Search Articles & Publications

Showing 206 articles found for "Parent"

ENTERPRISE ARCHITECTURE DESIGN ON IMPROVING DISKOMINFO SERVICES IN CENTRAL LOMBOK REGENCY USING TOGAF 9.2

Suhita, Baiq Vidisasca, Fajrillah, Asti Amalia Nur, Nurtrisha, Widyatasya Agustika
Abstract: Abstract: Currently, the increasing needs of the community to obtain efficient, effective, transparent and accountable public services. Various applications are designed in order to realize a transparent work system of accountable… ccountable funds and an increase in work processes that are fast, precise, and accurate. Therefore, local governments are now developing e-Government or in the Indonesian government known as the Electronic-Based Government System (SPBE). In running SPBE, the Central Lombok Regency Government, especially the Department of Communication and Informatics, participates in developing SPBE, one of which is in the Informatics Application Division which has an Informatics Application Management Program. This research aims to support SPBE-based informatics application management services for OPDs in Central Lombok Regency and the public. This SPBE design adopts the TOGAF 9.2 approach, and is also adjusted to the Presidential Regulation on Electronic-Based Government Systems in designing. This research focuses on the Informatics Application Management Program with business process architecture domain, service architecture domain, data and information architecture domain, application architecture domain, and technology (infrastructure) architecture domain. The result of this research is a blueprint that will be used as a solution or support for the running of SPBE in the Informatics Application Management Program. Keywords: electronic-based government system, department of communication and informatics, informatics application management program, togaf 9.2 Abstrak Saat ini, meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel publik. Berbagai aplikasi di rancang agar dapat mewujudkan sistem kerja yang transparan dana akuntabel serta adanya peningkatan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat. Maka dari itu, Pemerintah daerah kini mengembangkan e-Government atau di pemerintahan Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam menjalankan SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika ikut serta mengembangkan SPBE salah satunya pada Bidang Aplikasi Informatika yang memiliki Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjang layanan pengelolaan aplikasi informatika berbasis SPBE bagi OPD yang ada di Kab. Lombok Tengah dan juga publik. Perancangan SPBE ini mengadopsi pendekatan TOGAF 9.2, dan juga di sesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melakukan perancangan. Penelitian ini berfokus pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur layanan, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur ap-likasi, dan domain arsitektur teknologi (infrastruktur). Hasil dari penelitian ini yaitu suatu blueprint yang nantinya akan dijadikan solusi ataupun penunjang berjalannya SPBE dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Kata kunci: aplikasi informatika, program pengelolaan aplikasi informatika, enterprise architecture, togaf 9.2

SELECTION BEST ELEMENTARY SCHOOL IN SEI DADAP USING SAW METHOD

Bancin, Putri Vina, Siregar, Iqbal Kamil, Maulana, Cecep
Abstract: Abstract: One of the main aspects of education, such as elementary school education, the initial stage for children to continue to the next level of education. Elementary school for the first level of education plays an… important role in developing students' attitudes, skills, and interests and talents. Every new academic year, students and parents will choose the best school according to their wishes. There are many choices of schools with a variety of different offerings provided. That way, many parents of students are confused by the many choices of types of schools for their children. This study aims to provide recommendations for the best elementary schools in the Sei Dadap sub-district based on the criteria desired by prospective students by applying the Simple Addictive Weighting (SAW) method to a system The SAW method helps in solving simple unstructured problems so that by applying the SAW method a more effective decision-making process can be carried out. The data used as alternative data are elementary schools in the Sei Dadap sub-district. The criteria used in decision making include accreditation, facilities, extracurricular activities, number of classrooms, number of students, and distance between schools.   Keywords: Decision Support System; Elementary school; Simple Addictive Weighting   Abstrak: Salah satu aspek pendidikan utama seperti pendidikan sekolah dasar yang tahap awal bagi anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sekolah Dasar jenjang pendidikan pertama memegang peranan penting dalam mengembangkan sikap, keterampilan, serta minat dan bakat siswa. Setiap tahun ajaran baru, siswa dan orang tua akan memilih sekolah terbaik sesuai dengan keinginan mereka. Ada banyak pilihan sekolah dengan beragam penawaran berbeda yang disediakan. Dengan begitu, banyak orang tua siswa yang bingung dengan banyaknya pilihan jenis sekolah untuk anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi sekolah dasar terbaik di kecamatan Sei Dadap berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh calon siswa dengan menerapkan metode Simple Addictive Weighting (SAW) pada suatu sistem. Metode SAW membantu dalam menyelesaikan masalah sederhana yang tidak terstruktur sehingga dengan menerapkan metode SAW dapat dilakukan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Data yang digunakan sebagai data alternatif adalah sekolah dasar yang ada di kecamatan Sei Dadap. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan meliputi akreditasi, fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler, jumlah ruang kelas, jumlah siswa, dan jarak antar sekolah.   Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan; Simple Addictive Weighting; Sekolah Dasar

MULTI-PLATFORM BASED FINANCIAL STATEMENT REPORT REPOSITORY SYSTEM AT UPT.PTPH NORTH SUMATRA

Dermawan, Muhammad Rizky, Samsudin, Samsudin
Abstract: Abstract: The role of information technology and information systems are two parts that cannot be separated. Both of them developed on the response of human urgency, which then has quite crucial influence and implications… s in this era. The development of both is fast and varied, following the aspect of increasing human need for information quickly and accurately. One example of its development in this millennial era is the development of data processing tools in the form of a repository system. The repository is a storage-based service that offers digital materials in various formats managed by certain parties to its users. UPT.PTPH North Sumatra Province is a government agency engaged in the plant and horticulture sector that does not yet have a computerized information system. To obtain related information, workers or staff must manually search for the desired data. The prototyping model used in the design proved to be adaptive in dealing with change. The results of the study reveal that a multi-platform-based financial statement repository system in the form of websites and Android applications can speed up the report processing process, provide valid financial data and a more transparent and structured data management process.   Keywords: data management; information system; information technology; prototyping model; repository.     Abstrak: Peran teknologi informasi dan sistem informasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkembang atas respon urgensi manusia, yang kemudian memiliki pengaruh dan implikasi yang  cukup krusial pada zaman ini. Perkembangan keduanya yang cepat dan variatif, mengikuti dari aspek peningkatan kebutuhan manusia terhadap informasi secara cepat dan akurat. Salah satu contoh dari perkembangannya pada zaman millenial ini adalah  berkembangnya alat bantu pengolahan data berupa sistem repository. Repository adalah sebuah fasilitas storage-based service yang menawarkan bahan digital dalam berbagai format yang dikelola oleh pihak tertentu kepada kalangan penggunanya. UPT.PTPH Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah yang bergerak di sektor tanaman dan hortikultura yang belum memiliki sistem informasi terkomputerisasi. Untuk mendapatkan informasi terkait, para pekerja ataupun staff harus secara manual mencari data yang diinginkan. Prototyping model yang digunakan dalam perancangan terbukti adaptif dalam menangani perubahan. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem repository financial statement berbasis multi platform berupa website dan aplikasi andoid dapat mempercepat proses pengerjaan laporan, memberikan data keuangan yang valid serta proses pengelolaan data  yang lebih transparan dan terstruktur.   Kata Kunci: model prototyping; pengelolaan data; repository; sistem informasi; teknologi informasi.  

IMPLEMENTATION OF THE TSUKAMOTO FUZZY METHOD FOR INFANT FOOD RECOMMENDATIONS ACCORDING TO THE NEEDS AND AKG

Panjaitan, Zaimah, Suryanata, Muhammad Gilang, Ibnutama, Khairi
Abstract: Abstract: Choosing the right foods for babies to eat is easy. Age 0 to 5 years is a golden period for babies in their growth and development, both physically and intellectually. Incorrectly choosing foods that do not meet… t the needs can lead to the risk of obesity, while foods that do not meet the nutritional adequacy of infants can also cause stunting. An intelligent system taken from the knowledge of baby nutrition experts can be used as a solution to accompany parents in choosing the right food menu for babies during their growth and development. Fuzzy Tsukamoto can be used to group babies by age and weight, to decide which foods are suitable for consumption by the baby, based on the evaluation Images table compiled by the ministry of health as a guide for appropriate nutrition. This research resulted in a system that is able to assist parents in choosing the appropriate food menu for babies so as to prevent stunting.             Keywords: fuzzy tsukamoto; stunting; nutrition   Abstrak: Memilih makanan yang tepat untuk dikonsumsi oleh bayi bukanlah hal yang mudah. Usia 0 sampai 5 tahun merupakan masa-masa emas bagi bayi dalam tumbuh kembangnya, baik fisik maupun kecerdasan. Salah memilih makanan yang tidak sesuai kebutuhan dapat menyebabkan resiko obesitas, sedangkan makanan yang tidak memenuhi angka kecukupan gizi bayi juga dapat menyebabkan stunting. Sistem cerdas yang diambil dari pengetahuan para pakar gizi bayi dapat dijadikan solusi pendamping orang tua dalam memilih menu makanan yang tepat bagi bayi di masa tumbuh kembangnya. Fuzzy Tsukamoto dapat digunakan untuk mengelompokkan bayi berdasarkan usia dan berat badan, untuk memutuskan makanan mana yang cocok dikonsumsi oleh bayi tersebut, berdasarkan tabel angka kecukupan gizi yang telah disusun oleh kementrian kesehatan sebagai panduan pemberian nutrisi yang sesuai. Dari penelitian ini dihasilkan sistem yang mampu membantu orang tua dalam memilih menu makanan yang sesuai bagi bayi sehingga dapat mencegah terjadinya stunting.   Kata kunci: Fuzzy Tsukamoto; stunting; nutrisi

IMPLEMENTASI METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK MENGETAHUI TINGKAT EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN ONLINE DI MASA PANDEMIC COVID-19

Panjaitan, Zaimah, Pane, Deski Helsa
Abstract: Abstract: During the COVID-19 pandemic, educational institutions were not allowed to carry out the face-to-face teaching and learning process as usual but were replaced with an online learning system. The offline learning… g system (outside the network) is very different from the online learning system whose effectiveness is not yet known. Meanwhile, effective learning is very important in the world of education. Effective learning provides maximum learning outcomes in accordance with the achievement plan. Certainty Factor is an expert system method that adopts expert knowledge that can be used to measure the effectiveness of online learning during the COVID-19 pandemic. This study aims to help parents and schools measure the level of effectiveness of online learning during the COVID-19 pandemic so that evaluations can be carried out for the development of more appropriate and better educational methods.   Keywords: Certainty Factor; Effectiveness Online Learning; Expert System   Abstrak: Di masa pandemic covid-19, lembaga pendidikan tidak diperbolehkan melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka seperti biasanya namun digantikan dengan sistem pembelajaran online. Sistem belajar secara luring (luar jaringan) sangat berbeda dengan sistem belajar online yang belum diketahui efektivitasnya. Sementara itu, pembelajaran yang efektif sangat penting dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang efektif memberikan hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan rencana pencapaian. Certainty Factor merupakan salah satu metode sistem pakar yang mengadopsi pengetahuan pakar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembelajaran online dimasa pandemic covid-19. penelitian ini bertujuan membantu orang tua siswa dan pihak sekolah dalam mengukur tingkat efektivitas pembelajaran online selama masa pandemic covid-19 sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk pengembangan metodependidikan yang lebih tepat  dan baik.   Kata kunci: Certainty Factor; Efektivitas Pembelajaran Online; Sistem Pakar;  

Fiscal Decentralization and Regional Financial Independence in Indonesia: A Systematic Literature Review

Selly Swandari, Andriawan Kustiawan, Imelda Veronica Gea, Akbar Lufi Zulfikar
Abstract: This study examines the development of fiscal decentralization and its relationship to regional financial independence in Indonesia through a systematic literature review. The objective is to synthesize empirical and conceptual… ceptual findings published between 2017 and 2026 concerning the determinants, measurement, and consequences of regional financial independence, particularly the role of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and capital expenditure. Using a systematic search of Scopus, Google Scholar, and Garuda databases, 30 relevant articles were screened, selected, and analyzed following defined inclusion and exclusion criteria. The review finds that fiscal decentralization consistently strengthens local revenue mobilization and administrative accountability when accompanied by adequate institutional capacity, transparent governance, and effective management of natural and economic resources. However, the effectiveness of decentralization varies considerably across regions due to disparities in economic potential, human resources, and political commitment. The synthesis further shows that financial independence positively affects the quality of public services and regional economic growth, although the relationship is moderated by expenditure efficiency and governance quality. The novelty of this review lies in its integrative framework linking revenue-side determinants, expenditure behavior, and governance mechanisms within a single analytical narrative, an integration rarely addressed jointly in prior single-country studies. The findings offer practical implications for policymakers designing fiscal transfer formulas and for future researchers seeking to test moderating variables such as digitalization and institutional quality in the fiscal decentralization–financial independence nexus.

Implementation of the Waiting List Policy in the Administration of the Hajj Pilgrimage at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Maluku Regency

Rahawarin, Mohamad Arsad, Selanno, Hendry
Abstract: This study analyzes the implementation of the waiting list policy in the administration of the Hajj pilgrimage at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Maluku Regency. A descriptive qualitative approach… ach was used to examine how the policy is translated into public service practices, particularly in a local context where the waiting period has reached approximately 18 years, with about 2,500 prospective pilgrims and an annual quota of 135 people. Data were obtained through interviews, observation, and document review involving officials responsible for Hajj and Umrah services and relevant community informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that policy implementation is supported by four interrelated factors: bureaucratic structure, resources, communication, and the disposition of implementing officers. A clear organizational structure and standard operating procedures facilitate coordination and accountability. Competent human resources, adequate facilities, and the use of Siskohat strengthen service accuracy and transparency. Multi-channel communication helps reduce misunderstanding, while professional and empathetic officer attitudes build public trust. The novelty of this study lies in its local-level analysis of Hajj waiting list implementation in an archipelagic regency. The study implies that transparent, responsive, and humanistic public services are essential for maintaining fairness and legitimacy in long-term Hajj queue management.

The Transition from Conventional Constitutions to Digital Law: Constitutional Law Challenges in the Age of Artificial Intelligence

Septia, Sya’baniatie Ninda
Abstract: The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions… teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.

Legal Protection for Teachers Against Threats of Physical Violence from Parents at School

Tatik Ernawati, M. Syahrul Borman, Dedi Wardana Nasoetion, Vallencia Nandya Paramitha, Hartoyo Hartoyo
Abstract: The teaching profession plays a strategic role in advancing national education, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, teachers frequently face challenges, including threats of physical… al violence from students’ parents, which undermine their dignity and safety in the educational environment. This study addresses the problem of how legal frameworks provide protection for teachers and whether existing regulations adequately ensure their rights and security. The research aims to analyze the effectiveness of legal protection for teachers under the Criminal Code, Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Ministerial Regulations concerning teacher protection. The study employs a normative juridical method with a statute, conceptual, and case approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through qualitative interpretation and juridical argumentation. The results indicate that although legal instruments exist, their implementation remains weak due to the absence of technical regulations, limited institutional coordination, and insufficient support systems for teachers at the school level. The study concludes that derivative regulations and integrated mechanisms are essential for ensuring effective protection. It recommends strengthening inter-agency coordination, establishing school-level protection units, and enhancing teachers’ legal literacy.

Application of AHP-SAW Based Decision Support System for Objective and Comprehensive Junior High School Student Selection

Sheptian, Riky, Dwi Rismi Ocy, Eny Cahyaningsih, Iva Syarifah, Achmad Ridwan
Abstract: The admission process in Integrated Islamic Junior High Schools (SMPIT) often faces challenges of subjectivity, inefficiency, and lack of transparency in determining selection results. This can lead to inappropriate student… ent placement and decreased trust from stakeholders. This study aims to develop a Decision Support System (DSS) based on a combination of Analytic Hierarchy Process (AHP) and Simple Additive Weighting (SAW) to improve objectivity and accountability in student selection. AHP is used to determine the weights of the four main academic criteria-the report card scores of Mathematics, Science, Indonesian, and English-based on consistent expert judgment. Furthermore, the SAW method processes the normalized and weighted scores to produce a final ranking of 100 prospective students. The implementation results show that the AHP-SAW integration is able to produce quantitative, transparent, and data-based rankings, thus minimizing subjectivity in the selection process. It provides a structured and replicable model, supporting fairness and efficiency in student admission. This approach is relevant to be applied in educational institutions that want to align the selection process with Islamic educational values and multi-criteria-based objectivity principles.