Abstract:Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama…
rutama terkait pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta penyusunan pembukuan sederhana. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Tanjung Anom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan penyusunan pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM kuliner. Program dilaksanakan dengan melibatkan 15 peserta melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan kegiatan, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi program. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, praktik penyusunan buku kas harian, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan buku kas sederhana, dan perhitungan laba usaha. Selain itu, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha pada masa mendatang.
Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic activities and community income generation. However, many business owners still face challenges in financial management, particularly in transaction recording, separating business and personal finances, and preparing simple bookkeeping records. Similar conditions were identified among culinary MSME owners in Tanjung Anom Village. This community service program aimed to improve financial literacy and simple bookkeeping skills among culinary MSME entrepreneurs. The program involved 15 participants and was implemented through four stages: needs assessment, program preparation, mentoring implementation, and evaluation. The methods included training sessions, interactive discussions, case simulations, daily cash book practices, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results demonstrated significant improvements in participants’ understanding of financial literacy, transaction recording, simple bookkeeping preparation, and profit calculation. Participants also showed better capability in recording business income and expenses in a more systematic manner. The program contributed positively to strengthening the financial management capacity of culinary MSMEs and is expected to support business sustainability and future business growth
Abstract:Temuan audit internal yang muncul secara berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan organisasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan prosedur secara konsisten pada seluruh unit kerja. Kondisi…
tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional dan penyimpangan apabila tidak diantisipasi melalui pendekatan pengendalian yang bersifat preventif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan staf dan manajemen PT. Abdi Budi Mulia dalam menerapkan Checklist Self Assessment (CSA) Report sebagai instrumen evaluasi mandiri untuk mendukung pencegahan fraud dan mengurangi temuan audit internal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, pelatihan penyusunan CSA Report, pendampingan implementasi, dan evaluasi kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal, manajemen risiko, dan pentingnya pengawasan mandiri dalam aktivitas operasional. Selain itu, peserta mampu menyusun indikator pengendalian, melakukan identifikasi risiko secara lebih sistematis, serta mengimplementasikan CSA Report sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Penerapan CSA Report juga mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang lebih proaktif sehingga potensi kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur dapat dikenali lebih awal sebelum menjadi temuan audit. Dengan demikian, implementasi CSA Report dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung upaya pencegahan fraud secara berkelanjutan pada lingkungan perusahaan
Recurring internal audit findings indicate that existing control mechanisms have not fully ensured consistent procedural compliance across all work units. Such conditions may increase the risk of operational errors and irregularities if preventive control measures are not adequately implemented. This community service program aimed to enhance the knowledge and capabilities of staff and management at PT. Abdi Budi Mulia in implementing a Checklist Self Assessment (CSA) Report as a self-evaluation instrument to support fraud prevention and reduce internal audit findings. The program employed a participatory approach consisting of problem identification, CSA Report training, implementation assistance, and activity evaluation. The results demonstrated that participants gained a better understanding of internal control, risk management, and the importance of self-monitoring in operational activities. Participants were also able to develop relevant control indicators, identify operational risks more systematically, and implement CSA Reports according to the specific needs of their respective work units. Furthermore, the implementation of CSA Reports encouraged a more proactive monitoring mechanism, enabling potential errors and procedural non-compliance to be identified before becoming audit findings. Therefore, CSA Report implementation can serve as an effective alternative for strengthening internal control systems and supporting sustainable fraud prevention efforts within the organization
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Humans as social beings have 3 (three) basic needs which are often also called primary needs, namely clothing, food and shelter. The efforts made by the government cannot be separated from the state's goal of creating livable…
vable homes for its people as mandated by the 1945 Constitution, especially Article 28 H paragraph (1) which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity. The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) has not been optimal due to the lack of socialization, which has an impact on the lack of understanding of procedures/requirements, both administrative and technical. The driving factors in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strengths ( There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel, Companion Funds for field operations). Meanwhile, the Inhibiting Factors are the Existence of Weaknesses (Limited Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Minimal knowledge of recipients regarding accountability) and Threats or Obstacles (High rainfall during construction, Changes in policies regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in the future will be carried out with an Aggressive Strategy , namely the Strategy of Using STRENGTHS by taking advantage of OPPORTUNITIES. Using Strengths, namely: There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination by Utilizing Opportunities, namely: The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel. Field operational Companion Funds. The government needs to improve public awareness of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program to make it easier for potential recipients to understand. Likewise, local community conditions need to be adjusted to the technical requirements so that prospective BSPS recipients who do not yet have land titles in accordance with applicable regulations can simply obtain a Certificate of Land Title. The government can then facilitate the acquisition of land titles in accordance with statutory provisions.
Abstract:Thus, continuous efforts are needed to increase community participation in democracy and participate in filling development. The higher level of community participation in providing suggestions, opinions, input, constructive…
tive criticism and other forms of participation will indicate the level of quality of the development and governance process starting from planning, implementation / implementation, and control and supervision. The purpose of this study is to analyze the implementation of community aspiration absorption carried out by the West Nias Regency DPRD and analyze the participation carried out by the community in channeling their aspirations through the West Nias Regency DPRD. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Descriptive research method is a method in examining a group of people in an object, a system of thought, or in a class of events in the present. The purpose of this descriptive research is to make a description, general picture or painting systematically, factually, and accurately regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results of this study are 1) The absorption of community aspirations has not fully run well due to limited human resources, minimal facilities and budget, budget limitations and ineffective coordination and communication; 2) The absorption of aspirations is conveyed through formal activities such as the participation of DPRD members in the Musrenbang conducted by the West Nias Regency Government, Recess, Working Visits or sudden inspections and through informal activities carried out by council members on a daily basis (without a prior schedule). ; 3) Public participation in channeling their aspirations is conveyed through personal and/or group complaints, both directly and indirectly, such as through correspondence, mass media, social media and electronic media.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:This study explores the cultural practice of fangirling on social media platform X as a space for identity negotiation and communal solidarity in the digital era. Using a digital ethnography approach, data was collected…
through participant observation, in-depth interviews with fans, and a documentary study of the digital footprints of the informants. The results show that fangirling is not merely a form of passive consumption, but rather a communal cultural activity carried out massively and organized through fictitious kinship structures in cyberspace. This phenomenon manifests itself in the form of digital "work culture," such as the ritual of collectively streaming music and mobilizing votes to increase the symbolic capital of the idol group SEVENTEEN on the global stage. This practice confirms a shift in social interaction patterns, where group loyalty is bound by a commitment to the idol's aesthetics and achievements. Anthropologically, this activity creates a new value system that blurs the boundaries between the private space of fans and the digital public space, while simultaneously strengthening the position of social media platform X as a primary locus in the formation of contemporary popular culture.
Abstract:The research findings indicate that community participation from Duawutun and Wuakerong villages in the Hape Nulif tradition extends beyond mere physical presence, manifesting as structured and active involvement throughout…
out every stage of the ritual. The community demonstrates a high spirit of gotong royong (mutual cooperation), reflected in the clear distribution of roles among traditional leaders, youth figures, and women. This collective cooperation encompasses everything from ritual logistical preparations to the execution of core processions, which directly strengthens social cohesion and solidarity among residents. Substantially, this tradition serves as a space for articulating local cultural identity, bridging material and spiritual dimensions where reverence for ancestors and nature remains a central value. The intergenerational distribution of responsibilities ensures that every community member feels a profound sense of belonging toward the preservation of this local wisdom. Consequently, the Hape Nulif ritual becomes a crucial instrument in bolstering cultural resilience amidst modernization, while reaffirming the position of the Duawutun community as one that steadfastly upholds noble human values and togetherness within a sacred traditional framework.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cyber public relations yang dilakukan melalui akun Instagram @mustikaratuind terhadap citra merek produk kosmetik Mustika Ratu. Sebagai salah satu merek kosmetik tradisional…
sional terkemuka di Indonesia, Mustika Ratu menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensi merek di tengah persaingan dengan kompetitor lokal maupun internasional yang semakin aktif secara digital. Dalam konteks ini, pemanfaatan media sosial sebagai strategi public relations menjadi penting untuk membentuk persepsi positif konsumen. Instagram dipilih karena memiliki daya tarik visual yang kuat serta tingkat interaktivitas yang tinggi di kalangan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden perempuan usia produktif yang mengikuti akun @mustikaratuind. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan uji t untuk menilai pengaruh cyber public relations (transparency, internet porosity, the internet as an agent, dan richness in content and reach) terhadap citra merek (strength of brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness of brand associations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber public relations berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 11,839 yang lebih besar dari t tabel 1,9844. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 58,9% menunjukkan bahwa variabel cyber public relations mampu menjelaskan 58,9% variasi dalam citra merek, sedangkan 41,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini" karena saya mau menjelaskan bahwa seberapa besar variabel X (cyber public relations) mampu menjelaskan variasi pada variabel Y (citra merek). Kekuatan hubungan ini berada pada kategori sedang, artinya cyber public relations cukup efektif namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai kategori kuat. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar Mustika Ratu memperkuat kreativitas konten sekaligus mempertahankan interaksi positif dengan audiens melalui media sosial serta inovasi produk agar citra merek lebih kompetitif.