Search Articles & Publications

Showing 888 articles found for "Positif"

Konsep Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Naufal, Yamani, Rifqy Aqil Pratama, Muhammad Yusuf Aditya, Hery Irawan
Abstract: Penelitian ini  memberikan kajian yuridis terhadap konsep wakaf dalam hukum islam maupun hukum positif. Wakaf menjadikan wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung… dung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode legal resarch dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue apperach). Variasi penanganan wakaf antara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan benda wakaf yang bergerak. Transformasi sosial mempengaruhi perwakafan, memerlukan reformasi hukum untuk mengatur wakaf demi kemajuan bangsa. eraturan perundang-undangan mengatur objek wakaf seperti uang, saham, dan hak intelektual, yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Peradilan Agama memiliki peran dalam menangani sengketa wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Naufal, Yamani, Rifqy Aqil Pratama, Muhammad Alwi Musthafa, Muhammad Fikri Firdaus
Abstract: Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia merupakan topik yang  kompleks dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks Islam, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim memiliki  aturan yang… yang jelas, termasuk persyaratan dan konsekuensi hukumnya atas akibat yang dilakukan. Tujuan utama  dari perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis,  sosiologis, dan teologis, dengan tanggung jawab kepada pasangan, masyarakat, dan Allah Swt. Metode penelitian  ini menggunakan legal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approacrh) dengan  pendekatan analisis (analysis content). Dengan adanya perbedaan pendapat dan kompleksitas dalam penanganan  perkawinan beda agama, diperlukan pemahaman yang mendalam baik dari segi hukum Islam maupun hukum  positif Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang kondusif dan  adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama. 

Transformasi Nilai-Nilai Islam melalui Pendidikan Pesantren : Implementasi dalam Pembentukan Karakter Santri

Bambang Triyono, Elis Mediawati
Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi peran pendidikan nilai-nilai Islam di pesantren dalam pembentukan karakter santri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan analisis literatur terkait tentang pendidikan… endidikan pesantren, nilai-nilai Islam, dan pembentukan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nilai-nilai Islam di pesantren memiliki dampak positif yang signifikan pada karakter santri, termasuk kedalaman spiritualitas, kebajikan moral, kemandirian, keterampilan sosial, dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Islam di era modern, seperti pengaruh budaya sekuler dan teknologi, namun dengan strategi yang tepat, pesantren dapat tetap menjadi lembaga yang relevan dan efektif dalam membentuk karakter santri yang kuat secara spiritual, moral, dan sosial. Rekomendasi untuk meningkatkan pembentukan karakter santri melalui pendidikan nilai-nilai Islam termasuk penguatan kurikulum, pelatihan bagi pengajar, pengembangan program ekstrakurikuler, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Dengan demikian, pesantren dapat terus menjadi pilar dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta membentuk generasi yang bermoral dan beretika di masa depan.

Analisis Peranan Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Dalam Pembinaan Agama Masyarakat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Khaerunnas, Dahlan Lama Bawa, Yakub, Syahruddin, Muhammad
Abstract: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Peranan Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dalam Pembinaan Agama Masyarakat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil… sil penelitian disimpulkan: 1) Peranan dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah adalah kegiatan pembinaan akidah, akhlak dan ibadah melalui pengajian tafsir dan tarjih, pelatihan pupuk kocor dan dakwah struktural dengan membentuk Ranting-ranting Muhammadiyah. 2) Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pangkajene memiliki dampak positif, yaitu masyarakat meninggalkan perilaku yang tidak dibolehkan dalam Islam, membangkitkan semangat beribadah, menambah pengetahuan keislaman serta mengetahui praktik ibadah sesuai tuntunan Rasulullah Saw. 3) Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pangkajene memiliki faktor pendukung, di antaranya Muhammadiyah memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) karena di Muhammadiyah ada beberapa Organisasi Otonomi, yaitu `Aisyiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul `Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, serta dukungan pemerintah setempat sehingga dakwah Muhammadiyah berjalan baik, dan tingginya dukungan masyarakat dalam menerima dakwah Muhammadiyah. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pimpinan sehingga menyulitkan mengadakan kegiatan, sulitnya menjangkau lokasi pengajian sehingga menyulitkan masyarakat hadir di pengajian, dan minimnya dai Muhammadiyah yang mengakibatkan Pengajian Tarjih dan Tafsir terhenti.

Dampak Aktivitas Pariwisata Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Herawati, Dahlan Lama Bawa, Meisil B. Wulur, Muhammad Yasin
Abstract: Hasil penelitian ini memperoleh temuan: 1)Aktivitas pariwisata yang ada dikelurahan malino ada dua yaitu  wisata alam yang terdiri dari 4 destinasi yaitu agama, sejarah, alam dan buatan dan wisata belanja yang meliputi belanja… belanja sayuran, makanan dan minuman, buah-buahan. 2)Dampak yang ditimbulkan aktivitas pariwisata perilaku keagamaan masyarakat di kelurahan Malino terbagi dua: dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya a)Kesempatan para tokoh agama dan masyarakat mendakwahkan Islam ke pariwisatawan yang datang ke Malino. b)Meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan: a)Maraknya wisatawan yang datang tanpa memahami aspek-aspek keagamaan dan peribadatan yang ada di Malino. b)Berkembangnya paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan akidah Islam. c)Bergesernya nilai-nilai Islam ke nilai-nilai materialistik akibat perkembangan ekonomi yang lebih pesat daripada pendidikan keagamaan. d)Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam misalnya cara berpakaian dan cara berperilaku. Dengan demikian Tokoh Agama membentuk kesadaran dan tindakan umat terkait dampak positif dan negatif dari aktivitas pariwisata. Selain itu memahami dan mengelola dampak-dampak negatif tersebut agar aktivitas pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan dan budaya Kelurahan  Malino.

Analisis Dampak Positif Penyebaran Dakwah Radio Annashihah Pada Masyarakat Di Jalan Tanwir Raya

Fadilatul Hikmah.S, Ramli, Muhammad Syahruddin, Muhammad Yasin
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Radio Annashihah FM yang merupakan sebuah stasiun radio dakwah yang mendorong dakwah ilmiah Islam dengan fokus pada pemahaman Al-Qur'an dan hadits, serta mendorong persatuan dan… menghindari bahaya baik di dunia maupun di akhira. Namun radio Annashihah merupakan sebuah radio independent yang tidak terikat pada kepentingan pihak atau politik manapun, mereka berkomitmen untuk menyajikan dalam setiap program yang mereka tayangkan dengan selektif dan mengikuti setiap prinsip-prinsip agam yang mulia. Dampak positif yang dirasakan oleh pendegar radio Annashihah adalah masyarakat dapat memperoleh ilmu dan meningkatkan wawasan ilmu keagamaan. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat mendengarkan radio kapan pun dan dimana pun mereka berada, termasuk saat sedang mengemudi dan mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa mengganggu aktivitas yang mereka lakukan. Adapun faktor pendukung radio Annashihah dalam menyebarkan dakwah adalah dengan adanya dukungan dari pihak internal radio, terutama dukungan yang sangat signifikan dari pemerintah Sulawesi Selatan. Adapun faktor penghambat bagi radio Annashihah dal

Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan

Marendra Agistia, Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Rahayu Sri Utami, Sugiarto Raharjo Japar
Abstract: Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan… n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Analysis Of The Effectiveness Of Work Implementation And The Role Of The Pamong Praja Police Unit In Bukittinggi City's Street Trader Activities Reviewed From Regulation Number 3 Of 2015

Prima Utari, Almasdi, Eka Febrianti, Asnah, Sabri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kerja  Dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Kegiatan Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi Ditinjau Dari PERDA Nomor 3 Tahun 2015. Jumlah… mlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang kemudian sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan model skala likert kemudian diuji ke validan dan kehandalan dari kuesioner tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 24.00. Tujuan dari Regresi linier berganda untuk melihat keterkaitan pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah a). Efektivitas Satpol PP (X1) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015  b). Peran Satpol PP (X2)  berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015. c). Efektivitas dan Peran Satpol PP secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015.

PENGGUNAAN METODE M2M UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD N 1 KEBON JERUK BANDAR LAMPUNG

Connyta Elvadola, Try Indiastuti Kurniasih
Abstract: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa mata pelajaran IPAS tentang Keragaman Indonesia menggunakan metode Mind Mapping (M2M) pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Kebon Jeruk. Penelitian ini… merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Kebon Jeruk tahun ajaran 2023/2024 dengan jumlah 37 siswa. Pada pratindakan persentase ketuntasan siswa baru mencapai 5,4%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I persentase ketuntasan siswa meningkat menjadi 62,2%, pada siklus II 78,4 dan siklus III meningkat menjadi 88,2%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model mind map dapat meningkatkan pembelajaran IPAS serta mendapatkan respon positif terhadap metode yang digunakan.

Tindak Pidana Penganiayaan

Septher Arson S, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan… gorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.