharapkan implementasi Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar ini akan membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik mereka..
Abstract:Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (SIPSM-SK) di Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi modern untuk mengelola proses administrasi surat secara efisien dan efektif. Sistem…
istem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencarian, hingga distribusi surat. Dengan menggunakan teknologi informasi, SIPSM-SK membantu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan surat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPSM-SK, diharapkan Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.
Abstract:Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso, penilaian kinerja pegawai telah…
ah diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam proses penilaian.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi SPK berbasis AHP dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer HRD, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penilaian kinerja yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, dan kontribusi terhadap organisasi. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari manajer, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria.
Implementasi SPK berbasis AHP telah meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Selain itu, sistem ini juga telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan praktis bagi organisasi lain yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem serupa.
Abstract:Kepemimpinan etis dan kepuasan kerja karyawan saling terkait erat. Secara umum, pekerja cenderung lebih terlibat dan merasa puas ketika mereka memandang pemimpinnya transparan, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, etika kepemimpinan…
pemimpinan melibatkan eksplorasi bagaimana setiap keputusan akan mempengaruhi kinerja karyawan di suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan dalam linkungan kerja yang dipengaruhi oleh etika kepemimpinan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei pada 16 karyawan franchise Gacoan di daerah Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Melalui suvei yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini ialah implementasi etika kepemimpinan pada franchise Gacoan dinilai cukup baik.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.