Abstract:Rendahnya penerjemahan aturan lokal (petik merah) ke standar layanan publik formal, sehingga IG berisiko menjadi dokumen administratif tanpa kontrol kualitas riil. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi model layanan…
publik pluralistik yang mengharmonisasikan hukum negara dan living law komunitas petani untuk menjaga reputasi serta nilai ekonomi kopi. Metodologi menggunakan desain yuridis empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informan purposif, dan dokumen legal. Analisis memakai triangulasi teori. Teori utama mencakup pluralisme hukum Griffiths, tata kelola komunal Ostrom, dan perspektif budaya kekayaan intelektual Coombe. Lokasi penelitian mencakup empat kecamatan produsen kopi seluas 9.959 Ha. Hasil menunjukkan formalisasi IG oleh DJKI berdampak pada kenaikan harga Green Bean hingga 62% dan harga petik merah menyentuh Rp90.000/kg karena kepatuhan SOP komunal yang dimonitor MPIG. Kesimpulan menegaskan model layanan publik pluralistik yang fasilitatif memperkuat legitimasi aturan lokal dan keberlanjutan kualitas. Rekomendasi mencakup institusionalisasi model LPP di Pemkab, penguatan MPIG, standar verifikasi substantif, dan replikasi kebijakan IG komoditas lokal secara nasional.
Abstract:This study discusses the adaptation strategies of non-Muslim MSMEs to halal certification regulations in Manado City from the perspective of Maqasid al-Syari'ah. This is a qualitative study. The research design is field…
research. The informants in this study consisted of MUI officials in North Sulawesi Province and non-Muslim MSME actors in Manado City. The results of this study indicate that: Non-Muslim SME actors have demonstrated a high level of adaptation to halal certification regulations through gradual and pragmatic strategies. They began by improving hygiene, recording raw materials, and participating in training and capacity-building programs. These strategies reflect that the actors do not reject the regulations but require an approach tailored to their capacities. In many cases, halal certification is even positioned as a branding tool and a means of market expansion, rather than merely legal compliance. This adaptation also reflects the success of a values-based approach rooted in the principles of maqasid, where regulations are accepted as meaningful and beneficial ethical business practices. Through a dialogic and contextual approach, non-Muslim SME operators have successfully transformed halal certification into an opportunity rather than a threat to their identity.
Abstract:Marriage Law in Indonesia is the result of the convergence between Islamic legal principles and state regulations, as outlined in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims…
to analyze how Islamic law and positive law interact in regulating marriage and to what extent their convergence occurs in the practice of religious courts and within the Muslim community in Indonesia. The research employs a normative approach by analyzing sources of Islamic law, statutory regulations, and religious court rulings related to marriage. The findings indicate that although Indonesia’s marriage law is based on Sharia principles, several adjustments have been made to align with positive law to ensure justice and protection for all parties, particularly in aspects such as marriage registration, minimum marriage age, and women's rights. The convergence between Islamic law and positive law reflects efforts to harmonize religious values with national legal interests. However, challenges remain in its implementation, particularly concerning child marriage, polygamy, and divorce, which often spark debates in society. Therefore, further studies are needed to evaluate the effectiveness of Indonesia’s marriage regulations and how Islamic law can continue to adapt within the framework of a modern legal state.
Abstract:This study observes university students' perspectives on corruption and civic integrity in Indonesia through a survey of 24 active students. The survey covered aspects such as awareness of corruption, the importance of personal…
ersonal integrity, and the role of students in combating corruption. The majority of respondents acknowledge the importance of integrity in daily life, demonstrate a fair understanding of corruption issues, and recognize a significant role for students in anti-corruption efforts. However, skepticism exists regarding the effectiveness of Indonesia's legal system in addressing corruption. The findings underscore the need for enhanced education on the dangers of corruption, the reinforcement of integrity values, and a call for more transparent and rigorous law enforcement.
Abstract:Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum…
dalam menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.
Abstract:Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk sektor perbankan syariah. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, seperti larangan…
riba, gharar, dan maysir, sistem perbankan syariah muncul sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur (review). Literatur yang kami pelajari di sini berasal dari berbagai jurnal, buku, internet, dan artikel. Kami menggunakan metode studi literatur untuk mempelajari buku referensi dan artikel dari penelitian sebelumnya tentang topik yang dibahas, yaitu peran aset keuangan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menggunakan aset keuangan sebagai sumber pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif didefinisikan dalam ekonomi Islam sebagai kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung sektor riil dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi.Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, kemajuan dalam aset keuangan perbankan syariah masih bisa dianggap rendah.optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen yang betujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebutPerusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset dengan menerapkan strategi-strategi ini. Mereka juga dapat menekan biaya operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membuat keputusan investasi yang optimal untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.Hasil akhir dari proses optimalisasi aset adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang kita miliki.
Abstract:Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahana untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah…
lah di atur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan.
Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Abstract:Artikel ini membahas prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih. Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah…
h dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip legalitas menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci, di mana tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.