Abstract:Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak substansial terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi, khususnya fintech dan blockchain, berkontribusi terhadap…
hadap efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam perekonomian syariah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari literatur yang mencakup jurnal, buku, dan laporan terkait keuangan syariah dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, seperti perbankan syariah online dan platform crowdfunding syariah, telah memperluas akses ke layanan keuangan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum mendukung penuh dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam perekonomian syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah untuk integrasi teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sektor keuangan syariah.
Abstract:Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demontrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu…
tu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana civil society di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya good governance. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikaksi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinannya
Abstract:Kebijakan moneter merupakan salah satu komponen penting dalam sistem ekonomi yang kondisinya selalu tidak pasti. Sebelum krisis moneter Asia pada tahun 1997, Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar.…
Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada menjaga stabilitas harga. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Bank Indonesia terpaksa mengubah kebijakan moneternya secara drastis untuk mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi. Upaya stabilisasi mata uang rupiah dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga acuan secara signifikan. Setelah krisis 1997, Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan dan moneter untuk memperbaiki ketahanan ekonominya. Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan inflasi targeting dengan fokus utama pada stabilitas harga. Kebijakan kuantitatif juga pernah digunakan di Indonesia dalam kebijakan moneter. Untuk menstabilkan pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas sistem perbankan. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah tujuan dari kebijakan ini. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bank Indonesia dapat intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan. Cadangan devisa yang besar juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan negara terhadap ancaman internasional. Sejak krisis moneter 1997, kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan besar. Fokus dari pertumbuhan ekonomi menuju stabilitas harga dan peningkatan ketahanan ekonomi melalui instrumen kebijakan kuantitatif dan pengaturan nilai tukar dan devisa.
Abstract:Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan polemik dan menghasilkan beberapa dissenting opinion dari hakim MK. Pendapat berbeda dari hakim MK ini memicu perdebatan mengenai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian…
enelitian ini melihat sisi berbeda dari proses persidangan tersebut yaitu analisa yuridis holistik mengenai dissenting opinion yang muncul dari proses persidangan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dissenting opinion yang muncul dari para hakim justru menegaskan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi baik secara kelembagaan dan juga dasar pembentukkan hukum yang jauh lebih positif dan terstruktur di masa depan.
Abstract:Abstrak Artikel ini memberikan gambaran tentang sejarah reformasi kurikulum di Indonesia, kondisi kurikulum saat ini, proses reformasi kurikulum, serta tantangan dan implikasi penerapan Kurikulum baru. Artikel tersebut berpendapat…
erpendapat bahwa reformasi kurikulum sangat penting bagi sistem pendidikan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan siswanya dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21.
Sistem pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, khususnya di bidang kurikulum. Salah satu permasalahan utamanya adalah tidak adanya keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem pendidikan telah dikritik karena penekanannya yang berat pada hafalan dan hafalan, yang dipandang sebagai penghalang pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah di kalangan siswa.
Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya untuk mereformasi kurikulum selama bertahun-tahun. Reformasi kurikulum terbaru, Kurikulum 2013, bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk abad ke-21.
Namun, penerapan Kurikulum baru menghadapi beberapa tantangan, termasuk pelatihan guru yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, dan penolakan dari pemangku kepentingan. Artikel ini diakhiri dengan menyoroti perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan penerapan Kurikulum baru dan memaksimalkan potensi dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Abstract
This article provides an overview of the history of curriculum reform in Indonesia, the current state of the curriculum, the process of curriculum reform, and the challenges and implications of implementing the new Curriculum. The article argues that curriculum reform is crucial for Indonesia's education system to meet the needs of its students and prepare them for the challenges of the 21st century.
The Indonesian education system has been facing several challenges, particularly in the area of curriculum. One of the main issues is the lack of alignment between the curriculum and the needs of the workforce, resulting in a mismatch between the skills taught in schools and those required by the labor market. Moreover, the education system has been criticized for its heavy emphasis on rote learning and memorization, which has been seen as a barrier to the development of critical thinking and problem-solving skills among students.
To address these challenges and improve the quality of education in Indonesia, there have been multiple attempts to reform the curriculum over the years. The most recent curriculum reform, the 2013 Curriculum, aims to improve the relevance of the curriculum to the needs of the workforce, promote critical thinking and problem-solving skills, and equip students with the skills required for the 21st century.
However, the implementation of the new Curriculum has faced several challenges, including inadequate teacher training, lack of resources, and resistance from stakeholders. The article concludes by highlighting the need for continued efforts to ensure the successful implementation of the new Curriculum and maximize its potential impact on the quality of education in Indonesia.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.
Abstract:Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian…
ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.