Abstract:Keberhasilan dalam pembelajaran tergantung pada metode yang digunakan. Penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan ini membahas beragam metode pembelajaran pendidikan multikultural. Teknik analisanya menggunakan…
nakan analisis isi dengan memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode untuk mengintegrasikan materi pembelajaran pendidikan multikultural, antara lain: (1) motode kontribusi diimplementasikan pada peserta didik TK dan SD kelas bawah (I, II, III); (2) metode aditif diimplementasikan pada peserta didik SD kelas atas (IV, V, VI) dan SMP yang sudah mulai mampu memahami makna; (3) metode transformasi diimplementasikan dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis; (4) metode aksi sosial diimplementasikan untuk peserta didik dalam melakukan kritik sosial, membuat keputusan, memperoleh pendidikan politis, menjadikan peserta didik reflektif dan partisipan terlatih dalam perubahan sosial. Selain itu, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan multikultural, antara lain: metode pembiasaan, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran, metode pemberian hukuman, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan lain sebagainya. Seorang guru hendaknya memilih metode pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran bisa berjalan maksimal.
Abstract:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya etika dan kode etik guru terhadap siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data ini diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, misalnya…
isalnya buku dan artikel dari jurnal yang terbit 2017 hingga 2024. Hasil penelitian mununjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk generasi masa depan yang beretika dan beradab. Guru memiliki peran kunci dalam membantu siswa mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan untuk hidup yang adil dan jujur. Oleh karena itu, pentingnya etika dan kode etik guru terhadap siswa tidak dapat dipandang remeh. Guru yang memiliki etika dan kode etik yang baik dapat membantu siswa mengembangkan kejujuran, kesadaran diri, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Mereka juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang bijak. Dengan demikian, siswa dapat menjadi individu yang beretika dan beradab, serta memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Selain itu, etika dan kode etik guru juga dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka, kepercayaan diri dan rasa aman. Ketika guru memiliki etika dan kode etik yang baik. Jadi guru harus meningkatkan kualitas dan martabat profesinya. Dalam proses pengajaran di sekolah etika juga sangat penting dan guru juga harus memiliki sifat-sifat yang baik, seperti berpikir terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri, serta mampu menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Abstract:Abstrak Artikel ini memberikan gambaran tentang sejarah reformasi kurikulum di Indonesia, kondisi kurikulum saat ini, proses reformasi kurikulum, serta tantangan dan implikasi penerapan Kurikulum baru. Artikel tersebut berpendapat…
erpendapat bahwa reformasi kurikulum sangat penting bagi sistem pendidikan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan siswanya dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21.
Sistem pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, khususnya di bidang kurikulum. Salah satu permasalahan utamanya adalah tidak adanya keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem pendidikan telah dikritik karena penekanannya yang berat pada hafalan dan hafalan, yang dipandang sebagai penghalang pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah di kalangan siswa.
Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya untuk mereformasi kurikulum selama bertahun-tahun. Reformasi kurikulum terbaru, Kurikulum 2013, bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk abad ke-21.
Namun, penerapan Kurikulum baru menghadapi beberapa tantangan, termasuk pelatihan guru yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, dan penolakan dari pemangku kepentingan. Artikel ini diakhiri dengan menyoroti perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan penerapan Kurikulum baru dan memaksimalkan potensi dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Abstract
This article provides an overview of the history of curriculum reform in Indonesia, the current state of the curriculum, the process of curriculum reform, and the challenges and implications of implementing the new Curriculum. The article argues that curriculum reform is crucial for Indonesia's education system to meet the needs of its students and prepare them for the challenges of the 21st century.
The Indonesian education system has been facing several challenges, particularly in the area of curriculum. One of the main issues is the lack of alignment between the curriculum and the needs of the workforce, resulting in a mismatch between the skills taught in schools and those required by the labor market. Moreover, the education system has been criticized for its heavy emphasis on rote learning and memorization, which has been seen as a barrier to the development of critical thinking and problem-solving skills among students.
To address these challenges and improve the quality of education in Indonesia, there have been multiple attempts to reform the curriculum over the years. The most recent curriculum reform, the 2013 Curriculum, aims to improve the relevance of the curriculum to the needs of the workforce, promote critical thinking and problem-solving skills, and equip students with the skills required for the 21st century.
However, the implementation of the new Curriculum has faced several challenges, including inadequate teacher training, lack of resources, and resistance from stakeholders. The article concludes by highlighting the need for continued efforts to ensure the successful implementation of the new Curriculum and maximize its potential impact on the quality of education in Indonesia.
Abstract:Buah melon mengandung zat besi yang sangat baik bagi tubuh ibu hamil dan janin, karena pada masa kehamilan, ibu hamil sangat membutuhkan kandungan ini. Zat besi dalam buah melon dapat mencegah anemia dan membangun otot janin,…
anin, sehingga resiko lahir prematur pun dapat berkurang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian jus melon terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kinovaro Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimental dengan rancangan one-group pre-post design. Jumlah populasi 139 responden, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak 21 ibu hamil. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti posyandu ibu hamil dan mengunjungi rumah-rumah ibu hamil dengan pengumpulan data menggunakan lembar observasi dengan Uji Paired Sample T-Test diperoleh nilai p= 0,000 oleh karna p<0,05. Terdapat pengaruh pemberian jus melon terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kinovaro Kabupaten Sigi. Diharapkan menjadi pertimbangan puskesmas untuk menjadikan pemberian jus melon ini sebagai salah satu intervensi keperawatan dalam membantu meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang mengalami anemia.
Kata Kunci: Melon, Kadar Hemoglobin, Ibu Hamil
Abstract:Hasil wawancara awal di RW 09 RT 01 Kelurahan Baru menunjukkan bahwa ada 2 masyarakat diantaranya yang mengatakan jika pasangannya HIV, ia akan menceraikannya dan enggan untuk merawatnya, ia juga takut bergaul dengan orang…
ng yang terinfeksi HIV karena takut tertular, dan merasa orang HIV sebaiknya di dalam rumah saja dan tidak usah berinteraksi dengan orang lain. Tujuan penelitian yaitu dianalisisnya hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap stigma ODHIV di Kelurahan Baru. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan metode analitik dengan desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di RW 09 RT 01 Kelurahan Baru sebanyak 112 orang, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian univariat diperoleh dari 59 responden, mayoritas (66,1%) responden mempunya pengetahuan cukup tentang HIV. Sebagian besar (54,2%) responden memiliki sikap baik tentang HIV. Sebagian besar (55,9%) responden memiliki stigma ODHIV yang tinggi. Hasil penelitian bivariat didapatkan terdapat hubungan pengetahuan terhadap stigma ODHIV (p-value = 0,000), ada hubungan sikap terhadap stigma ODHIV (p-value = 0,000). Kesimpulan ada hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap stigma ODHIV di Kelurahan Baru. Bagi pihak Puskesmas Kota Tolitoli untuk lebih sering mensosialisasikan HIV tidak hanya pada penderita namun pada masyarakat luas, tidak hanya secara langsung tetapi melalui media sosial agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV sehingga dapat merubah pandangan negatif/rendah mereka terhadap ODHIV.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.
Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat…
apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.
Abstract:Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.…
imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut
Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.
Abstract:Sepasang suami istri yang menikah tanpa adanya kesamaan keimanan dalam artian perkawinan beda agama manimbulkan banyak sekali perbedaan pandangan baik dalam agama islam atupun pandangan dalam hak asasi manusia. Perkawinan…
n tersebut akan selalu ada hak dan kewajiban suami istri yang kurang terpenuhi. Agama islam mengatur dengan jelas bahwa perkawinan beda agama itu dilarang dalam pelaksanaannya. Namun dalam hak asasi manusia terdapat yang adanya hak untuk menikah dan adanya hak kebebasan. Dengan demikian, penulisan jurnal ini membahas perkawinan beda agama dalam pandangan agama islam dan hak asasi manusia.