Abstract:Factors that cause airlines to cancel flights include commercial, technical, operational, weather, and airport factors. Airlines are responsible for canceling departures due to health care requirements (accelerated testing):…
ng): if a passenger tests positive for antigen, they must undergo a PCR test; if negative, they can continue, and the price of the ticket is returned to fly back at least 3 days later. If the passenger gets a PCR test, they must quarantine for 14 days, rescheduling the ticket according to the passenger's status after quarantine. Or the entire ticket will be refunded. There are no specific provisions for consumer legal protection for departure cancellations due to failure to complete health care (accelerated testing), but compliance is not limited to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation is not achieved. However, passengers as consumers have legal protection under the Consumer Protection Law relating to passenger rights as consumers of air transportation services, and the Civil Code relating to the status of passengers as parties to a transportation contract with airlines.
Abstract:Humans as social beings have 3 (three) basic needs which are often also called primary needs, namely clothing, food and shelter. The efforts made by the government cannot be separated from the state's goal of creating livable…
vable homes for its people as mandated by the 1945 Constitution, especially Article 28 H paragraph (1) which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity. The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) has not been optimal due to the lack of socialization, which has an impact on the lack of understanding of procedures/requirements, both administrative and technical. The driving factors in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strengths ( There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel, Companion Funds for field operations). Meanwhile, the Inhibiting Factors are the Existence of Weaknesses (Limited Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Minimal knowledge of recipients regarding accountability) and Threats or Obstacles (High rainfall during construction, Changes in policies regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in the future will be carried out with an Aggressive Strategy , namely the Strategy of Using STRENGTHS by taking advantage of OPPORTUNITIES. Using Strengths, namely: There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination by Utilizing Opportunities, namely: The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel. Field operational Companion Funds. The government needs to improve public awareness of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program to make it easier for potential recipients to understand. Likewise, local community conditions need to be adjusted to the technical requirements so that prospective BSPS recipients who do not yet have land titles in accordance with applicable regulations can simply obtain a Certificate of Land Title. The government can then facilitate the acquisition of land titles in accordance with statutory provisions.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi ekosistem laut di Provinsi Sulawesi Selatan akibat praktik penangkapan ikan yang ilegal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem laut serta kesejahteraan…
teraan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Apartemen Ikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan habitat baru bagi ikan, mendukung konservasi laut, serta meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Program ini juga menunjukkan potensi positif terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat buatan yang mulai dimanfaatkan biota laut sebagai tempat berkembang biak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, pengawasan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program. Dengan demikian, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Apartemen Ikan secara ekologis dan ekonomis.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Disputes resolution in the field of Islamic banking are actually arranged in Article 55, paragraph (1), (2), and (3) of the Law on Islamic Banking. The Problem appear when choice of legal forum (choice of forum) for finish…
sh dispute banking agreed for choose one of the legal forums in settlement dispute when the parties No want to finish it through religious courts and their contracts No stated in a way clear the choice of legal forum selected. This is where the need for certainty of law in settling the dispute in question arises, and how the Constitutional Court's decision for certainty of law can be realized in Islamic banking disputes. The research method used is descriptive normative. Research results explain that the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 confirms certainty of law by deleting dualism of authority justice, making the Religious Court as an institution the sole authority to finish Islamic banking through track litigation. Thus, it can be concluded that this decision cancels the explanation of Article 55 paragraph (2) of the Sharia Banking Law, eliminates forum selection to the District Court; however, it still allows non-litigation settlement, such as Sharia arbitration. The settlement process of disputes in Islamic banking, as arranged in Article 55 paragraph (1), (2), and (3) of the Sharia Banking Law, has given duties and authorities to courts in the neighborhood religious courts.
Abstract:The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that allows debtors who are unable, or expect to be unable, to continue paying their due and collectible debts to seek legal recourse. Debtors in such…
h situations can initiate legal action during the PKPU process. However, the question arises: what is the legal certainty for creditors following the Constitutional Court's decision that encourages debtors to pursue legal action? This study uses a descriptive normative research method to analyze the legal issues related to such actions. The findings indicate that the legal recourse available to debtors in specific circumstances significantly impacts creditors. This leads to uncertainties regarding payment, especially if the debtor decides to file for legal action. Additionally, these uncertainties can affect the creditor's business operations. The Constitutional Court's decision, subsequently reinforced by a Circular Letter from the Supreme Court, does not adequately address the gaps in legal certainty faced by creditors. This situation complicates creditors' efforts to secure their rights, which are the obligations of the debtor.
Abstract:Employment is an activity undertaken by individuals to earn income in order to sustain a decent standard of living. Employment relationships are established through agreements between employers and workers, and such agreements…
ements should ensure decent work conditions. However, in reality, there is insufficient government supervision in ensuring the fulfillment of workers’ rights in accordance with Law No. 13 of 2003. The distribution of rights for female workers is also not optimally implemented. In addition, workforce skills remain a concern, as many workers only possess primary to junior secondary education. Furthermore, freelance work has become increasingly popular due to its flexibility in time and location.
Therefore, solutions are needed to address employment issues in Bengkulu Province. Data collection in this study was conducted through interviews with the Bengkulu Provincial Manpower Office. Data analysis employed a qualitative approach. The findings indicate that many workers are engaged in seasonal sectors with unstable income. The Bengkulu Provincial Manpower Office has implemented programs such as job fairs, vocational training and education, and occupational health and safety socialization. Generation Z is perceived as less loyal and tends to frequently change jobs, showing a strong preference for freelance work due to its flexibility. Policy development is needed to provide legal protection for workers. Recommended actions include stricter enforcement against companies violating labor rights, particularly those committing violence against female workers, conducting awareness programs in collaboration with the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection and labor protection institutions, and optimizing integrated reporting systems to accelerate the resolution of such cases.
Abstract:Sharia insurance in Indonesia is growing, because along with the increasingly complex disputes between parties, which cannot be avoided between Islamic insurance companies and policyholders, this is even though both of them…
hem help and protect each other. The problem is regarding the legal basis for sharia insurance dispute resolution which is still scattered in several laws and regulations. This has become a discourse and issue of legal norms for sharia arbitration as an option for sharia insurance dispute resolution, and so far the resolution of sharia insurance disputes through sharia arbitration is regulated by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. The research method used is descriptive normative. The research method used is descriptive normative by analyzing regulations laws governing sharia dispute resolution. The results of this study explain that state policy in managing sharia insurance disputes is still a discourse, so that constitutional authority still uses Article 58 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, it is necessary to amend Law No. 30 of 1999, specifically regarding the article regarding the District Court, which must be supplemented by the Religious Courts and procedures for resolving disputes through sharia arbitration.
Abstract:Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, tax compliance, particularly related to Income Tax Article 21, remains relatively low. The main challenges faced by MSME…
E actors include limited tax literacy, complexity in tax calculations, and insufficient understanding of recent regulatory changes. To address these issues, the government introduced the Average Effective Rate (TER) scheme as an administrative simplification for calculating Income Tax Article 21. Nevertheless, the implementation of this scheme has not been fully understood by MSMEs at the village level. This study aims to conduct socialization and training on Income Tax Article 21 based on the TER scheme for MSMEs in Watesprojo Village and to evaluate its effectiveness in improving tax understanding and technical capability. The research method involved initial observation, regulatory socialization, practical tax calculation training, and participant evaluation. The results indicate a noticeable improvement in MSME actors’ understanding of the legal basis of Income Tax Article 21, the changes in the calculation scheme, and the practical application of the TER mechanism without disrupting business activities. Overall, the socialization and training activities proved effective in enhancing tax literacy and supporting sustainable tax compliance among MSMEs.