Abstract:Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum…
ukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.
Abstract:Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan kontrak perjanjian fasilitas dan mekanisme operasional yang digunakan untuk mengirim dan menerima pembayaran serta memenuhi kewajiban pembayaran…
pembayaran di mana melalui pertukaran antar individu, bank dan institusi lainnya baik domestik maupun lintas batas antar negara.Alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju saat ini jika kita melihat kebelakang awal mula alat
pembayaran dikenal dengan sistem barter atau antar barang yang diperjualbelikan di era pra moderen. Dalam perkembangannya mulai dikenal satuan tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang disebut uang hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai alat pembayaran non tunai Seperti alat pembayaran berbasis kertas misalnya cek dan bilyet Giro Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu.
Abstract:Krisis lingkungan global yang semakin mencekam menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan ekonomi. Ekonomi hijau muncul sebagai solusi holistik yang menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian…
tarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Namun, transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, insentif finansial, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan visi ekonomi hijau yang mampu menyelamatkan bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat.
Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat. Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri,…
dustri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.
Abstract:Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan…
n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
Abstract:Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik menjanjikan efektivitas dan efisiensi untuk membantu segala lini pekerjaan manusia sebab dapat mempercepat proses pekerjaan yang dilaksanakan. Penggunaan aplikasi M-Paspor merupakan…
upakan salah satu wujud pemanfaatan teknologi dalam bidang pelayanan public. Penyelenggaraan Aplikasi M-Paspor akan ditinjau secara efektif apakah dapat mewujudkan efektivitas dalam pelayanan public. Hal ini dapat ditinjau dari pelaksanaan permohonan paspor yang semakin mudah dan cepat dengan banntuan teknologi dan sistem yang ada pada Aplikasi M-Paspor. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis respon masyarakat terhadap diperkenalkannya Aplikasi M-Passport di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
Abstract:Pendapatan merupakan unsur pertama dalam menentukan tingkat keuntungan yang dapat dilihat sebagai pencapaian suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam PSAK No. 115 menjelaskan bahwa pendapatan adalah pendapatan…
yang timbul selama aktivitas normal suatu entitas. Pengakuan pendapatan dalam PSAK No. 115 merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak yang disebut dengan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan pendapatan dari pemanfaatan limbah pada PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula Glenmore berdasarkan PSAK No. 115. Jenis penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang dibahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan lima tahapan yang terdapat dalam PSAK No. 115. Dari penjualan blotong tersebut, perusahaan mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain karena blotong bukan merupakan penjualan utama dalam perusahaan. Perusahaan mengakui sebagai pendapatan apabila kewajiban telah dipenuhi atau barang yang dibeli telah diambil oleh pembeli, maka perusahaan akan mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain. Sepanjang belum diambil, perusahaan mengakuinya sebagai uang muka.