Abstract:Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi…
sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Abstract:Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.…
82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Perancangan sistem digitalisasi arsip dokumen berbasis web di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan arsip dokumen di Dinas Lingkungan…
gkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan teknologi informasi dan manajemen dokumen. Sistem digitalisasi arsip dokumen terdiri dari dua komponen utama: front-end sebagai antarmuka pengguna untuk dapat mengakses dan mencari dokumen yang dibutuhkan, serta back-end untuk pengelolaan dokumen dan penyajian dokumen oleh admin. Dengan adanya sistem digitalisasi arsip dokumen pegawai dapat mengelola dokumen arsip secara lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup.
Perancangan sistem menggunakan pendekatan model Software Development Life Cycle (SDLC) model ini menggunakan metode Prototype, yang memastikan setiap tahapan dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga perancangan. Desain sistem ini juga didukung oleh berbagai diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur data dan interaksi dalam sistem. Hasil perancangan sistem digitalisasi dokumen arsip dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan dokumen arsip di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan teknologi informasi dan manajemen dokumen.
Abstract:Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahana untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah…
lah di atur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan.
Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Abstract:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi saat ini mengelola arsip secara manual menggunakan Excel, yang berdampak pada lambatnya proses pencarian dan pelaporan arsip. Oleh karena itu, penelitian ini merancang…
erancang sistem informasi pengelolaan arsip berbasis web untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan pengawasan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan arsip berbasis web yang dikembangkan mampu mempercepat pencarian arsip, mempermudah pelaporan, dan mengurangi kesalahan administrasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan arsip pada instansi pemerintah dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengelola informasi kependudukan secara optimal.
Abstract:Sistem informasi adalah intergrasi dari komponen-komponen yang telah dianalisis dan diproses sehingga menghasilkan infromasi yang diperlukan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan suatu keputusan GIS dalam peran…
yang krusial di berbagai bidang, termasuk pemetaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemantauan perubahan lingkungan. GIS memungkingkan pemetaan dan analisis data spasial, sehingga sangat berguna untuk memvisualisasi pola, hubungan dan tren yang terdapat dalam data geigrafis Perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual perpustakaan secara teoritis merupakan jantung suatu lembaga pendidikan atau lembaga negara. Perpustakaan secara memiliki peran vital dalam membantu pengguna memperoleh, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif, yang merupakan dasar dari literasi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perancangan sistem informasi geografis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyuwangi yang berbasis website dapat dibuat dengan sangat baik dan kolektif. Sistem informasi geografis diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam sektor pemetaan perpustakaan di kabupaten banyuwangi. Keuntungan dari pembuatan sistem ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran dalam pencarian perpustakaan dan juga mempermudah kepada masyarakat awam yang tidak paham dalam menemukan lokasi yang tepat desain sistem informasi geografis yang dirancang menggunakan metode SDLC(Software Development Life Cycle) telah melalui tahapan pengujian dan evaluasi yang bahwa sistem ini dapat memberikan dampak positif baik pada pihak dinas perpustakaan dan kearsipan banyuwangi atau masyarakat banyuwangi.
Abstract:Merancang sistem integrasi galeri, perpustakaan, arsip, dan museum (GLAM) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyuwangi merupakan solusi terahadap terbatasnya informasi secara publik. Sistem GLAM memiliki kemampuan menyediakan…
nyediakan data yang efektif dalam mengatasi keterpisahan pengelolaan informasi di antara berbagai sektor yang berdampak pada rendahnya akses informasi dan kunjungan publik. Sstem GLAM menyediakan informasi dari perpustakaan berupa buku, galeri, arsip, dan museum, serta memperkaya pengalaman pengguna. Integrasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal. Sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya lokal serta meningkatkan kunjungan
Abstract:Perancangan sistem informasi presensi pegawai berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi manual dengan tulisan tangan…
angan pada buku presensi yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis, dan desain sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Dengan fitur-fitur seperti pencatatan kehadiran, pengajuan izin, dan pembuatan laporan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kehadiran pegawai. Selain itu, implementasi sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memudahkan pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi dengan pembagian hak akses antara pegawai dan admin. Diharapkan, sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta memperkuat pengelolaan administrasi di instansi tersebut.
Abstract:Perkembangan teknologi yang pesat mendorong masyarakat untuk beradaptasi dalam aktivitas sehari-hari dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan efektif. Salah satu inovasi di bidang administrasi adalah Sistem Informasi Administrasi…
inistrasi Kependudukan (SIAK), yang memungkinkan pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat, melalui Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, meluncurkan identitas kependudukan digital sebagai bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi di ponsel. Meskipun aplikasi ini memudahkan masyarakat, beberapa pengguna masih menghadapi kendala, terutama terkait keamanan data. Sebagai solusi keamanan, teknologi pengenalan wajah berbasis machine learning menjadi opsi potensial dalam memastikan identitas digital yang lebih aman. Teknik seperti Convolutional Neural Networks (CNN) terbukti efektif dalam mengenali fitur wajah, memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi individu dengan akurasi tinggi, terutama dalam konteks keamanan. Namun teknologi ini menghadapi tantangan, seperti variasi pose, pencahayaan, dan ekspresi wajah, yang mempengaruhi kinerja sistem pengenalan wajah. Studi ini mengkaji pentingnya evaluasi model pembelajaran mesin, seperti akurasi dan recall, untuk memastikan efektivitas sistem dalam mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah. Dalam masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Optimalisasi informasi teknologi diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, memperkuat peran aparat