Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Industri halal saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional, khususnya pada sektor pangan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan…
minan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah, yaitu data jumlah produk bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta data nilai ekspor produk pangan dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian, seiring dengan meningkatnya nilai ekspor produk pangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap ekspor produk pangan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem sertifikasi halal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor produk pangan Indonesia di pasar internasional.
Abstract:Rendahnya penerjemahan aturan lokal (petik merah) ke standar layanan publik formal, sehingga IG berisiko menjadi dokumen administratif tanpa kontrol kualitas riil. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi model layanan…
publik pluralistik yang mengharmonisasikan hukum negara dan living law komunitas petani untuk menjaga reputasi serta nilai ekonomi kopi. Metodologi menggunakan desain yuridis empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informan purposif, dan dokumen legal. Analisis memakai triangulasi teori. Teori utama mencakup pluralisme hukum Griffiths, tata kelola komunal Ostrom, dan perspektif budaya kekayaan intelektual Coombe. Lokasi penelitian mencakup empat kecamatan produsen kopi seluas 9.959 Ha. Hasil menunjukkan formalisasi IG oleh DJKI berdampak pada kenaikan harga Green Bean hingga 62% dan harga petik merah menyentuh Rp90.000/kg karena kepatuhan SOP komunal yang dimonitor MPIG. Kesimpulan menegaskan model layanan publik pluralistik yang fasilitatif memperkuat legitimasi aturan lokal dan keberlanjutan kualitas. Rekomendasi mencakup institusionalisasi model LPP di Pemkab, penguatan MPIG, standar verifikasi substantif, dan replikasi kebijakan IG komoditas lokal secara nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan swasta, berdasarkan observasi langsung selama masa magang di…
Divisi Activation. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ketepatan pelaporan dengan respons manajerial dalam menilai kinerja divisi. Hasil observasi menunjukkan bahwa LPJ yang diajukan tepat waktu berkontribusi pada efisiensi proses analisis keuangan, memperkuat kredibilitas divisi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan menyebabkan gangguan dalam ritme evaluasi dan menurunkan kepercayaan manajemen. Faktor budaya kerja, sistem dokumentasi, serta integrasi administrasi perpajakan menjadi penentu utama ketepatan LPJ. Oleh karena itu, ketepatan pelaporan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme dan tata kelola keuangan yang sehat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang disiplin dan terstruktur dalam mendukung akuntabilitas organisasi.
Abstract:Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan wisata halal internasional melalui studi kasus Adinda Azzahra Tour, agen perjalanan berbasis syariah. Dengan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari sumber digital…
l resmi dan dianalisis secara tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa peluang wisata halal tumbuh pesat seiring peningkatan populasi Muslim, tren gaya hidup Islami, serta dukungan regulasi dan digitalisasi. Adinda Azzahra Tour merespons dengan menyediakan paket wisata halal ke negara non-Muslim, bekerja sama dengan maskapai ramah Muslim, serta menyediakan itinerary sesuai syariat. Kepatuhan terhadap prinsip Islam merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman pariwisata syariah. Tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi biaya, ketidakkonsistenan standar halal global, serta keterbatasan fasilitas halal. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi, edukasi pasar, dan kolaborasi untuk memperkuat industri wisata halal Indonesia secara global
Abstract:Tujuan dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RS XYZ serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan…
keandalan dan kepatuhan sistem terhadap standar keamanan informasi. Salah satu langkah untuk menilai tingkat keamanan dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja COBIT 2019, yang mencakup beberapa domain utama, yaitu Menetapkan dan Memastikan Manajemen Risiko atau EDM03, Mengelola Risiko atau APO12, Mengelola Keamanan atau APO13, Mengelola Data atau APO14, dan Mengelola Keamanan Layanan atau DSS05. Proses audit ini mencakup identifikasi potensi ancaman terhadap keamanan informasi, penilaian risiko, serta evaluasi efektivitas kontrol yang telah diterapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkatan kematangan keamanan SIMRS di RS XYZ berada di level 3 (Defined), yang berarti sistem telah memiliki prosedur keamanan yang terdokumentasi, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat untuk mencapai tingkat yang lebih optimal. Berdasarkan gap analysis, terdapat selisih satu tingkat dari target yang diharapkan, sehingga perbaikan perlu dilakukan guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman siber. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi penerapan teknik keamanan lanjutan, seperti vulnerability scanning, penetration testing, Web Application Firewall (WAF), serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS). Selain itu, peningkatan keamanan fisik dengan pemasangan CCTV, pembatasan akses menggunakan kartu akses atau sidik jari, serta penerapan enkripsi data menjadi aspek penting dalam melindungi informasi pasien. Sertifikasi keamanan, seperti ISO 27001, juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar global. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala terkait keamanan siber dan peningkatan koordinasi internal akan berkontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan sistem informasi di RS XYZ.
Abstract:Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)…
PPh) Final. Fokus utama kegiatan ini adalah UMKM Ayam Geprek Nelo di Kota Padang yang masih menghadapi kendala dalam melaporkan pajaknya secara mandiri. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pemilik usaha. Materi yang diberikan mencakup tata cara pelaporan SPT secara elektronik melalui e-Form Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perhitungan PPh Final berdasarkan omzet bulanan, serta pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM Ayam Geprek Nelo dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam operasional bisnisnya, serta menjadi contoh bagi UMKM lain dalam menerapkan kepatuhan pajak yang baik. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Abstract:Laporan ini membahas hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Cafe Haus Nummer 11, Padang, yang berfokus pada perencanaan keuangan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan…
profitabilitas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membantu pemilik usaha memahami strategi keuangan dan regulasi pajak yang relevan dengan operasional bisnis mereka.
Cafe Haus Nummer 11 merupakan salah satu UMKM yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Namun, cafe ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan penerapan PPN, yang berpotensi mengurangi margin keuntungan. Dengan menyusun strategi perencanaan keuangan yang meliputi proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan investasi, serta penerapan PPN sebesar 12% mulai Januari 2025, cafe ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi dan kepatuhan pajak.
Melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk optimalisasi arus kas, diversifikasi produk, dan strategi pemasaran digital. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing cafe di pasar lokal.
Abstract:Begitu meningkatnya popularitas transaksi cryptocurrency, khususnya bitcoin ,di mana harga Bitcoin yang sangat tinggi di pasar dunia, maka banyak peminat dari kalangan elit hingga rakyat biasa di dunia yang ingin bertransaksi…
ansaksi atau berinvestasi dengan Bitcoin, tidak terkecuali di Indonesia. Sementara di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan perlunya pemahaman fiqh muamalat dalam konteks tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian transaksi bitcoin yang dilakukan melalui aplikasi Pintu dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara dengan para ahli fiqh dan pengguna aplikasi Pintu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi bitcoin di aplikasi Pintu dapat memenuhi kriteria fiqh muamalat, asalkan memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fiqh muamalat dalam bertransaksi bitcoin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam praktik investasi digital.
Abstract:Latar belakang : Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan salah satu penyakit kronis yang tidak dapat melular namun menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia dengan persentase penderita dan kejadian gagal ginjal yang kian…
ian meningkat, prognosis yang buruk dan biaya pengobatan yang tinggi juga menjadi salah satu alasan kenapa penderita gagal ginjal kronik di dunia semakin meningkat Tujuan : penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasi hubungan koping individu dengan tingkat kepatuhan pasien penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa di RSUD Kabupaten Tangerang. Metode : penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 74 pasien responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling atau total sampling dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian, yaitu 74 sampel. Hasil : berdasarkan uji statistik chi-square adalah 0,001 < 0,05, maka dapat dinyatakan H0 ditolak artinya ada Hubungan Koping Individu dengan Tingkat Kepatuhan Menjalani Program Terapi Hemodialisis di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Kesimpulan : hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat Hubungan Koping Indivdu dengan Tingkat Kepatuhan Menjalani Program Terapi Hemodialisis di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2024.