Search Articles & Publications

Showing 176 articles found for "Mengungkap"

Ungkapan Visual Objek Sehari-hari Ke Dalam Karya Seni Lukis

Wen, Karen Christl, Amelga, Cindi
Abstract: Benda sehari-hari yang dibutuhkan oleh manusia, dapat menjadi sebuah karya seni. Benda yang dianggap tidak memiliki nilai estetis dalam waktu relatif singkat dapat berubah menjadi barang yang diminati oleh masyarakat. Permasalahan… rmasalahan dalam studi ini bagaimana proses benda sehari hari dapat dialihkan menjadi sebuah karya seni lukis. Tujuannya untuk mencapai pemahaman yang dapat menjembatani seni dan masyarakat. Strategi untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam studi ini adalah karya seni lukis yang diciptakan oleh Andy Warholl, Jeff Kunz, Roy Lichtenstein dari tahun 1950—1960 an. Hasil dari studi ini karya yang dibuat oleh ketiga seniman tersebut mengungkapkan visualisasi dari objek keseharian. Objek visual sebagai point of interest mendominasi permukaan bidang kanvas. Warna-warna yang dipergunakan adalah warna kontras. Komposisi memusat dan mendominasi bidang 2 dimensi.  

Analisis Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner

Nabiela Rafa Callysta, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Fase 1000… HPK merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, dan literatur tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut selaras dengan konsep perlindungan dan kesejahteraan anak dalam Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan hingga usia dini. Selain itu, analisis berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa kesejahteraan ibu dan anak dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan mikro, meso, ekso, dan makro. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi undang-undang melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ibu dan anak pada fase kritis tersebut.

Model Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja, Beban Kerja, dan Kompensasi di Perusahaan Manufacture (Studi Pada Karyawan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Kabupaten Majalengka)

Andri Priatna, Suryana Suryana, Askolani Askolani
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beban kerja, kompensasi, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja di perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah… dalah deskriptif statistik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum, beban kerja karyawan berada pada kategori rendah, kompensasi tergolong tinggi, kinerja karyawan dinilai baik, dan kepuasan kerja karyawan berada dalam kategori puas. Hasil analisis statistik lebih lanjut mengungkapkan bahwa beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, serta berdampak negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya, kompensasi terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Secara simultan, beban kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, serta keduanya bersama-sama memengaruhi kinerja karyawan secara signifikan. Selain itu, kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja mereka. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana pengelolaan beban kerja dan kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan di sektor manufaktur.

Kompleksitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak dari Kejahatan Asusila di Indonesia

Boby Pratama Dirja, Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Bambang Soegiarto
Abstract: Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan… an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.

Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024

Mahdi Hidayatullah
Abstract: Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap… p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengaruh Organisasi Terhadap Budaya Kerja PT. Paragon Technology and Innovation

Vira Riski Amelia
Abstract: PT.Paragon Technology and Innovation adalah salah satu perusahaan kosmetik dan perawatan kulit terkemuka di Indonesia, yang terkenal dengan merek-merek terkemuka seperti Wardah, Make Over dan Emina. Penelitian ini untuk… menganalisis Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengaruh Organisasi Terhadap Budaya Kerja di PT. Paragon Technology and Innovation. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner terbuka kepada karyawan dari berbagai departemen. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia berpengaruh dalam membentuk budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif melalui program pelatihan yang efektif, rekrutmen yang selektif. selain itu, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai perusahaan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan produktivitas karyawan. meskipun hasil statistik menunjukkan bahwa pengaruh manajemen sumber daya manusia dan organisasi terhadap budaya kerja tidak signifikan, pentingnya peran kedua faktor ini dalam praktik sehari-hari tetap relevan.

Strategi Penyiar Dalam Meningkatkan Kualitas Pemberitaan Di Radio Insania 100,8 FM Makassar

Sukma Maladewi, M. Ilham Muchtar, Muhammad Yasin
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi penyiar dalam meningkatkan kualitas pemberitaan di radio Insania Makassar dan  mengungkap faktor pendukung dan penghambat penyiar dalam strategi meningkatkan kualitas pemberitaan… emberitaan di radio Insania Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tahapan identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, analisa data, dan penelitian laporan. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiar dituntut  beradaptasi dengan perkembangan zaman dan daya saing di era modern dengan platform digital seperti TV dan Handphone, penyiar dituntut maksimal untuk melakukan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam meningkatkan pemberitaannya dengan segmen berita terupdate, faktual, relevan dan menarik, mendatangkan narasumber dan melibatkan pendengar langsung dan sumber berita didapatkan dari media ANTARA.NEWS dan RRI serta kejadian yang sedang hits. Faktor pendukung: jaringan sudah menggunakan internet Network Digital yang dapat diakses melalui aplikasi, Persediaan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, Faktor teknis (jaringan)  dan non-teknis (kualitas penyiar), Siaran radio mengalami evolusi di era digital mulai dari saluran analog (suara) ke Network Digital (transmisi suara dan data) yang diakses melalui aplikasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu: Jaringan internet yang kadang bermasalah, Ketersediaan berita dari sumber dua media lama, seperti ANTARA.NEWS dan RRI, Faktor teknis (jaringan) cuaca dan alat yang rusak dan non-teknis (kualitas penyiar) dan sebagian pendengar tidak dapat mengakses ke internet karena adanya transisi dari siaran analog ke digital.

Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan

Marendra Agistia, Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Rahayu Sri Utami, Sugiarto Raharjo Japar
Abstract: Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan… n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Kesehatan Mental dan Kesejahteraan pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Indonesia (Tinjauan Literature)

Ulfi Santi Yuhanas, Desty Endrawati Subroto
Abstract: Periode remaja adalah tahap kehidupan yang ditandai oleh ketidakstabilan pikiran dan penuh tekanan, tuntutan, dan tantangan. Kesehatan mental dan kesejahteraan remaja SMA memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan… an individu dan kualitas kehidupan di masa depan. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menyajikan temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian terdahulu tentang kesehatan mental dan kesejahteraan remaja SMA di Indonesia. Metode penelitian ini melibatkan penggunaan basis data ilmiah dan akademik yang relevan, pengembangan strategi pencarian, penentuan kriteria inklusi dan eksklusi, serta proses pencarian dan seleksi literatur yang cermat. Hasil tinjauan literatur mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti stimulasi perkembangan psikososial, bullying, tekanan akademik, dan peran pola asuh, disiplin, dan motivasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja SMA di Indonesia. Implikasi dari temuan-temuan ini menunjukkan perlunya pelayanan kesehatan mental yang dini, pendidikan kesehatan yang menyeluruh, dukungan institusi pendidikan, serta intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan remaja SMA. Dengan demikian, upaya preventif dan intervensi yang tepat diharapkan dapat mengurangi tingkat depresi pada remaja SMA dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan di masa mendatang.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Sara Angleica Br Simanjorang, Tamaulina Br. Sembiring
Abstract: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak… k bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.