Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religious…
Affairs in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim property.
Abstract:Disputes resolution in the field of Islamic banking are actually arranged in Article 55, paragraph (1), (2), and (3) of the Law on Islamic Banking. The Problem appear when choice of legal forum (choice of forum) for finish…
sh dispute banking agreed for choose one of the legal forums in settlement dispute when the parties No want to finish it through religious courts and their contracts No stated in a way clear the choice of legal forum selected. This is where the need for certainty of law in settling the dispute in question arises, and how the Constitutional Court's decision for certainty of law can be realized in Islamic banking disputes. The research method used is descriptive normative. Research results explain that the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 confirms certainty of law by deleting dualism of authority justice, making the Religious Court as an institution the sole authority to finish Islamic banking through track litigation. Thus, it can be concluded that this decision cancels the explanation of Article 55 paragraph (2) of the Sharia Banking Law, eliminates forum selection to the District Court; however, it still allows non-litigation settlement, such as Sharia arbitration. The settlement process of disputes in Islamic banking, as arranged in Article 55 paragraph (1), (2), and (3) of the Sharia Banking Law, has given duties and authorities to courts in the neighborhood religious courts.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor religiusitas, sosial, dan budaya terhadap keputusan konsumsi produk halal di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Produk halal kini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan…
utuhan spiritual, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat Muslim urban yang semakin sadar akan nilai-nilai keislaman, kualitas, dan keamanan produk. Namun, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak semua individu memiliki pola konsumsi halal yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana ketiga faktor tersebut memengaruhi preferensi konsumsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 402 responden Muslim di enam wilayah administratif DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 4. Uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas (Convergent Validity), uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability), uji R-square, serta uji hipotesis, baik secara parsial (uji-t) maupun simultan (uji-F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya faktor religiusitas yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi produk halal. Sedangkan faktor sosial dan budaya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar 80,5% variasi dalam keputusan konsumsi. Hasil ini menegaskan bahwa religiusitas menjadi faktor utama dalam perilaku konsumsi produk halal masyarakat urban, serta menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi pemasaran dan edukasi halal di wilayah perkotaan.
Abstract:Sharia insurance in Indonesia is growing, because along with the increasingly complex disputes between parties, which cannot be avoided between Islamic insurance companies and policyholders, this is even though both of them…
hem help and protect each other. The problem is regarding the legal basis for sharia insurance dispute resolution which is still scattered in several laws and regulations. This has become a discourse and issue of legal norms for sharia arbitration as an option for sharia insurance dispute resolution, and so far the resolution of sharia insurance disputes through sharia arbitration is regulated by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. The research method used is descriptive normative. The research method used is descriptive normative by analyzing regulations laws governing sharia dispute resolution. The results of this study explain that state policy in managing sharia insurance disputes is still a discourse, so that constitutional authority still uses Article 58 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, it is necessary to amend Law No. 30 of 1999, specifically regarding the article regarding the District Court, which must be supplemented by the Religious Courts and procedures for resolving disputes through sharia arbitration.
Abstract:Penelitian ini membahas proses transformasi bakso dari kuliner bak-so yang berakar pada tradisi Tionghoa menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika akulturasi budaya yang melibatkan…
an penyesuaian bahan, teknik pengolahan, serta pola penyajian bakso agar selaras dengan nilai religius, selera, dan kebiasaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan terkait diaspora Tionghoa, akulturasi kuliner, dan sosiologi makanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bakso tidak hanya mengalami perubahan sebagai produk makanan, tetapi juga mengalami pergeseran makna dan fungsi sosial. Dalam perkembangannya, bakso bertransformasi dari hidangan berbasis tradisi migran menjadi simbol integrasi budaya yang diterima lintas etnis dan kelas sosial. Selain itu, bakso juga berkembang sebagai praktik ekonomi mikro yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa akulturasi kuliner tidak sekadar menghasilkan adaptasi resep, tetapi turut membentuk identitas sosial serta praktik ekonomi berbasis keseharian dalam konteks budaya Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penurunan fungsi surau sebagai institusi keagamaan dan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks perubahan orientasi nilai keberagamaan dan transformasi…
rmasi praktik sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berorientasi fenomenologis, penelitian ini memaknai pengalaman, persepsi, dan interpretasi masyarakat terhadap pergeseran fungsi surau melalui observasi lapangan, analisis teks keislaman, dan studi literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dari karakter surau sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan moral menuju fungsi yang lebih bersifat seremonial, simbolik, dan ekonomis. Temuan juga mengidentifikasi munculnya komersialisasi aktivitas keagamaan, melemahnya partisipasi ibadah rutin, krisis identitas religius generasi muda, serta hilangnya kesadaran kolektif mengenai fungsi ideal surau sebagai ruang pembentukan karakter dan solidaritas sosial. Faktor penyebab kemunduran fungsi surau meliputi sekularisme, individualisme, rendahnya kepemimpinan moral, kemerosotan legitimasi otoritas keagamaan, serta minimnya dukungan kebijakan struktural. Penelitian ini menekankan urgensi revitalisasi surau melalui model tata kelola berbasis jamaah, integrasi pendidikan akhlak, kolaborasi ulama–adat–pemerintah–pemuda, kurikulum pembinaan yang sistematis, serta transparansi pendanaan sebagai fondasi pemulihan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian transformasi institusi keagamaan dalam masyarakat modern dan menawarkan rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan kembali fungsi surau sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya dalam memperkuat peradaban Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik di era transformasi pendidikan…
dikan modern. Fokus kajian diarahkan pada konsep, tujuan, ruang lingkup, langkah-langkah, prinsip, serta tantangan evaluasi kurikulum PAI melalui pendekatan systematic qualitative review berbasis analisis literatur internasional dan dokumen kurikulum. Data dianalisis menggunakan thematic content analysis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait efektivitas penerapan model evaluasi Tyler, CIPP, dan taksonomi Bloom dalam konteks pendidikan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum PAI harus dilaksanakan secara komprehensif meliputi tujuan, materi, pelaksana, proses pembelajaran, hasil belajar, serta dampak terhadap penguatan nilai religius dan karakter peserta didik. Evaluasi berbasis prinsip kesinambungan, objektivitas, komprehensivitas, dan akuntabilitas serta berlandaskan nilai Islam terbukti mampu menghadirkan proses pembelajaran agama yang lebih bermakna dan transformatif. Penelitian juga menemukan bahwa tantangan utama evaluasi kurikulum PAI mencakup keterbatasan kompetensi profesional guru, keterbatasan waktu, heterogenitas karakter peserta didik, dan pengaruh budaya digital, yang menegaskan perlunya reformasi evaluasi berbasis data serta inovasi metodologis. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem evaluasi kurikulum yang adaptif, reflektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mencetak generasi berakhlak mulia di tengah dinamika perkembangan global.
Abstract:This study discusses the missionary movement of Tuan Guru Bajang (TGB) in West Nusa Tenggara. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that: Tuan Guru Bajang…
(TGB) Zainul Majdi, as a preacher, possesses exceptional competence and academic qualifications. His approach to delivering his sermons is calm and approachable, making his messages easily accepted by people from all walks of life. The target audience of TGB Zainul Majdi's preaching encompasses all segments of society, including those of different religious backgrounds. During his tenure as governor, TGB continued to fulfil his duties as a preacher.
Abstract:Hak atas informasi yang benar dan jujur tentang destinasi desa wisata Bejijong merupakan hak pengunjung sebagai konsumen yang harus dipenuhi oleh Pengelola Desa Wisata. Adanya permasalahan yang dihadapi Pengelola karena…
ena adanya perubahan stigma dari Masyarakat terhadap desa wisata Sejarah yang kemudian berubah menjadi wisata religi dan menjadi tempat untuk melakukan pemujaan dan minta berkah bagi orang orang tertentu untuk meningkatkan jabatan atau untuk mendapat rizky yang banyak. Pengelola tidak ingin desa wisata Sejarah ini kemudian berbelok arah hanya dikenal sebagai wisata religi saja. Pengelola ingin menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, agar wisata sejarah ini tidak kehilangan marwahnya. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, setelah dilakukan survei yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi mitra, selanjunya diberikan edukasi kepada pengelola tentang hak-hak pengunjung sebagai konsumen jasa wisata dan kemudian dibuatkan video konten tentang informasi desa wisata yang diunggah melalui youtube agar dapat diakses dan diketahui pengunjung/ masyarakat.
Abstract:Marriage Law in Indonesia is the result of the convergence between Islamic legal principles and state regulations, as outlined in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims…
to analyze how Islamic law and positive law interact in regulating marriage and to what extent their convergence occurs in the practice of religious courts and within the Muslim community in Indonesia. The research employs a normative approach by analyzing sources of Islamic law, statutory regulations, and religious court rulings related to marriage. The findings indicate that although Indonesia’s marriage law is based on Sharia principles, several adjustments have been made to align with positive law to ensure justice and protection for all parties, particularly in aspects such as marriage registration, minimum marriage age, and women's rights. The convergence between Islamic law and positive law reflects efforts to harmonize religious values with national legal interests. However, challenges remain in its implementation, particularly concerning child marriage, polygamy, and divorce, which often spark debates in society. Therefore, further studies are needed to evaluate the effectiveness of Indonesia’s marriage regulations and how Islamic law can continue to adapt within the framework of a modern legal state.