Abstract:Pengelolaan limbah cair rumah makan yang tidak benar bisa memicu dampak bagi kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 menyebutkan bahwa rumah makan yang belum memenuhi syarat tempat pengelolaan pangan sebanyak…
yak 31,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan limbah cair rumah makan di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Agustus tahun 2025 di wilayah kerja Puskesmas Ambacang Kota Padang. Populasi penelitian yaitu pengelola rumah makan yang berjumlah 37 rumah makan, dimana sampel diambil menggunakan total sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa 43,2% pengelola rumah makan melakukan pengelolaan limbah cair kurang baik, 48,6% pengelola memiliki sikap negatif, 32,4% pengelola memiliki tingkat pengetahuan rendah dan 48,6% pengelola memiliki sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Terdapat hubungan antara sikap (p =0,049) dan tingkat pengetahuan (p=0,048) dengan pengelolaan limbah cair. Namun,tidak terdapat hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan pengelolaan limbah cair (p= 0,101). Sikap dan tingkat pengetahuan merupakan faktor yang berhubungan dan bermakna dengan pengelolaan limbah cair rumah makan. Diperlukan peningkatan edukasi dan informasi berupa pengetahuan dan dampak negatif tentang pengelolaan limbah cair rumah makan kepada pengelola rumah makan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Studi ini dilakukan guna menganalisis bagaimana kompetensi, teknologi informasi, independensi, serta skeptisisme memengaruhi kualitas audit di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta. Mutu audit sendiri diartikan sebagai kapabilitas…
apabilitas seorang auditor untuk menemukan kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan nasabah. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif yang dipadukan dengan metode penarikan sampel bertujuan (purposive sampling), sehingga diperoleh 56 auditor sebagai sampel. Data dihimpun dengan mendistribusikan kuesioner, baik secara online maupun konvensional (tatap muka). Selanjutnya, data tersebut diolah lewat analisis regresi linear berganda memanfaatkan software SPSS versi 32. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara parsial hanya independensi yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi, teknologi informasi, dan skeptisisme tidak terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menguji dan mengevaluasi dampak dari audit tenure, ukuran Kantor Akuntan Publik, kepemilikan manajerial, serta audit report lag terhadap tingkat integritas laporan keuangan. Objek yang dipilih yaitu…
itu perusahaan pada sektor consumer services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, riset ini mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diunduh dari laman resmi BEI. Pemilihan sampel ditentukan lewat metode purposive sampling, sehingga diperoleh total 22 perusahaan pemenuh kriteria dengan jumlah observasi sebanyak 66 data pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda berbantuan perangkat lunak SPSS versi 32. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberikan kontribusi positif maupun signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sebaliknya, audit tenure terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, ukuran Kantor Akuntan Publik dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil serupa juga ditemukan pada variabel audit report lag yang menunjukkan ketiadaan pengaruh positif serta signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Apabila diuji secara bersama-sama (simultan), keempat variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat integritas laporan keuangan.
Abstract:Pertumbuhan saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) ditentukan melalui evaluasi OJK dan penelaahan insidentil berdasarkan kriteria syariah yang ketat. Perusahaan layak masuk daftar ini jika memiliki bisnis utama yang halal,…
, rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset, serta proporsi pendapatan non-halal tidak melebihi 10% dari total pendapatan. Menjaga nilai perusahaan di pasar modal sangat krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan menjaga kepercayaan investor. Melalui pemberian capital gain dan dividen yang maksimal, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan investor yang berdampak positif pada peningkatan kinerja. Selain itu, investor dapat memantau kesehatan perusahaan secara berkala melalui berbagai indikator penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, ROE, DER dan EPS terhadap harga saham lembaga keuangan syariah yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel menggunakan software Eviews 12, di mana data yang dianalisis berasal dari laporan keuangan bulanan tujuh perusahaan sektor keuangan syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ROA dan EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, yang berarti bahwa peningkatan ROA dan EPS cenderung diikuti oleh kenaikan harga saham. Sebaliknya, ROE dan DER menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan nilai ROE dan DER justru berkorelasi dengan penurunan harga saham. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental perusahaan berperan penting dalam menentukan pergerakan harga saham lembaga keuangan syariah.
I Gusti Made Darmadhyaksa Ariwijaya, Jessica Anindita Putri, Alma Daiva Danendra, Dewa Gede Raka Sugiarta, I Wayan Sastra Pramadana, Yosafat Parlindungan Sitorus, Haura Zayyan Humaira, Gihon Josean, Bryan L. Emmanuel Mantino
Abstract:Luka terbuka pada hewan berisiko menimbulkan infeksi apabila tidak ditangani dengan tepat. Povidone iodine merupakan antiseptik konvensional yang umum digunakan, namun pemakaian berulang dapat bersifat sitotoksik dan menghambat…
ghambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, diperlukan alternatif berbahan alami yang lebih aman dan efektif. Daun sirih dan daun binahong diketahui mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan polifenol yang berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, serta mempercepat regenerasi jaringan. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas povidone iodine dengan ekstrak daun sirih dan daun binahong dalam penyembuhan luka terbuka pada tikus putih galur Wistar. Penelitian memakai 4 ekor tikus yang dibagi menjadi empat kelompok: kelompok kontrol (S0), kelompok ekstrak daun sirih (S1), kelompok ekstrak daun binahong (S2), dan kelompok povidone iodine 10% (S3), masing-masing diberikan perlakuan satu kali sehari selama 7 hari. Panjang luka diukur setiap hari dan dianalisis menggunakan uji Morton. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa ekstrak dari daun sirih memberikan efek penyembuhan luka yang lebih optimal dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini diduga berkaitan dengan aktivitas antimikroba dan antiinflamasi yang mendukung proses regenerasi jaringan. Dengan demikian, ekstrak daun sirih berpotensi dikembangkan sebagai alternatif alami dalam perawatan luka terbuka.
Abstract:Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945…
945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.
Abstract:Kajian mengenai hierarki ilmu menjadi pembahasan penting dalam filsafat ilmu dan khazanah keilmuan Islam, karena berkaitan dengan bagaimana struktur pengetahuan dibangun, disusun, dan dilegitimasi sebagai kebenaran. Artikel…
kel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan, keselarasan, dan perbedaan konseptual antara hierarki ilmu dalam filsafat ilmu modern yang meliputi sumber kebenaran empirisme, rasionalisme, intuisi, otoritas, dan wahyu, metode ilmiah dan penalaran logis dengan hierarki ilmu dalam tradisi Islam berdasarkan pemikiran al-Ghazali dan al-Farabi. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat ilmu modern cenderung menempatkan pengalaman dan rasio sebagai legitimasi tertinggi dalam proses memperoleh kebenaran, sedangkan epistemologi Islam menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang membimbing rasio dan pengalaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua perspektif memberikan gambaran komprehensif bahwa ilmu tidak hanya berfungsi untuk pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai sarana pembentuk moral dan spiritual manusia.
Abstract:Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan…
kankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.
Abstract:Rendahnya penerjemahan aturan lokal (petik merah) ke standar layanan publik formal, sehingga IG berisiko menjadi dokumen administratif tanpa kontrol kualitas riil. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi model layanan…
publik pluralistik yang mengharmonisasikan hukum negara dan living law komunitas petani untuk menjaga reputasi serta nilai ekonomi kopi. Metodologi menggunakan desain yuridis empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informan purposif, dan dokumen legal. Analisis memakai triangulasi teori. Teori utama mencakup pluralisme hukum Griffiths, tata kelola komunal Ostrom, dan perspektif budaya kekayaan intelektual Coombe. Lokasi penelitian mencakup empat kecamatan produsen kopi seluas 9.959 Ha. Hasil menunjukkan formalisasi IG oleh DJKI berdampak pada kenaikan harga Green Bean hingga 62% dan harga petik merah menyentuh Rp90.000/kg karena kepatuhan SOP komunal yang dimonitor MPIG. Kesimpulan menegaskan model layanan publik pluralistik yang fasilitatif memperkuat legitimasi aturan lokal dan keberlanjutan kualitas. Rekomendasi mencakup institusionalisasi model LPP di Pemkab, penguatan MPIG, standar verifikasi substantif, dan replikasi kebijakan IG komoditas lokal secara nasional.