Abstract:Penelitian ini bertujuan merancang sistem pengisi daya dan suplai cadangan untuk aki utama sepeda motor berbasis solar cell dan IoT. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada aki utama saat terjadi kegagalan fungsi dengan…
n menyediakan suplai cadangan sebagai sumber daya alternatif. Selain itu, suplai cadangan dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik, seperti handphone. Panel surya digunakan sebagai sumber energi utama untuk mengisi suplai cadangan melalui Solar Charge Controller (SCC) berbasis Maximum Power Point Tracking-Constant Voltage Controller (MPPT-CVC). Data real-time kondisi aki, suplai cadangan, dan panel surya dipantau melalui platform IoT menggunakan mikrokontroler ESP32. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu mempertahankan kestabilan suplai daya untuk starter sepeda motor dan perangkat eksternal dengan efisiensi rata-rata SCC mencapai 70%. Sistem ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam penggunaan energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan pada kendaraan roda dua.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Penelitian ini menerangkan bagaimana program simple digital archives jika diterapkan pada kegiatan kearsipan perkantoran yang dalam penelitian ini adalah kantor urusan agama. Pada semua produk-produk yang keluar dari Kantor…
tor Urusan Agama, disetiap sisinya terdapat banyak pion-pion administratif yang tidak dapat terlepas yang tentunya akan mempengaruhi kegiatan kearsipan. Seiring waktu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tidak sepenuhnya memadai menjadi kendala dalam menciptakan kearsipan kantor yang sistematis dan efektif serta efisien yang seharusnya menjadi standar serta dibutuhkan dalam tata pengelolaan sebuah kearsipan . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian terapan (applied research) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanapun metode kearsipannya, antara kearsipan manual dan elektronik adalah dua hal yang saling melengkapi, oleh karena itu harus cermat dalam pelaksanaannya. Pemaksimalan kearsipan secara manual kini dirasa sudah kurang relevan, sedangkan kearsipan secara elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan. Simple digital archives dirancang dan dapat dioperasikan sebagai tindak lanjut dari kearsipan manual, setelah kearsipan manual dijalankan dengan cermat sebagaimana mestinya, dilanjutkan dengan simple digital archives, agar terciptanya administrasi dan kearsipan kantor urusan agama yang lebih mudah dan lebih tertib.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Optimalisasi Sistem Manajemen Persuratan Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Organisasi Di Ikhwanul Muslimin. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Manajemen surat masuk…
dan surat keluar di Ikhwanul Muslimin melalui Sistem Informasi Surat antara lain: (1) Manajemen surat masuk dan surat keluar di Ikhwanul Muslimin dikelola secara elektronik menggunakan Siradi (Sistem Informasi Surat Dinas), (2) Pada pengelolaan surat masuk, surat diterima secara terpusat pada Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Umum BUHK Ikhwanul Muslimin, (3) Pada tahap pencatatan surat masuk, masih terdapat unit kerja yang membutuhkan buku agenda untuk mencatat surat masuk. Surat masuk yang berbentuk fisik akandiscan terlebih dahulu dan fisik surat akan disimpan oleh pihak yang tertuju dalam surat masuk, (4) Pada tahap penyiapan konsep surat keluar dilakukan secara manual (Fisik) kemudian surat akan diproses melalui Siradi. Surat keluar yang berwujud fisik akan dikirim oleh caraka menggunakan buku ekspedisi, (4) Terdapat kendala seperti faktor jaringan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu masih ada unit kerja yang tidak melakukan digitalisasi pada surat yaitu dengan meng-scan dan mengupload file surat serta kesalahan input dalam memberikan kode klasifikasi / nomor surat.
Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Transformasi digital melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas Kota Batu, Kabupaten Bogor, yang semula bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, justru memunculkan paradoks berupa bottleneck…
sistemik dalam alur pelayanan klinis. Penelitian ini bertujuan menguji korelasi antara waktu tunggu sebagai indikator bottleneck dengan kepuasan pasien serta akurasi dan kelengkapan data rekam medis. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif korelasional dengan 379 responden (purposive/proportionate random sampling), data dikumpulkan melalui kuesioner Likert, observasi langsung, dan audit data RME periode Juli– Oktober 2025. Hasil menunjukkan korelasi negatif signifikan antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien (Beta = −0,32; p < 0,01; R² = 0,21) dan antara waktu tunggu dengan akurasi data (r = −0,45; p < 0,05). Rata-rata durasi input RME mencapai 9,5 menit per pasien tanpa skrining awal, dengan puncak waktu tunggu 72 menit pada periode 08:31–09:30 WIB. Kondisi tekanan tinggi mendorong petugas melakukan plotting data yang mengancam integritas rekam medis. Penelitian menegaskan bahwa digitalisasi tanpa process re-engineering dan penyesuaian kapasitas SDM menjadikan teknologi sebagai beban administratif. Rekomendasi mencakup penyederhanaan antarmuka RME, demand management pada jam puncak, dan pengembangan sistem self-service skrining terintegrasi.
Abstract:Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel…
el ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Abstract:Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan smart hospital di berbagai negara, termasuk Indonesia. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi menghadapi tantangan…
tangan kompleks terkait koordinasi antar unit, integrasi data, serta efektivitas alur pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi layanan antar unit di RSUD Arifin Ahmad dan menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan kesiapan rumah sakit menuju konsep Rumah Sakit Cerdas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang terkait dengan SIMRS, Rekam Medis Elektronik (RME), serta sistem pendukung digital lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum digitalisasi, layanan antar unit masih didominasi proses manual, yang mengakibatkan tingginya waktu tunggu, kesalahan input, dan koordinasi yang kurang efektif. Setelah implementasi digitalisasi, terjadi peningkatan signifikan pada aspek kecepatan pelayanan, sinkronisasi data real-time, transparansi proses, serta keselamatan pasien. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan seperti variasi literasi digital pegawai, kebutuhan peningkatan infrastruktur TI, resistensi terhadap perubahan, serta isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan antar unit tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan RSUD Arifin Ahmad sebagai Rumah Sakit Cerdas yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi konsep Technology Acceptance Model, Reinventing Government, dan Smart Hospital Framework sebagai dasar analisis transformasi digital di sektor kesehatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.…
tual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.