Abstract:Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariat Islam telah berkembang pesat di Indonesia. Produk asuransi ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari…
ri unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam melayani kebutuhan perlindungan finansial masyarakat Indonesia, sektor asuransi syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal menjaga dan memperkuat kepercayaan nasabah. Salah satu aspek krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah adalah penjaminan polis asuransi syariah. Dari latar belakang tersebut yang menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini yaitu Tantangan Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah dan Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai tantangan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah dan juga untuk mengetahu pentingnya penjaminan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penjaminan polis juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, profesional, dan sesuai syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi penjaminan polis guna mendukung perkembangan industri asuransi syariah
Abstract:Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum…
dalam menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.
Abstract:Shopee Pay Later merupakan salah satu layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara cicilan. Meskipun layanan ini populer di kalangan masyarakat, penting untuk mengevaluasi kesesuaiannya…
dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Shopee Pay Later memenuhi prinsip syariah, dengan fokus pada identifikasi potensi riba, gharar, dan maslahah dalam mekanisme operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pada Shopee Pay Later yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan adanya unsur riba dalam bentuk bunga cicilan. Selain itu, ditemukan pula potensi gharar karena kurangnya transparansi informasi mengenai biaya tambahan. Namun, layanan ini memiliki sisi positif dalam mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, yang dapat menciptakan maslahah jika dikelola sesuai prinsip syariah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Shopee Pay Later belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi pada mekanisme operasionalnya, seperti penghapusan bunga dan penerapan skema pembiayaan berbasis akad syariah, agar dapat memenuhi standar keuangan Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Abstract:Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18…
8 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik…
lik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.
Abstract:Berdasarkan dari hasil penlitian hukum yang telah dilakukan dengan metode normatif, memperoleh hasil penilaian visum et refertum sebagai alat bukti surat yang diajukan penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana diangggap…
iangggap sebagai bukti surat yang sah, karena visum et refertum dalam bentuk berupa tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akte autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar terbentuk kebenaran materil.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam…
m Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Abstract:Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang…
g Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.