Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini…
i adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview antara hukum lingkugan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam artikel literauture review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. 2) Hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal yang ada merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan itu sendiri. 3) Keberaadan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi.
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Abstract:Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak yang di sebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, antara pihak kelompok bersenjata yakni GAM dengan pihak Pemerintah Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia.…
Gerakan Aceh Merdeka melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia kurang lebih selama 30 Tahun lamanya. Dalam konflik ini banyak sekali pihak-pihak yang menjadi korban dari kedua belah pihak, dan juga Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan dari konflik bersenjata ini. Maka artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana dampak konflik ini terhadap Masyarakat sipil. Baik dari segi ekonomi dan dalam segi perspektif Hak Asasi Manusia, dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak mempunyai power atau kekuatan, dan yang sangat rentan korban pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarkat sipil tertuma korban konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Dan bagaiman dampak yang terjadi terhadap Masyarakat korban sipil bila merujuk pada UU No.33 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Abstract:Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor…
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.
Abstract:Pendidikan kesehatan tentang schistosomiasis tidak sepenuhnya dapat merubah dan mengontrol penularan schistosomiasis, namun hal ini merupakan upaya awal dalam meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dalam membangun kesadaran…
sadaran pada masyarakat tentang infeksi cacing schistosomiasis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre experimental dengan pendekatan one group pre test dan post test. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 900 orang tetapi yang digunakan sebagai sampel berjumlah 20 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap tentang schistosomiasis. Hasil penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Diperoleh hasil, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dari variabel pengetahuan yaitu 0,001 dan dengan menggunakan uji Wilcoxon diperoleh hasil nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dari variabel sikap yaitu 0,001. Kesimpulan yaitu ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat tentang infeksi cacing schistosomiasis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat dengan penyakit schistosomiasis.
Abstract:Diare adalah keadaan buang air besar tidak normal, lebih cair dari biasanya terjadi minimal 3 kali dalam 24 jam. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk terus meningkatkan dan melindungi hidup bersih serta…
rta mengantisipasi karya gerakan lingkungan bersih. Seiring berjalannya waktu, anak usia sekolah sibuk mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat dilakukan perubahan untuk meningkatkan (PHBS) di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui gambaran (PHBS) dengan kejadian penyakit diare di SMPN 3 Cikupa. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara cross-sectional. Teknik Sampel: Yang digunakan penelitian ini adalah probability sampling dengan cara simple random sampling. Jumlah Sampel: Sampel pada penelitian ini berjumlah 109 responden. Analisis data: menggunakan chi-square. Hasil penelitian: Ini menunjukkan adanya hubungan Tekanan Orang Tua dengan Tingkat Stres dimana nilai P= 0,000 dan menunjukkan adanya hubungan Tekanan Orang Tua dengan Tingkat Stres. Kesimpulan: Yang dilakukan di SMPN 3 cikupa, bahwa ada hubungan antara gambaran (PHBS) dengan kejadian penyakit diare memiliki p-value sebesar (0.000) Banyak siswa penderita diare yang jarang mencuci tangan dan sering makan jajanan sembarangan di SMPN 3 Cikupa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Geographic Artificial Intelligence (Geo-AI) dalam identifikasi daerah rawan banjir di Kota Ambon. Geo-AI merupakan kombinasi teknologi kecerdasan buatan dengan data geospasial, termasuk…
ermasuk citra satelit dan data cuaca, yang memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efisien dalam mengidentifikasi daerah rawan banjir. Melalui Google Earth Engine, data citra satelit dan data geospasial lainnya diolah dan dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola banjir dan daerah yang rentan tergenang air. Penelitian menggunakan data JRC Global Surface Water Mapping Layers, v1.4, data NASA SRTM Digital Elevation 30m, data USGS Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 1. Pegolahan dan analisis data penelitian sepenuhnya di lakukan di Geogle Earth Engine. Hasil penelitian menunjukan bahwa daerah berpontensi banjir memiliki luas 12.991.33 ha dan daerah yang tidak berpotensi banjir yaitu seluas 18.924,24 ha. Daerah potensi rawan banjir kemudian diklasifikasi berdasarkan batas administrasi dimana Kecamatan Teluk Ambon memiliki daerah yang berpotensi tergenang banjir seluas 5.149.37 ha, Kecamatan Nusaniwe seluas 2.034.23 ha, Kecamatan Serimau seluas 1.914.18 ha, Kecamatan Leitimur Selatan seluas 1.180.13 ha dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala seluas 2.713.42 ha. Peta daerah potensi banjir di Kota Ambon kemudian dioverlay dengan data sebaran permukiman di Kota Ambon dan diketahui bahwa permukiman penduduk yang diprediksi berada pada daerah yang berpotensi banjir seluas 3.400.65 ha. Dengan analisis yang lebih akurat, sistem peringatan dini yang efektif, dan pengetahuan yang ditingkatkan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mitigasi risiko banjir, melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak banjir, serta menciptakan kota yang lebih aman dan berkelanjutan
Abstract:Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legaltias formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan…
nerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada penjualan UMKM Pabrik Tahu di Desa Tegalgusi Kabupaten Jember serta mengidentifikasi potensi dan kendala penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung akuntabilitas usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku harian. Penerapan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta). Potensi penerapan prinsip syariah terlihat dari adanya pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri sehingga mendukung akuntabilitas usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa belum tersusunnya laporan keuangan formal, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada UMKM sektor pangan.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the national economy and require accountable financial management through an Accounting Information System (AIS). This study aims to analyze the implementation of a Sharia-based Accounting Information System in the sales activities of a tofu manufacturing MSME in Tegalgusi Village, Jember Regency, and to identify the potential and challenges of applying Sharia accounting principles in supporting business accountability. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the accounting information system is still implemented manually through the recording of cash inflows and outflows in a daily bookkeeping system. Despite its simplicity, the system reflects the values of trustworthiness, honesty, transparency, and the maqashid sharia principle, particularly hifz al-mal (protection of wealth). The potential of applying Sharia principles is evident in the existence of traceable transaction records that support business accountability. However, several challenges remain, including the absence of formal financial statements, limited accounting knowledge, and the lack of separation between business and personal finances. This study contributes to the development of Sharia-based Accounting Information Systems for MSMEs in the food industry sector.