Abstract:Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan fungsi bank sentral. Manajemen bank sentral merupakan elemen penting dalam…
am menjaga stabilitasan ekonomi suatu negara. Fokus pada indepedensi, kuntabilitas, dan transparansi telah menjadi perhaian utama dalam pengelolaan bank sentral, khususnya bank indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso adalah sebuah platform berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.…
QL. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut. Sistem ini mencakup berbagai fitur, mulai dari penerimaan surat, penyimpanan data surat, pencarian informasi surat, hingga pelacakan distribusi surat.
Dengan adopsi teknologi web, sistem ini memberikan kemudahan akses dan ketersediaan informasi kepada pengguna yang terotorisasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan efisien mengelola arsip surat. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.
Diharapkan implementasi Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar ini akan membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik mereka..
Abstract:pengabdian ini mengkaji penerapan sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam pelaporan keuangan Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi,…
asi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI telah mengoptimalkan proses pelaporan keuangan sehingga lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Sistem ini juga telah meningkatkan proses analisis keuangan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, migrasi data dari aplikasi yang ada ke SAKTI merupakan sebuah tantangan yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Secara keseluruhan, penerapan SAKTI telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses pelaporan keuangan Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, sehingga berkontribusi terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan dalam menganalisa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam membantu proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ( BLT-DD ) kepada pemerintah Desa. Metode yang…
digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan perolehan sumber data melalui metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Diantaranya hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember sudah melakukan semaksimal mungkin dalam pelayanan bantuan langsung tunai dana desa ( BLT-DD ) tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, namun secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat dikatakan sudah optimal.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Aplikasi berbasis Android untuk layanan pengaduan masyarakat telah menjadi alat yang semakin penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang…
erancang sebuah prototype aplikasi Android yang efektif dan efisien untuk pengaduan masyarakat di daerah bantul. Perancangan prototype aplikasi ini untuk memungkinkan warga mengajukan pengaduan secara mudah, cepat, dan akurat, serta memungkinkan pihak berwenang untuk mengelola dan merespon pengaduan dengan lebih baik. Perancangan aplikasi ini mencakup beberapa tahap, termasuk analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan fitur-fitur utama seperti pelaporan pengaduan, pemantauan status pengaduan, dan notifikasi. Aplikasi juga akan memanfaatkan teknologi lokasi dan kamera pada perangkat Android untuk memfasilitasi pelaporan kejadian di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prototype. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah Bantul, serta memungkinkan pihak berwenang untuk merespon pengaduan dengan cepat. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan bagi pengembang dalam merancang aplikasi serupa untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat bantul.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan…
nerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada penjualan UMKM Pabrik Tahu di Desa Tegalgusi Kabupaten Jember serta mengidentifikasi potensi dan kendala penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung akuntabilitas usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku harian. Penerapan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta). Potensi penerapan prinsip syariah terlihat dari adanya pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri sehingga mendukung akuntabilitas usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa belum tersusunnya laporan keuangan formal, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada UMKM sektor pangan.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the national economy and require accountable financial management through an Accounting Information System (AIS). This study aims to analyze the implementation of a Sharia-based Accounting Information System in the sales activities of a tofu manufacturing MSME in Tegalgusi Village, Jember Regency, and to identify the potential and challenges of applying Sharia accounting principles in supporting business accountability. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the accounting information system is still implemented manually through the recording of cash inflows and outflows in a daily bookkeeping system. Despite its simplicity, the system reflects the values of trustworthiness, honesty, transparency, and the maqashid sharia principle, particularly hifz al-mal (protection of wealth). The potential of applying Sharia principles is evident in the existence of traceable transaction records that support business accountability. However, several challenges remain, including the absence of formal financial statements, limited accounting knowledge, and the lack of separation between business and personal finances. This study contributes to the development of Sharia-based Accounting Information Systems for MSMEs in the food industry sector.
Abstract:Evaluasi kinerja pegawai honorer di instansi publik seringkali bergantung pada penilaian linguistik yang subjektif, sehingga memicu bias penilai dan keterbatasan akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian…
n ini mengusulkan model hibrida Fuzzy-Weighted Product. Logika Fuzzy diterapkan untuk mentransformasikan istilah linguistik menjadi Triangular Fuzzy Numbers (TFN) dan skor tegas (crisp), sementara metode Weighted Product digunakan untuk mengagregasikan skor tersebut berdasarkan bobot multi-kriteria. Model ini dievaluasi melalui studi kasus yang melibatkan sepuluh pegawai honorer berdasarkan lima kriteria: disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja, kerja sama, dan inisiatif. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model hibrida ini berhasil meminimalkan subjektivitas penilai dan menghasilkan perengkingan yang dapat direproduksi secara matematis. Analisis sensitivitas mengonfirmasi stabilitas hasil peringkat akhir, sehingga model Hibrida Fuzzy Weighted Product yang diusulkan ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja di sektor publik.
Performance evaluation of honorary employees in public institutions often relies on subjective linguistic assessments, leading to evaluator bias and limited accountability. To address this, this paper proposes a Hybrid Fuzzy-Weighted Product (Fuzzy-Weighted Product) model. Fuzzy Logic is adopted to transform linguistic terms into Triangular Fuzzy Numbers (TFN) and crisp scores, while the Weighted Product method aggregates these scores based on multi-criteria weights. The model was evaluated using a case study of ten honorary employees across five criteria: discipline, responsibility, work quality, cooperation, and initiative. The experimental results demonstrate that the hybrid model successfully minimizes evaluator subjectivity and delivers mathematically reproducible rankings. A sensitivity analysis confirms the stability of the final rankings, making the proposed Hybrid Fuzzy–Weighted Product model highly suitable as a core framework for decision-support systems in public sector performance appraisal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.