Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana layanan bimbingan klasikal dapat membina etika pergaulan teman sebaya di SMP Negeri 1 Kota Serang. Pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam terhadap…
ap enam siswa kelas 7 untuk memahami dampak layanan bimbingan terhadap interaksi sosial mereka. Hasil penelitian mengidentifikasi tema utama, yaitu: (1) peningkatan pemahaman siswa tentang nilai etika pergaulan, (2) penguatan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik, dan (3) tantangan keberagaman latar belakang yang mempengaruhi dinamika pergaulan. Hubungan antara tema-tema tersebut menunjukkan bahwa layanan bimbingan klasikal berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku sosial positif siswa. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi sekolah dalam merancang program bimbingan yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Abstract:Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji manfaat, tantangan, dan langkah-langkah…
kah untuk meningkatkan penerapan sertifikat tanah elektronik dalam praktik kenotariatan. Manfaat utama dari sertifikat tanah elektronik meliputi peningkatan efisiensi dalam penerbitan dan pengelolaan dokumen, pengurangan risiko pemalsuan dan duplikasi, serta peningkatan keamanan dokumen. Namun, tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan petugas dalam hal keamanan siber masih harus diatasi. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan protokol keamanan siber, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan implementasi yang tepat, sertifikat tanah elektronik dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital di bidang kenotariatan dan administrasi pertanahan di Indonesia.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan…
an efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Aplikasi DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of policy). Variabel isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, substansi kebijakan, dan kejelasan aturan pelaksanaan. Sementara itu, variabel lingkungan implementasi meliputi faktor-faktor seperti kondisi sosial-politik, dukungan sumber daya, dan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Abstract:Pasar modal telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun, masih ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya pengetahuan keuangan, volatilitas pasar yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan kesulitan dengan peraturan dan…
n transparansi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali, memahami, dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia. Selain menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif di dunia internasional, hal ini juga akan mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan masa depan yang sehat dan berkelanjutan, studi ini bermaksud untuk menyelidiki kemungkinan dan kesulitan yang dihadapi pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia serta memberikan solusi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber Tantangan pasar modal Indonesia, baik konvensional maupun syariah, mencakup kurangnya investor lokal, minimnya produk investasi, serta regulasi yang tidak sinkron. Pasar modal syariah juga menghadapi kendala pengetahuan dan kurangnya dukungan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan edukasi intensif, kolaborasi antara regulator dan pelaku bisnis, pengembangan produk baru, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan transparansi dan tata kelola. Penguatan platform fintech dan infrastruktur pasar modal juga penting untuk memperluas jangkauan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran P5 (Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila) dalam pembentukan karakter gotong royong siswa SMP Negeri 10 Kota Serang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,…
tif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi P5 dalam menginternalisasi nilai-nilai gotong royong di kalangan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kekompakan siswa dalam kegiatan bersih-bersih, tetapi juga mengajarkan tentang kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya semangat dari sebagian siswa, peran guru dalam memberikan motivasi sangat penting untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, P5 terbukti efektif dalam membentuk karakter gotong royong yang merupakan nilai luhur dalam Pancasila, sekaligus menjawab tantangan globalisasi yang mengancam nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Abstract:Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.
Abstract:Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi…
liputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analistis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia. Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional, kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.