Abstract:Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang mengungkap larangan duduk di jalanan dalam konteks Islam. Larangan ini memiliki relevansi sosial yang signifikan, dan artikel ini bertujuan untuk memahami makna,…
tujuan, serta implikasi dari larangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab hadis, tafsir, serta tulisan-tulisan ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan duduk di jalanan dalam hadis-hadis terkait dengan etika dan moralitas Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga tata tertib sosial dan keamanan masyarakat. Larangan ini mempromosikan perilaku yang sopan, menghindari potensi gangguan bagi orang lain, serta menjaga keselamatan jalan raya. Artikel ini juga membahas konteks sejarah dan budaya di balik larangan ini, serta bagaimana larangan tersebut bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis terkait larangan duduk di jalanan dalam Islam dan memberikan wawasan tentang relevansinya dalam konteks sosial saat ini. Artikel ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi para peneliti, ilmuwan sosial, dan pemangku kebijakan yang tertarik dalam menjelajahi konsep etika sosial dalam Islam.
Abstract:Pendidikan akhlak merupakan hal yang penting dalam Islam. Akhlak yang baik merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim, yang menjamin keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Imam Al-Zarnuni merupakan seorang…
g sufi terkemuka yang dikenal dengan penekanannya pada pendidikan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Al-Zarnuni, terutama kitab Ta'dibuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Zarnuni memandang pendidikan akhlak sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, dan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Imam Al-Zarnuni juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan akhlak. Beliau berpendapat bahwa keteladanan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang. Penemuan penelitian ini memiliki relevansi dengan tantangan moral yang dihadapi umat Islam saat ini. Pemikiran Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak dapat menjadi solusi dan inspirasi dalam mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif, sekaligus mengembalikan kejayaan peradaban Islam yang berlandaskan akhlak mulia.
Abstract:Penelitian ini betujuan untuk mengetahui penulisan kata atau kalimat dalam bahasa arab dengan metode imla’ yang berada di MDTA, untuk mengkaji tentang permasalahan permasalahan murid dalam mendengar dan menuliskan bahasa…
sa arab, pengumpulan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan obsrevasi PTK (Penelitian Tindakan Kelas), nama sekolah MDTA Ar-Ridha Jln. Platina Raya Lingkungan 21, kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan dan TPA/MDTA Salwa Salimah jln. Sederhana, tembung pasar 7 Desa Melur, waktu dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 8 - 9 Desember 2023, sumber data didapatkan oleh satu pewawancara yang mewawancarai 2 orang : Hanifah, S.Pd.I (Guru Walikelas 2 MDTA Ar-Ridha) dan Mujiba Sakila (Walikelas 4 MDTA Salwa Salimah). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa problematika penulisan kata atau kalimat dalam bahasa arab di ke dua MDTA tersebut, faktor tersebut disebabkan oleh perbedaan umur, latar belakang, ketidak sungguhan murid dalam memahami huruf hijaiyah, kurangnya penjelelasan dari guru sehingga murid sulit memahaminya, sedikitnya rasa kesungguhan dalam belajar, kurangnya motivasi, tempat belajar yang tidak kondusif. Solusi yang diberikan yaitu setiap guru harus memahami tugas masing masing, tidak melanggar kode etik guru, tidak emosional menghadapi murid, ramah Tamah terhadap murid, tidak hanya memprerioritaskan murid pintar, dan mempunyai persiapan yang matang.
Abstract:Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji…
gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.
Abstract:Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang…
keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Pembangunan Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Salah satu infrastruktur yang dapat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah adalah infrastruktur pelabuhan. Dalam upaya…
a pembangunan pelabuhan di suatu daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menyertai pembangunan. Beberapa permasalahan yang ada berupa konflik sosial dengan tergusurnya masyarakat dari tempat tinggalnya dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Isu mengenai permasalahan pembangunan juga terdapat di dalam novel Si Anak Badai karya Tere Liye. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses terjadinya beberapa konflik selama pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa pada novel Si Anak Badai. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi adalah teknis analisis dengan pendekatan secara Heurmeneutika melalui pemahaman makna yang tersembunyi dari setiap kutipan teks. Hasil yang diperoleh menujukkan bahwa permasalahan konflik terjadi karena upaya pembangunan tidak berlandaskan kepada perencanaan partisipatif dan terindikasi terjadi persengkongkolan yang beroritentasi kepada keutungan finansial semata beberapa pihak sehingga terjadi konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah.
Abstract:Penelitian ini berjudul Analisis Wacana Kritis Pada Video "Hukum & Sikap Kita Atas Ucapan Selamat Natal" Di YouTube Channel Jeda Nulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah video Youtube Habib Ja’far yang berjudul…
judul hukum & sikap kita atas ucapan selamat natal di YouTube Channel Jeda Nulis. Adapun video yang penulis analisis berasal dari kanal Youtube. Aspek pertama, struktur makro atau tematik pada video yaitu wacana terkait hukum dan sikap kita atas ucapan selamat natal. Aspek kedua, superstrukur atau skema yang diawali dengan pandangan ketiga tokoh dalam video tersebut yaitu Habib Ja’far, Buya Yahya, dan Pendeta Tommy. Struktur mikro ada 4 elemen yakni elemen semantik berisikan latar, iktikad, dan praanggapan. Elemen sintaksis memakai kalimat campuran (kalimat aktif serta kalimat pasif), koherensi berisi tentang sebab akibat dan memakai kata penghubung. Elemen stilistik yang disampaikan menggunakan kata perumpamaan, Elemen retoris dengan metafora, ekspresi, grafis. Kognisi sosial meliputi 2 aspek ialah nilai dan pengalaman. Konteks sosial didalam riset ini konteks sosial yang dibagi jadi 2 bagian ialah konteks sosial makro dan konteks sosial mikro. Tiap- tiap konteks mempunyai 2 aspek berarti, ialah praktik kekuasaan serta akses dalam mempengaruhi wacana.
Abstract:Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah, dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan di tingkat kabupaten/kota, menjadi isu strategis dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah…
dalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai output produktivitas regional dan mengatasi masalah-masalah penelitian khusus, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), pengeluaran langsung pemerintah, dana perimbangan, maupun pengaruh partisipasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Lingkup penelitian ini mencakup kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2015-2020. Data panel dianalisis menggunakan metode General Moment Method (GMM). Hasil pengolahan data panel di 487 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan pengeluaran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih memerlukan kebijakan ekspansif. Selanjutnya, peneliti tidak menemukan bukti empiris dari pengaruh pertumbuhan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat partisipasi tenaga kerja/TPAK menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.