Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik di era transformasi pendidikan…
dikan modern. Fokus kajian diarahkan pada konsep, tujuan, ruang lingkup, langkah-langkah, prinsip, serta tantangan evaluasi kurikulum PAI melalui pendekatan systematic qualitative review berbasis analisis literatur internasional dan dokumen kurikulum. Data dianalisis menggunakan thematic content analysis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait efektivitas penerapan model evaluasi Tyler, CIPP, dan taksonomi Bloom dalam konteks pendidikan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum PAI harus dilaksanakan secara komprehensif meliputi tujuan, materi, pelaksana, proses pembelajaran, hasil belajar, serta dampak terhadap penguatan nilai religius dan karakter peserta didik. Evaluasi berbasis prinsip kesinambungan, objektivitas, komprehensivitas, dan akuntabilitas serta berlandaskan nilai Islam terbukti mampu menghadirkan proses pembelajaran agama yang lebih bermakna dan transformatif. Penelitian juga menemukan bahwa tantangan utama evaluasi kurikulum PAI mencakup keterbatasan kompetensi profesional guru, keterbatasan waktu, heterogenitas karakter peserta didik, dan pengaruh budaya digital, yang menegaskan perlunya reformasi evaluasi berbasis data serta inovasi metodologis. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem evaluasi kurikulum yang adaptif, reflektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mencetak generasi berakhlak mulia di tengah dinamika perkembangan global.
Abstract:Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024, menjadi sorotan nasional karena melibatkan dua orang guru yang memanfaatkan posisi otoritatif…
atif mereka untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan fokus pada hak anak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian dokumen dan regulasi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penanganan kasus ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup penegakan hukum, pemulihan korban, serta reformasi struktural pesantren untuk menjamin perlindungan hak anak di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Gerakan dakwah di Indonesia telah berkembang pesat melalui berbagai bentuk organisasi, baik tradisional maupun modern. Masing-masing memiliki karakteristik dan metode dakwah yang berbeda, yang memengaruhi cara ajaran Islam…
am menyebar di masyarakat. Dua lembaga Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berkontribusi besar pada pengembangan dakwah dan kehidupan sosial-keagamaan bangsa. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan, teknik dakwah, dan struktur organisasi yang digunakan oleh masing-masing. NU menggunakan pendekatan yang lebih tradisional dan kultural, mengutamakan pemahaman Islam melalui ajaran tasawuf, ritual keagamaan, dan pengajaran yang lebih sesuai dengan budaya lokal. Muhammadiyah, di sisi lain, menggunakan pendekatan yang lebih rasional, modern, dan terstruktur untuk melakukan reformasi dalam pemahaman Islam. Mereka juga mengutamakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara NU dan Muhammadiyah dalam hal metode dakwah, kontribusi mereka kepada masyarakat, dan peran keduanya dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana organisasi dakwah tradisional dan modern berbeda, serta strategi yang digunakan oleh masing-masing organisasi. Meskipun keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan, organisasi tradisional dan modern saling melengkapi dalam memperkuat dakwah Islam di Indonesia, dengan saling mengubah dan bekerja sama saat menghadapi tantangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam beberapa hal, NU dan Muhammadiyah keduanya berperan penting dalam membentuk citra Islam Indonesia yang moderat dan toleran.
Abstract:Reformasi birokrasi menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi terutama di era modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi…
i hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum administrasi negara berkontribusi sebagai landasan hukum dalam mendukung reformasi birokrasi, sebagai instrumen penyelesaian sengekta administratif dalam mendukung reformasi birokrasi serta sebagai intrumen pengawasan. Selanjutnya prinsip good governance berkontribusi mejadi kerangka kerja dalam mendukung reformasi birokrasi. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Abstract:Editorial “Mengakhiri Celah Kebocoran” dari Media Indonesia membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk menutup celah kebocoran keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan peredaran…
redaran narkoba. Penelitian ini menggunakan model framing Pan dan Kosicki untuk menganalisis struktur narasi editorial tersebut, dengan fokus pada elemen sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Analisis menunjukkan bahwa editorial membingkai isu kebocoran keuangan sebagai tantangan struktural dan moral, dengan menyoroti kelemahan penegakan hukum sekaligus mengusung optimisme terhadap reformasi kelembagaan. Kritik tajam terhadap sistem yang ada diimbangi dengan penekanan pada pentingnya integritas dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah ini. Temuan ini mengungkap peran media dalam membentuk opini publik dan mendorong diskursus tentang reformasi kelembagaan di Indonesia.
Abstract:Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam…
praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.
Abstract:Agama Hindu, salah satu yang tertua di dunia, muncul di India dan berkembang melalui enam fase utama: Zaman Weda, Brahmana, Purana, Sangkaracharya, Bhakti, dan Hindu Modern. Penelitian bertujuan untuk menguraikan sejarah…
terkair agama hindu yang dimulai dari zaman weda hingga hindu modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami sejarah perkembangan agama Hindu dari zaman Weda hingga modern, dengan fokus pada interpretasi dan analisis sumber-sumber historis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis artefak arkeologis, serta dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam perkembangan agama Hindu dan pengaruhnya terhadap peradaban di India dan Indonesia. Perkembangan agama Hindu dari zaman Weda hingga zaman modern menunjukkan evolusi yang kompleks dan dinamis, mulai dari henoteisme pada Zaman Weda hingga interpretasi ritual dan filsafat yang mendalam pada periode Brahmana dan Upanisad. Pada Zaman Bhakti dan Hindu Modern, pembaruan signifikan terjadi dengan gerakan devosi personal yang lebih inklusif dan reformasi ajaran yang kontekstual. Setelah kemerdekaan India, ajaran Hindu terus beradaptasi secara global, mencerminkan fleksibilitas dan relevansinya bagi masyarakat modern.
Abstract:Kedudukan wanita dalam agama Hindu sangat bervariasi tergantung pada konteks sejarah dan geografis, dengan peran penting dalam ritus keagamaan namun sering menghadapi diskriminasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan,…
inan, meskipun gerakan feminis modern berusaha mereformasi praktik-praktik diskriminatif untuk mencapai kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sosial dan keagamaan wanita dalam masyarakat Hindu serta menganalisis perubahan peran dan kedudukan wanita sepanjang sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat Hindu, dengan data yang sebagian besar bersifat sekunder dari literatur, artikel jurnal, buku, dan teks-teks keagamaan. Peran sosial wanita dalam masyarakat Hindu telah mengalami transformasi, dengan wanita tradisional dipandang sebagai penjaga moralitas dan nilai-nilai spiritual, namun sering dibatasi oleh norma-norma sosial yang patriarkal. Perubahan sosial dan ekonomi, serta gerakan hak-hak wanita, telah membuka lebih banyak kesempatan bagi wanita Hindu untuk berpartisipasi dalam sektor publik dan ekonomi, mengurangi ketergantungan wanita pada laki-laki. Dalam hierarki formal agama Hindu, peran wanita cenderung terbatas dibandingkan pria, meskipun ada gerakan yang mendorong perubahan ini dan contoh-contoh inspiratif dari wanita yang mencapai posisi terhormat dalam hierarki keagamaan.