Abstract:Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang…
ng biasanya diterapkan oleh Pemerintah adalah suatu proses pendaftaran tanah secara massal dan pertama kali, mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan atau setara, bertujuan untuk memberi jaminan ksepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara adil dan merata. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengilustrasikan kejadian aktual yang terjadi di lapang, berlandaskan teori Merilee S Grindle yang menyatakan bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait PTSL. Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam hal kuantitas sumber daya manusia, implementasi PTSL berlangsung dengan baik, dengan beban kerja yang tinggi bagi pelaksana di lapangan
Abstract:Kemiskinan adalah salah satu tantangan sosial paling mendesak yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Kabupaten Jember. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga akses…
s terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai. Dalam konteks ini, dinas sosial memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dinas sosial Kabupaten Jember dalam upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan, menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun ada komitmen yang kuat dari dinas sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, berbagai hambatan masih menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kendala-kendala ini termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak cukup, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan kekurangan infrastruktur pendukung. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga dan alokasi sumber daya yang lebih baik menjadi prioritas, serta mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan dan praktik di masa depan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran dukungan sosial dalam penanganan stres dan dampaknya terhadap kesehatan mental individu. Penelitian ini dilakukan dalam konteks kesehatan mental, dengan fokus pada bagaimana…
na dukungan sosial dapat berfungsi sebagai faktor pelindung dalam menghadapi stres sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei dan wawancara dengan sampel yang mencakup individu dari berbagai latar belakang dan kelompok usia.Hasil penelitian ini menyoroti keterkaitan yang kuat antara tingkat dukungan sosial yang diterima dan kemampuan individu dalam mengatasi stres. Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan sosial tidak hanya memiliki dampak positif langsung pada kesehatan mental, tetapi juga berperan dalam mengurangi efek negatif stres. Penelitian ini juga mengeksplorasi variasi dalam jenis dukungan sosial yang paling efektif dalam konteks tertentu.Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang strategi penanganan stres yang dapat digunakan dalam konteks kesehatan mental. Temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan intervensi dan program dukungan sosial yang lebih terfokus, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental, serta merangsang penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara…
ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini…
i adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview antara hukum lingkugan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam artikel literauture review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. 2) Hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal yang ada merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan itu sendiri. 3) Keberaadan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi.
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Abstract:Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak yang di sebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, antara pihak kelompok bersenjata yakni GAM dengan pihak Pemerintah Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia.…
Gerakan Aceh Merdeka melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia kurang lebih selama 30 Tahun lamanya. Dalam konflik ini banyak sekali pihak-pihak yang menjadi korban dari kedua belah pihak, dan juga Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan dari konflik bersenjata ini. Maka artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana dampak konflik ini terhadap Masyarakat sipil. Baik dari segi ekonomi dan dalam segi perspektif Hak Asasi Manusia, dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak mempunyai power atau kekuatan, dan yang sangat rentan korban pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarkat sipil tertuma korban konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Dan bagaiman dampak yang terjadi terhadap Masyarakat korban sipil bila merujuk pada UU No.33 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Abstract:Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor…
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.
Abstract:Pendidikan kesehatan tentang schistosomiasis tidak sepenuhnya dapat merubah dan mengontrol penularan schistosomiasis, namun hal ini merupakan upaya awal dalam meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dalam membangun kesadaran…
sadaran pada masyarakat tentang infeksi cacing schistosomiasis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre experimental dengan pendekatan one group pre test dan post test. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 900 orang tetapi yang digunakan sebagai sampel berjumlah 20 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap tentang schistosomiasis. Hasil penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Diperoleh hasil, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dari variabel pengetahuan yaitu 0,001 dan dengan menggunakan uji Wilcoxon diperoleh hasil nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dari variabel sikap yaitu 0,001. Kesimpulan yaitu ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat tentang infeksi cacing schistosomiasis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat dengan penyakit schistosomiasis.