Search Articles & Publications

Showing 83 articles found for "Akuntabilitas"

Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin… in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance

Ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk… tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Peran Bank Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital

Herlinda Tri Novia Ramadani, Rini Puji Astuti, Siti Soleha, Muhammad Alif Ayatulloh Rohman
Abstract: Revolusi industri 4.0 menghadirkan transformasi fundamental dalam pemahaman dan pendekatan terhadap beragam aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan. Era industri 4.0 ditandai oleh penggunaan teknologi digital sebagai salah… alah satu aset yang diperlukan oleh setiap pelaku bisnis, termasuk pelaku industri keuangan, dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya teknologi digital, suatu industri bisa berkolaborasi antara berbagai pelaku bisnis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Keterkaitan transformasi digital dalam manajemen keuangan syariah mencakup penggunaan teknologi guna memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang utama. Penerapan teknologi digital telah mengubah cara berpikir dalam berbagai aspek kehidupan. Revitalisasi ekonomi melalui sektor digital menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif, sementara transformasi ekonomi digital juga menciptakan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam bisnis. Saat ini, berbagai platform media sosial seperti  Instagram, WhatsApp, dan Twitter, serta aplikasi e-commerce seperti Shopee, dan Tokopedia, dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produk makanan, fashion, dan sektor lainnya. Memanfaatkan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM memberikan berbagai keuntungan, khususnya bagi pelaku usaha UMKM serta bagi masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan.

Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Saputra, Zuhrian Nur, Ahmad Hamdani
Abstract: Pengelolaan aset daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan buku agenda dan Microsoft Excel, menyebabkan berbagai kendala… ala dalam verifikasi data, monitoring aset, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen aset berbasis web untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Sistem dikembangkan dengan mengimplementasikan empat alur proses utama: pengajuan, tracking, manajemen aset, dan pelaporan. Metodologi pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan flowchart, serta implementasi antarmuka berbasis web. Sistem dirancang dengan mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai stakeholder seperti Admin, Tim Monitoring, Verifikator, Bagian Keuangan, dan Kepala Dinas. Database sistem dimodelkan menggunakan conceptual diagram untuk mengakomodasi seluruh entitas dan relasi dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset secara digital, dengan antarmuka yang intuitif meliputi halaman login, dashboard admin, dan form pengajuan. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan aset melalui otomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, perhitungan nilai aset yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.

Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik

Rhaysya Admmi Habibani, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas… as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi Untuk Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah CV. Rajawali

Berta Agus Petra, Mifta Huljannah, Fadila Desmita Isweny, Jeane Effendi
Abstract: Rajawali, sebuah UMKM yang bergerak dalam industri pembuatan mie kuning di Kota Padang, masih menggunakan metode pencatatan keuangan secara manual. Mengingat pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi… si pengelolaan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi ACCURATE. Penelitian ini dilakukan melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL) oleh mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, dengan fokus pada pelatihan dan penerapan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan aplikasi Accurate guna mempermudah pencatatan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mengurangi risiko kesalahan manual. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, pelatihan, dan implementasi aplikasi Accurate, serta evaluasi hasil penerapannya. Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat membantu CV. Rajawali dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha ke depannya.

Analisis Efektivitas Program Call Center 112 Sebagai Layanan Pengaduan Gawat Darurat Di Kabupaten Sidoarjo

Muhammad Aqil Akhsanur Rizqi, Imelda Dian Rahmawati
Abstract: Di Era saat ini masyarakat akan selalu meminta kepada pemerintah tentang pelayanan publik yang berkualitas. Namun fakta dilapangan masi banyak kita jumpai permasalahan yang ada di dalam pelayanan publik salah satunya di… kabupaten Sidoarjo memiliki sejumlah masalah yang kompleks, Diantaranya adalah masalah terkait situasi gawat darurat yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan harus segera ditangani. kabupaten sidoarjo telah membuat sebuah program pelayanan pengaduan gawat darurat yakni program layanan Call Center 112. Kondisi gawat darurat merupakan kondisi dimana mengancam nyawa dan butuh penanganan secara cepat untuk menghindari apa yang tidak diinginkan. Penelitih bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas program sistem Call Center 112 sebagai layanan pengaduan gawat darurat di kabupaten sidoarjo dan menghasilkan sebuah layanan yang efisien, efektif, akuntabilitas dan tranparansi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitihan efektivitas program Call Center 112 sebagai layanan pengaduan gawat darurat di kabupaten sidoarjo sudah efektif dalam pelaksanaannya karena sudah terpenuhinya seluruh fokus penelitian yang diukur berdasarkan teori efektivitas program menurut Mardiasmo, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

Penguatan Good Governance melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

Zarma Hanifah, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan… erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Manajemen Bank Sentral Dan Applikasinya Di Indonesia

Silvi Salavi Sauqina, Siti Ainun Zahriya, Yulia Nur Afifah
Abstract: Manajemen bank sentral merupakan proses pengelolaan dan pengaturan kebijakan moneter oleh bank sentral suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai stabilitas harga, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung… kung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank sentral memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang di edarkan dan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut , maka bank sentral perlu memiliki tata kelola yang baik seperti independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan dan literatur. Studi Literatur ini diperoleh dari 10 artikel yang dilakukan proses indifikasi dan terdapat 5 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Peranan Bank Sentral dalam Negara Bank Indonesia sangat penting bagi Negara Indonesia yang merupakanpusat perekonomian negara salah satunya yakni tatakelola bank sentral yang baik dan mempunyaikredibilitas tinggi terdiri dari indenpendensi yang mengacu pada kemampuan bank sentral dalampengendalian moneter, Transparansi yang mengacu padaKinerja bank sentral guna mendapat kepercayaan publikdan akuntanbilitas yang mengacu pada pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia.

Indenpendensi Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan

Cahya Irani, Rini Puji Astutik, Ervina Dwi Zahrotul A.
Abstract: Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan… an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral