Abstract:Argo Mulyo adalah salah satu desa di kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan desa yang memiliki luas wilayah 7.632,39…
ilayah 7.632,39 km².. Dari total luas wilayah tersebut,merupakan tegalan atau kebun yang sebagian besar ditanami kelapa sawit dan sayuran. Dengan luasnya tegalan atau kebun yang dimiliki oleh masyarakat sekitar banyak masyarakat yang memelihara unggas berupa ayam petelur sebagai mata pencarian disamping berkebun. Besarnya potensi unggas yang dihasilkan berdampak sama pengeluaran biaya pakan yang dikeluarkan oleh karena diperlukan pakan alternatif untuk mensiasatinya. Prospek penerapan inovasi dalam pakan alternatif untuk ternak unggas di desa Argamulya kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengurangi faktor kendala keuangan peternak unggas dalam pembelian pakan kosentrat. Pakan alternatif dengan menggunakan fermentasi Azolla microphylla diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak unggas sehingga didapatkan hasil daging dan telur yang berkualitas tinggi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 sesi. Pada sesi pertama pemateri memfokuskan pada pemberian informasi mengenai Azolla microphylla, manfaatnya dan cara pembuatan pakan alternatif. Sesi berikutnya, fokus pada praktek pengaplikasian terhadap ayam petelur. Akhir kegiatan di dalam ruang adalah tanya jawab. Sementara untuk kegiatan di luar ruangan sesudah pelaksanaan praktik penerapan pakan alternatif pada ayam petelur. Dengan adanya pakan alternatif Azolla microphylla menjadikan masyarakat dapat melakukan penghematan akan pakan yang digunakan tanpa mengurangi kualitas.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya…
dikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Lebih dari 161.000 donatur dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini.
Abstract:Batik adalah berasal dari kata yang berakhiran tik, berasal dari kata menitik yang berarti menetes. Dalam bahasa Jawa kromo batik disebut seratan, dalam bahasa Jawa ngoko disebut tukis (menulis dengan lilin). Menurut terminologi,…
minologi, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Istilah batik berasal dari kata kata amba (Jawa), yang artinya menulis dan nitik yang berarti membuat titik. Lazarus merupakan sebuah batik Madura yang menawarkan berbagai macam batik tulis terutama batik Madura yang brand dari galeri batik ini. Berbagai macam motif batik khas Madura dipasarkan di sini, hal ini ditujukan untuk memperkenalkan batik khas madura yang akhir-akhir ini semakin diminati. Batik dengan serpihan padi disetiap motifnya ini merupakan batik asal kelahiran sang pemilik yaitu Pak Junaidi yang notabenenya merupakan orang madura sehingga disamping bisnis ini juga bekerja untuk mengenalkan budaya asal madura dengan harapan budaya madura akan lebih dikenal.Perkembangan fashion di Indonesia dapat dilihat dari ciri khas fashion Indonesia yakni batik. Para designer Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan karyanya supaya batik tidak hanya sebagai barang yang itu saja atau monoton. Contohnya batik yang pada awalnya kerap digunakan oleh para orangtua dalam acara formal, kini bisa beralih fungsi sebagai pakaian yang santai dan tidak terlalu formal. Seiring berjalannya waktu, batik Indonesia juga semakin trendi dengan berbagai bentuk pola pakaian, warna, dan bisa di padu padankan dengan jeans yang bisa dipakai untuk anak-anak muda di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam Meningkatkan penjualan. Perusahaan masih harus mengembangkan semua produknya agar lebih Bervariasi dan mengikuti trand mode.
Abstract:Cymbopogon citratus, biasa disebut serai, adalah tanaman aromatik yang sangat serbaguna yang terkenal dengan sifat terapeutik dan kegunaannya yang luas. Aplikasi ini mencakup minyak pijat, aromaterapi, pengusir serangga,…
penyegar udara, parfum, kosmetik, dan bahkan tujuan pengobatan. Tanaman serai merupakan salah satu spesies tumbuhan yang mampu mensintesis minyak atsiri. Di Indonesia, pemanfaatan tanaman serai (Cymbopogon citratus) sebagian besar terfokus pada penerapannya sebagai bahan penyedap makanan. Namun, terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan minyak atsiri berkualitas tinggi yang berasal dari tanaman ini. Minyak atsiri biasa disebut demikian karena komposisinya yang mencakup esensi dasar dari masing-masing tanaman. Pemanfaatan minyak atsiri lazim dalam produksi sabun bath bomb. Sabun bath bomb telah mengalami lonjakan popularitas yang signifikan karena digabungkan sebagai pelengkap ritual mandi yang menyenangkan, menawarkan pengalaman sensorik multi-segi yang ditandai dengan produksi busa, warna cerah, dan aroma harum yang menyenangkan. Penyuluhan produksi minyak serai dilakukan pada demografi masyarakat di Palangka Raya yang berada pada rentang usia produktif, khususnya pelajar. Sesi pelatihan meliputi pemberian panduan produksi minyak serai melalui metodologi yang lugas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil dilaksanakan dan mendapat sambutan baik dari kalangan mahasiswa.
Abstract:Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian yang keberadaannya sangat handal dan sangat diperhitungkan.UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat…
yarakat Desa Puuwonua Kelurahan Konawe Kabupaten Konawe selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga juga bisa membuka lapangan kerja baru,ada banyak masalah yang dihadapi masyarakat dalam membuka usaha terutama dari segi biaya (Modal) Tim PKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende tergerak hatinya untuk melakukan Kegiatan Sosialisasi dengan judul Manfaat UMKM terhadap Masyarakat Desa Puuwonua,yang mana desa tersebut banyak menjalani usaha kecil mulai usaha toko sembako,usaha tahu tempe,usaha kue –kue modern dan kue Tradisional.Sosialisasi ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat agar bias berkreatifitas lagi.
Abstract:Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil…
il Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
Abstract:Pengangguran terbuka di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang signifikan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan…
an untuk menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, dengan fokus pada perubahan klaster data TPT menggunakan metode K-Means Clustering. Data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi TPT antarprovinsi. Metodologi yang diterapkan mencakup pengumpulan dan pengolahan data untuk memastikan akurasi serta kelengkapan informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya Provinsi Riau yang berhasil naik ke cluster 1 (TPT rendah), sementara Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan ke cluster 2 (TPT tinggi). Evaluasi menggunakan Davies-Bouldin Index menegaskan pemisahan cluster yang optimal pada jumlah cluster 2, mengindikasikan efektivitas pengelompokan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Dengan mempertimbangkan karakteristik pengangguran di setiap provinsi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya pengurangan tingkat pengangguran yang lebih terarah dan berdampak.
Abstract:Upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ijarah bi al-’amal dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis perlindungan…
erlindungan upah pekerja, serta membandingkannya dengan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan atas Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum mutakhir, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijarah bi al-’amal menempatkan upah sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan tepat waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qashash ayat 26-27, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip tersebut memiliki keselarasan nilai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, meskipun keduanya berbeda pada aspek sumber otoritas, mekanisme penetapan upah minimum, dan bentuk sanksi. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai ijarah bi al-’amal, khususnya prinsip maqashid syariah, diintegrasikan sebagai basis etik dalam pembaruan kebijakan pengupahan nasional, terutama untuk melindungi pekerja pada sektor informal dan ekonomi gig yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.
Wages are a fundamental right of workers that must be protected, both from the perspective of positive law and Islamic law. This study aims to examine the concept of ijarah bi al-’amal in Islamic law as a philosophical foundation for wage protection, and to compare it with wage regulations under Indonesia’s Manpower Law. The results show that ijarah bi al-’amal positions wages as a right that must be fulfilled fairly, proportionally, and in a timely manner, as affirmed in the Quran Surah At-Talaq verse 6, Surah Al-Qashash verses 26-27, and the hadith narrated by Ibn Majah. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining legal materials from the Quran, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and recent legal journals. The findings reveal that the principles of ijarah bi al-’amal align with the spirit of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages, although they differ in terms of the source of authority, minimum wage determination mechanisms, and forms of sanctions. This study recommends integrating the values of ijarah bi al-’amal, particularly maqashid syariah principles, as an ethical basis for reforming national wage policy, especially to protect informal and gig-economy workers not yet fully covered by formal labor regulations.
Abstract:Artikel ini meninjau perkembangan riset terkini di Indonesia terkait topik penelitian jurnal ini, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi praktis.