Search Articles & Publications

Showing 312 articles found for "Dilan"

Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Klausula Arbitrase Perkara Kepailitan

Lailatul Fitriyah, Eva Fidiyati, Dinar Rizka Amelia Mustika, Putri Intan Marcela Abeng, Annisa Nur Hikmah, Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin
Abstract: Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya… petensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecapakan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.

Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas

Alfita, Umi Hamidah
Abstract: Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor… 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.

Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Vincentius Patria Setyawan
Abstract: Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan… gorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legaltias formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Strategi Adaptasi Tradisi Sihali Aek Sebagai Kearifan Lokal Di Era Modernisasi Di Desa Tipang

Donfordtigo Manalu, Zanrison Naibaho
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses implementasi dan nilai-nilai dalam tradisi Sihali Aek, menelusuri faktor-faktor penghambat dalam implementasi tradisi Sihali Aek di era modernisasi, dan menganalisis strategi… trategi adaptasi masyarakat Desa Tipang dalam menjaga keberlanjutan tradisi Sihali Aek di tengah arus modernisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini dilakukan di Desa Tipang. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan 11 informan yang terdiri dari Raja Napitu, anggota Sihali Aek, masyarakat setempat, generasi muda dan Kepala POKDARWIS serta dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Sihali Aek merupakan sistem pengelolaan irigasi tradisional yang berusia lebih dari 200 tahun yang diimplementasikan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Pertemuan Bolon Raja Napitu, Ritual Mangallang Indahan Siporhis, Marsirimpa Sihali Aek, dan diakhiri dengan kegiatan Manabar. Nilai-nilai yang terkandung meliputi nilai marsirimpa (kerja sama timbal balik), nilai keadilan, nilai keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, serta nilai kepemimpinan. Faktor penghambat utama adalah pergeseran praktik ritual akibat sinkretisme agama, diversifikasi ekonomi, dan kesenjangan generasi dalam pemahaman dan minat terhadap tradisi Sihali Aek. Strategi adaptasi meliputi penafsiran ulang makna dengan menghubungkannya dengan isu-isu lingkungan kontemporer, sinkretisme agama melalui penggantian ritual animisme dengan doa-doa Kristen, integrasi dengan sektor pariwisata sebagai daya tarik budaya dan paket wisata, serta pembentukan jaringan kolaboratif dengan pemerintah dan lembaga pendidikan.  

Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah  Di Kantor Pertanahan Jember

Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono
Abstract: Sertifikasi tanah wakaf adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi … tensi  dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonmi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan sosial ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis normatis dan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Tujuan dari hasil pengabdian yaitu untuk mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember

Haikal, Muhammad Aththur, Dewi, Mita Amelia, Hidayat, Nur
Abstract: Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi upaya pemerintah untuk… memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat. Namun, implementasi PTSL tidak berjalan lancar disebabkan oleh berbagai hambatan seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, dan masalah terkait data tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan program PTSL dan perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif. Permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja kantor pertanahan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah memegang signifikansi besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, namun masih terdapat keluhan terkait lambatnya proses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data tanah. Sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.  

Pemanfaatan Artificial intelligence dalam Pembuatan Presentasi bagi Guru-Guru Brainfor Islamic School Kisaran

Maharani, Dewi, Anggraeni, Dewi, Nofitri, Rika
Abstract: Pengabdian Masyarakat berjudul "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pembuatan Slide Presentasi bagi Guru-Guru” ini merupakan upaya mendukung inovasi dalam dunia pendidikan khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan… dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Brainfor Islamic School Kisaran. Permasalahan yang dihadapi guru-guru pada tingkat ini adalah kendala dalam menyusun materi presentasi yang cepat, serta menarik perhatian orangtua siswa maupun siswanya dan mampu efektif dalam menyampaikan informasi. Dalam menyikapi permasalahan ini, kami mengusulkan solusi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dengan fokus pada penggunaan ChatGPT yang dapat memberikan panduan desain, layout, dan konten presentasi secara otomatis, sesuai dengan tujuan yang ingin di sampaikan Narasumber atau Guru. Penggunaan ChatGPT ini bertujuan membantu guru-guru Brainfor dalam menyusun slide presentasi yang sesuai alur ataupun prosedur serta relevan dengan kurikulum yang berlaku. ChatGPT ini akan dapat diakses melalui platform online atau aplikasi, memudahkan akses dan penggunaan oleh para guru. Dalam upaya mendukung pemahaman dan penerapan teknologi ini, proposal ini juga mencakup pelatihan intensif bagi guru-guru mengenai penggunaan alat AI dalam menyusun materi presentasi yang berkualitas. Selain itu, sebagai langkah inovatif tambahan, narasumber melibatkan penggunaan platform desain grafis Canva dalam pembuatan slide presentasi. Canva adalah alat yang user-friendly dan populer dalam pembuatan desain grafis, termasuk pembuatan slide presentasi. Para guru akan diajarkan cara mengintegrasikan output dari Chat GPT yang dikembangkan dengan Canva, sehingga para guru-guru dapat menghasilkan presentasi yang lebih kreatif dan sesuai dengan gaya masing-masing. Langkah ini diambil untuk memberikan variasi dan fleksibilitas lebih kepada guru dalam menciptakan materi yang menarik perhatian siswa atau objek lainnya. Rencana kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan guru-guru melalui survei dan dialog untuk memastikan bahwa AI yang digunakan dapat menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan penggunaan Canva dalam desain grafis. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga penerapan praktis dalam kegiatan pengetahuan dan pembelajaran sehari-hari. Setelah fase pelatihan, guru-guru akan diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh mereka dalam pembelajaran di kelas. Selama periode ini, mereka juga akan mendapatkan dukungan dan pemantauan penggunaan ChatGPT AI dan Canva untuk memberikan dampak positif atau hasil pembelajaran. Dengan menyatukan kecerdasan buatan, platform desain grafis, dan pelatihan guru, proyek ini bertujuan menciptakan solusi holistik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat SD dan PAUD. Melalui pendekatan ini, diharapkan para guru dapat dengan lebih kreatif dan efektif menyampaikan materi kepada siswa, maupun objek lainnya serta menghasilkan dampak positif pada proses pembelajaran dan pemahaman mereka. 

Eksistensi Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restoratif Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Wami Irma Suryani, Ade Arga Wahyudi
Abstract: Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice yang merupakan cara penyelesaiaan perkara pidana dengan mengutamakan win win solution… n atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelasaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.  

Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana

Ahmad Fadlan , Ahmad Fadlan Andriyansyah, Jamel Dalimunthe
Abstract: Hukuman mati adalah merupakan suatu vonis ataupun sanksi yang paling terberat yang masih diberlakukan di negara Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentelaah dan mendalami terkait sanksi pidana… a mati yang jika dihubungkan kepada hak asasi manusia serta hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Adapun hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pidana mati dengan hak  asasi manusia dan juga peradilan atau hukum pidana Indonesia. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar memberikan penyesalan kepada pelaku-pelaku tindak pidana sehingga tidak ada yang melakukan pebuatan kejahatan lagi. Hukuman mati merupakan suatu sanksi atau vonis yang sudah dari dulu diterapkan bahkan sampai sekarang masih saja hakim menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, hukuman mati memliki tujuan untuk penyesalan sehingga tidak ada yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berat dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan

Efendi, Nur, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, Mulya Gusman
Abstract: Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan… emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.