Abstract:Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945…
945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.
Abstract:Kesenjangan antara Artikel ini bertujuan menjawab academic crisis dalam studi dakwah kontemporer yang ditandai konstruksi teori dakwah yang normatif dengan kebutuhan perubahan sosial yang aplikatif dalam konteks masyarakat…
at digital. Melalui pendekatan rekonstruksi epistemik, penelitian ini berupaya merumuskan model dakwah transformatif yang memiliki daya intervensi sosial, berbasis empowerment dan social engineering. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif melalui critical integrative review terhadap literatur dakwah, teori perubahan sosial, komunikasi, dan riset partisipatoris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi epistemologi Islam dengan teori sosial modern mampu memperkaya kerangka dakwah menjadi lebih operasional, partisipatoris, dan responsif terhadap dinamika digital society. Artikel ini menyimpulkan bahwa rancang bangun dakwah transformatif berbasis rekonstruksi epistemik merupakan solusi signifikan dalam mereduksi krisis akademik dan mengarahkan dakwah menuju disiplin yang produktif secara praksis maupun teoretik.
Abstract:Memiliki kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih tentu harus memiliki penguasaan pada beberapa cabang ilmu syar’i sebagai sebuah persyaratan utama selain dari penguasaan dan pengetahuan yang mendalam pada bahasa Arab…
ab yang merupakan bahasa induk dari sumber-sumber rujukan ilmu fikih. Dan kebutuhan akan keberadaan para ahli fikih yang berstandar tentu menjadi suatu kebutuhan pokok untuk memberikan berbagai jawaban hukum kontemporer yang terkadang menjadi polemik ditengah kehidupan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan bagaimana kompetensi yang standar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih, kedua, untuk menjelaskan peluang dari mahasiswa prodi perbandingan mazhab untuk menjadi ahli fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualititaf (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan normatif dan studi kasus atau survai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kompetensi standar untuk menjadi ahli fikih seperti penguasaan pada hapalan Al-Qur’an, penguasaan pada ilmu fikih, ushul fikih, qawaid syariyah dan maqasid syariah. Kedua, mahasiswa STIBA Makassar prodi perbandingan mazhab mempunyai peluang untuk memiliki kompetensi standar menjadi ahli fikih.
Abstract:Penelitian ini membahas kesesuaian hadis-hadis sahih yang melarang riba dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan hadis tentang riba dan menghubungkannya…
hubungkannya secara praktis dengan akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Metode yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, takhrij hadis, serta analisis normatif terhadap akad-akad seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba’i bitsaman ajil. Hadis riwayat Muslim No. 2995 dijadikan dasar normatif utama yang melarang segala bentuk transaksi ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pembiayaan kendaraan termasuk riba nasi’ah yang dilarang dalam syariah, sementara akad-akad syariah yang dianalisis memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hadis dalam sistem pembiayaan modern dapat menciptakan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan pembiayaan serta memperkuat literasi keuangan syariah sebagai upaya transformasi ekonomi umat
Abstract:Bencana pohon tumbang dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon yang berisiko sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat…
akat bersedia dibantu menebang pohon miliknya karena pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran hukum dalam upaya penanggulangan bencana pohon tumbang di kota Payakumbuh . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diperlukan aturan hukum dan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.
Abstract:Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah…
h diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.
Abstract:Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya…
ya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai…
ai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Abstract:Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian…
n yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepetingan menurut Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian risIko menurut PSKI dan bagaimana pengecualian harta benda dan kepentingan menurut PSKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia(PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
Abstract:Zakat profesi merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki penghasilan tetap, termasuk aparatur negara, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kajian fikih kontemporer. Penelitian ini menganalisis zakat profesi…
i aparatur negara dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, termasuk konsep nishab, haul, dan metode penghitungan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan aparatur negara yang melebihi nishab wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul, mengingat sifat penghasilan tersebut bersifat langsung dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat profesi guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat profesi aparatur negara tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat