Search Articles & Publications

Showing 347 articles found for "Aturan"

Kegiatan Retribusi Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso

Adil Siswanto, Feri Firmansyah, Muhammad Ghufron Firdaus
Abstract: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi… ibusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jember Tahun 2023

Fitrotul Azizah, Lilis Eka Suryani, Wilya Ainun Azizah
Abstract: Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian  di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan.… angan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian  untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi  lebih efisien.

Realisasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Safira Kamalia Ramadhani, Seflia Wijayanti, Nurlailatun Musyarofah
Abstract: Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang… ng biasanya diterapkan oleh Pemerintah adalah suatu proses pendaftaran tanah secara massal dan pertama kali, mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan atau setara, bertujuan untuk memberi jaminan ksepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara adil dan merata. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengilustrasikan kejadian aktual yang terjadi di lapang, berlandaskan teori Merilee S Grindle yang menyatakan bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait PTSL. Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam hal kuantitas sumber daya manusia, implementasi PTSL berlangsung dengan baik, dengan beban kerja yang tinggi bagi pelaksana di lapangan

Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember

Luluk Budi Astutik, Siti Horirin, Siti Elita, Muhammad Saiful Anam
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menelusuri tingkat kolektibilitas pada pembiayaan akad murabahah, khususnya di BMT NU Cabang Kalisat Jember. Semakin tingginya pembiayaan akad murabahah di… BMT NU Cabang Kalisat Jember, maka akan mengakibatkan kenaikan piutang murabahah dan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas piutang murabahah setiap tahunnya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), maka akan mengganggu tingkat kolektibilitas tersebut. Sementara itu, akad murabahah masih menjadi akad yang paling diminati dalam proses pembiayaan BMT NU Cabang Kalisat Jember Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT NU Cabang Kalisat Jember telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pembiayaan akad murabahah. Tingkat kolektibilitas BMT NU Cabang Kalisat Jember selalu berada pada tingkat aman dengan nilai non performing financing (NPF) di bawah 5% yaitu sampai pada saat penelitian ini sebesar 3.51%.

Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore

Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, Luluk Musfiroh
Abstract: Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sering melakukan upaya untuk mengelola jumlah pajak… ak yang harus dibayarkan. Mereka melihat pajak sebagai biaya dan menggunakan strategi tax planning untuk menguranginya. Tujuan utama tax planning adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui

Sistem Informasi Perizinan Penyelenggaraan Dan Perpanjangan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Bondowoso

Ahmad Ambari, Ahmad Homaidi
Abstract: Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional… al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.

Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Total Quality Manajemen Di SMP Islam Al I’tishom Karawang

Imam Fauji, Galih Permana, Deny Setiawan, Jaja Jahari, Mohamad Eri Rahadiana
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di SMP Islam Al I’tishom. Selain itu peneliti juga akan menganalisis sejauh mana penerapan total quality manajemen dalam pengelolaan… pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kepala sekolah, personalia, guru, dan karyawan. Sedangkan data didapatkan dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap lokus penelitian. Data juga didapatkan dari wawancara kepada beberapa orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Islam Al I’tishom Karawang telah melaksanakan sebagian dari empat prinsip total quality manajemen berupa kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan berkala. Manajemen berbdasarkan fakta diwujudkan melalui administrasi pengelolaan SDM. Selain itu prinsip PDCA (Planing, Do, Check, Act) telah diterapkan di tempat penelitian. Planning berupa inventarisir dan penyusunan formasi menjelang awal tahun ajaran baru. Do dilaksanakan mulai dari iklan rekrutmen SDM, penerimaan lamaran, seleksi, dan penempatan. Check diterapkan melalui kegiatan pembinaan, pengontrolan, dan pelatihan SDM. Adapun Act diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian reward bagi guru maupun karyawan serta peringatan bahkan pemutusan hubungan kerja bagi guru yang melanggar peraturan.

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance

Febryanti, Aldri Alfrinardi, Rembrandt
Abstract: Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance… e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. 

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Iswahyudi, Eko
Abstract: Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban… awaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif

Penggunaan Tanda Seru Dan Tanda Hubung Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia: Analisis Komparatif

Rizki Hapizahtun Nisa, Adil Fathi Nasution, Puji Aulia Ananta, Rifki Bunayya Barus, Firyal Nafilah Az zahra, Sahkholid Nasution
Abstract: Penggunaan tanda baca, menurut Miranti. Pada jurnalnya pungtuasi merupakan pelambangan penulis dalam suatu kalimat untuk mencapai tujuan penyampaian seorang pembaca dengan mengikuti peraturan pembacaan tekas berdasarkan… pada tanda baca yang dtuliskan dan sesuai dengan EYDjuka dalam bahasa indonesia dan juga ‘Alāmah  Al-Tarkīm jika dalam bahasa arab baik itu karya tulis dalam bahasa arab dan juga karya tulis dalam bahasa indonesia Jenis penelitian ini adalah library research, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menjadkan literatur tertulis sebagai sumber utama baik dari berupa buku, jurnal ilmiah maupun surat kabar. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis terhadap data-data yang sudah ada terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis mengenai perbedaan penggunaan tanda seru dan tanda hubung dalam penulisan bahasa arab dan bahasa indonesia, masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda meski keduanya memiliki kesamaan dalam segi bentuk atau pelambangan. Dalam tulisan ini penulis tidak menemukan kesamaan dalam penggunaan tanda seru dan tanda hubung baik dalam bahasa arab maupun bahasa indonesia, disebabkan karena adanya perbedaan fungsi penggunaan tanda baca antara bahasa arab dan bahasa indonesia.