Abstract:This study aims to determine the type of the taxes in school financial management. This study use basic qualitative or descriptive research approach with data collection techniques in this study are interviews and documentation.…
ntation. The data analysis use are data presentation and verification. The result of study obtained information about the type of taxes paid by SMA Negeri 13 Surabaya, namely Value Added Taxes and Income Taxes. At the SMA Negeri 13 Surabaya, transparency in the use of taxes in scholl is making accountability reports. The school treasure makes transparent accountability reports related to the use of tax funds in detail to interested parties. In order to comply with applicable tax regulatioms, SMAN 13 Surabaya several things, namely; [1] understand the applicable tax regulations in the school area; [2] identify relevant tax liabilities; [3] conduct tax planning to minimize the tax burden as much as legally possible; [4] register as taxpayer; [5] collect and make timely payment of taxes; [6] conduct tax reporting in accordance with applicable regulations.
Abstract:This study investigates the dynamic marketing and communication strategies used by PT. Gojek Indonesia to strengthen its consumer base. As one of Southeast Asia's leading technology-based platforms, Gojek has rapidly expanded…
anded its services beyond ride-hailing to include food delivery, digital payments, and more. This research uses a qualitative approach, combining interviews, case studies, and industry analysis to dissect the multifaceted strategy implemented by Gojek. This study explores Gojek's proficient use of digital channels and social media to drive consumer engagement. By analyzing consumer behavior and preferences, the study explains how Gojek tailors its marketing messages to resonate with diverse target audiences. In addition, this study examines the role of strategic partnerships and collaborations in strengthening Gojek's market presence and attracting new consumers. Furthermore, the study explores the impact of innovative features and services introduced by Gojek, such as loyalty programs and seamless user interfaces, on customer acquisition and retention. The study identifies the critical role of data analytics in shaping personalized marketing campaigns that appeal to specific consumer segments. The findings from this study contribute to a broader understanding of effective marketing and communication strategies in technology-based service industries. The insights derived from Gojek's approach provide valuable lessons for businesses looking to navigate a competitive market and expand their consumer base through strategic marketing initiatives.
Abstract:Currently services at Integrated Terminal Pulo Gebang has no online ticket booking so it requires customers to came directly to the counter. That way there can be loss of booking data, double data. And the report on the…
number of passengers is still done manually, So that the impact that occurs is that the report on the company becomes unbalanced with data in the field. From the description of the problems that occur, it is designed and Built a Ticket Booking and Payment System in the Terminal Web-Based Integrated Pulo Gebang that is expected to solve problems that exists. For system modeling using tools, namely Unfield Modelling Language (UML) to create a Use Case Diagram, Actifity Diagram, Class Diagram. The Ticket Booking and Payment System at the Web-Based Pulo Gebang Integrated Terminal uses PHP and My SQL as its database language.
Abstract:Universities are increasingly adapting to changes brought by technological advancements and globalization. Bhayangkara University Jakarta Raya is no different, having implemented an efficient Tuition Payment Information…
System. This article details the design and development of the system using the waterfall method. The main objective of this system is to make it easier for administrative staff and students to process tuition payments. The research method used a needs analysis approach, consisting of observation and interviews. The waterfall approach was utilized for system implementation. The process involved requirements analysis, system design, implementation, testing and operation. The Unified Modeling Language (UML) served as an object-based system design visualization tool. The tuition payment information system provides login access with divided access rights for students, the Academic Administration Bureau, and the Financial Administration Bureau. The system includes features such as student data management, tuition payment verification, and report preparation. The results of implementation show positive changes in the efficiency and convenience of the tuition payment process for students and administrative staff. This article highlights the role of information systems in improving the efficiency of financial administration and services at Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. By allowing students to monitor payments online, the system provides significant support for tuition payment management. Hopefully, this system will contribute positively to improving the quality of educational services at this university, creating efficiency in financial administration, and providing a basis for further development of the information system.
Perguruan tinggi semakin beradaptasi terhadap perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga menerapkan Sistem Informasi Pembayaran Uang Kuliah yang efisien. Artikel ini merinci perancangan dan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memudahkan staf administrasi dan mahasiswa dalam memproses pembayaran uang sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kebutuhan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Pendekatan waterfall digunakan untuk implementasi sistem. Prosesnya melibatkan analisis persyaratan, desain sistem, implementasi, pengujian dan operasi. Unified Modeling Language (UML) berfungsi sebagai alat visualisasi desain sistem berbasis objek. Sistem informasi pembayaran SPP menyediakan akses aktor login dengan hak akses terbagi untuk mahasiswa, Biro Administrasi Akademik, dan Biro Administrasi Keuangan. Sistem ini mencakup fitur-fitur seperti pengelolaan data siswa, verifikasi pembayaran SPP, dan penyusunan laporan. Hasil implementasi menunjukkan perubahan positif pada efisiensi dan kenyamanan proses pembayaran SPP bagi mahasiswa dan tenaga administrasi. Artikel ini menyoroti peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan keuangan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan memungkinkan siswa memantau pembayaran secara online, sistem ini memberikan dukungan yang signifikan untuk manajemen pembayaran uang sekolah. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di universitas ini, menciptakan efisiensi dalam administrasi keuangan, dan memberikan landasan bagi pengembangan sistem informasi lebih lanjut
Abstract:UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi…
rasi keuangan dan digital payment terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap pelaku UMKM yang telah memanfaatkan sistem pembayaran digital. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman keuangan serta pemanfaatan pembayaran digital secara optimal dapat mendorong efisiensi,transparansi, dan keberlanjutan keuangan UMKM di Kota Medan.
Abstract:Payment ID merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang dirancang sebagai kode unik sembilan karakter berupa kombinasi huruf dan angka. Sistem ini memiliki tiga fungsi utama: identifikasi…
tifikasi profil pelaku sistem pembayaran secara spesifik, otentikasi data transaksi, dan konektivitas data antara individu dan catatan transaksi secara rinci. Implementasi sistem serupa di negara lain telah menunjukkan dampak ekonomi positif yang substansial. India, melalui kombinasi UPI dan Aadhaar, berhasil menghemat lebih dari $9 miliar dari eliminasi fraud dalam program bantuan sosial. Sistem UPI India kini menangani 18 miliar transaksi bulanan dengan nilai mencapai Rs 24 lakh crore, menguasai 85% ekosistem pembayaran digital nasional. seperti PayNow di Singapura, membuktikan pentingnya landasan hukum yang jelas. PayNow, yang diatur dalam Payment Services Act 2019 dan diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), mengintegrasikan sistem perbankan dan dompet digital melalui satu ID berbasis nomor ponsel atau NRIC, dengan dukungan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang kuat. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang komprehensif, standar keamanan yang ketat, serta pengawasan yang terintegrasi. Regulasi ini menjadikan PayNow sebagai sistem pembayaran instan berbasis identitas tunggal yang dapat dipercaya, dengan proteksi hukum dan keamanan yang terjamin. Sistem ini menghubungkan nomor ponsel, NRIC, atau nomor bisnis dengan rekening bank secara aman, memungkinkan transaksi real-time dan interoperabilitas lintas platform. Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat landasan hukumnya dengan membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan data pribadi, interoperabilitas, tata kelola teknologi, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan pengguna, agar implementasi Payment ID dapat terlaksana secara aman, inklusif, dan berkelanjutan
Abstract:The legal position between the debtor and the debtor in the bond agreement, where the borrower has the right to return proof of ownership of the collateral after the loan payment, while the borrower has the right to a higher…
gher bond amount, and the billing period in accordance with the guarantor who is entitled to payment plus principal (interest) with the borrower's monthly installments including compensation in the event of late payment. Settlement of disputes related to credit agreements, where the person concerned can arbitrate the agreement in question. Legal observations made by the judge in the decision of Case No. 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn, where the judge is of the opinion that the plaintiff has won legally there is no action taken by the Defendant on behalf of Mas Arif Fauzan and verstek. The issuance of this decision is binding on both parties because it has permanent legal force ( incracht ) and has become a new law for the parties. The judge made the decision based on previous legal opinions and the judge's belief that presenting a legitimate and persuasive action is a breach of contract.
Abstract:The legal position between the debtor and the debtor in the bond agreement, where the borrower has the right to return proof of ownership of the collateral after the loan payment, while the borrower has the right to a higher…
gher bond amount, and the billing period in accordance with the guarantor who is entitled to payment plus principal (interest) with the borrower's monthly installments including compensation in the event of late payment. Settlement of disputes related to credit agreements, where the person concerned can arbitrate the agreement in question. Legal observations made by the judge in the decision of Case No. 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn, where the judge is of the opinion that the plaintiff has won legally there is no action taken by the Defendant on behalf of Mas Arif Fauzan and verstek. The issuance of this decision is binding on both parties because it has permanent legal force ( incracht ) and has become a new law for the parties. The judge made the decision based on previous legal opinions and the judge's belief that presenting a legitimate and persuasive action is a breach of contract
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that allows debtors who are unable, or expect to be unable, to continue paying their due and collectible debts to seek legal recourse. Debtors in such…
h situations can initiate legal action during the PKPU process. However, the question arises: what is the legal certainty for creditors following the Constitutional Court's decision that encourages debtors to pursue legal action? This study uses a descriptive normative research method to analyze the legal issues related to such actions. The findings indicate that the legal recourse available to debtors in specific circumstances significantly impacts creditors. This leads to uncertainties regarding payment, especially if the debtor decides to file for legal action. Additionally, these uncertainties can affect the creditor's business operations. The Constitutional Court's decision, subsequently reinforced by a Circular Letter from the Supreme Court, does not adequately address the gaps in legal certainty faced by creditors. This situation complicates creditors' efforts to secure their rights, which are the obligations of the debtor.