Search Articles & Publications

Showing 627 articles found for "Putus"

Analisis Pengaruh Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Vicco Java Kopi dan Kakao Jember

Ahmad Muazayyin, Anik Khilmatul Baidah, Rois Syaifulloh, Salsabila Fauziah Akhmad
Abstract: Salah satu cara melaksanakan bauran pemasaran yang mendukung promosi produk adalah dengan memanfaatkan 7P yang mencakup produk, harga, promosi, serta bukti fisik yang kesemuanya berkaitan dengan pemasaran. Ketujuh variabel… el tersebut merupakan suatu campuran yang mempunyai pengaruh yang sama dan merupakan satu kesatuan yang menunjang usaha dan pencapaian keberhasilannya. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang sukses dan memanfaatkan peluang pasar, perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan posisinya. Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna mengetahui bauran pemasaran yang digunakan Vicco Kopi dan Kakao Jember. Metodologi penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan karyawan serta pelanggan Vicco Kopi dan Kakao Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang digunakan Vicco Kopi dan Kakao Jember untuk memaksimalkan penjualan biasanya dilakukan melalui penerapan produk, harga, promosi, lokasi, proses dan orang. Selain itu, bukti fisik digunakan guna memaksimalkan penjualan. Penerapan bauran pemasaran yang dilakukan oleh Vicco Kopi dan Kakao Jember bersama dengan strategi 7P sangatlah bermanfaat.

Implementasi Knowledge Management Di Kampus STMIK Royal

Pristiyanilicia Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi dengan fokus pada kampus STMIK Royal Kisaran serta menganalisa bagaimana penerapan konsep knowledge management dapat meningkatkan… tkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengetahuan di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, pengamatan, analisis dokumen, dan studi pustaka. Peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang relevan tentang konsep knowledge management dan implementasinya di institusi pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian juga menggunakan analisis studi kasus di STMIK Royal Kisaran, yang melibatkan wawancara dengan staf pengelola pengetahuan serta observasi langsung terhadap sistem dan praktik yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pengetahuan di STMIK Royal Kisaran telah memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan pengetahuan. Sistem ini memungkinkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penyebaran pengetahuan secara efisien, serta meningkatkan kolaborasi dan aksesibilitas pengetahuan di antara staf dan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi. Beberapa tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan perubahan budaya organisasi, pemilihan teknologi yang tepat, dan pemeliharaan kontinuitas pengelolaan pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya implementasi sistem manajemen pengetahuan di institusi pendidikan tinggi. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sistem manajemen pengetahuan dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang informasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong inovasi di kampus

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penempatan Pegawai Menggunakan Metode AHP

Suci Andriyani
Abstract: Pegawai merupakan salah satu aspek terpenting didalam sebuah organisasi dan perusahaan, pegawai memiliki peran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun meningkatkan pemasukan oleh karena itu diharapkan perusahaan… usahaan dapat menempatkan pegawai sesuai skill dan juga kemampuannya. Walaupun terkadang merasa sukar untuk melakukan penempatan dan mengevaluasi hasil data secara langsung sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang sudah terkomputerisasi dan nantinya mampu memecahkan permasalah yang dialami oleh pihak rumah sakit umum daerah pasaman barat

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Aspek Hukum Aparat Kepolisian Dan Lembaga Perlindungan Hak Anak Meninjau Tindak Pidana Anak Dibawah Umur

Santosa, Ibrahim Muhammad Daffa
Abstract: Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat… apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.

Tindakan Aparat Polresta Dan Lembaga Perlindungan Hak Anak Dalam Penanganan Kasus Pelaku Tindak Pidana Dibawah Umur

Aloysia Putri Cinta Indrahayati, Rahmi Zubaedah
Abstract: Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.… imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut   Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally.  In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.

Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang

Nisrina Alia, Pamungkas Satya Putra
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses persidangan di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Objek ini merujuk pada putusan pengadilan Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng. Metode penelitian ini digunakan… n dengan pendekatan normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil putusan.Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa Yosep Hidayah secara sah terbukti terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana kepada istri dan anak kandungnya yang menjatuhkan vonis hukuman selama 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 KUHP.

Dinamika Hukum Agraria Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Bersertifikat

Hijrianita, Aldila, Runggu, Yuditra, Sianturi, Tiara Cristin, Madika, Mahatir Ahmad
Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan… epemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Memenuhi Standar SNI

Tasmi Rahayu, Rina Arum Prastyanti, Aryono
Abstract: Sektor minyak dan gas  merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi  yang tinggi  menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti… ti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Vincent Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan
Abstract: Artikel ini membahas permasalahan terkait dengan pembaruan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana. Tujuan penelitian ini adalah… untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang diusung dari pengaturan dan penerapan rechterlijk pardon (permaafan hakim). Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rechterlijk pardon (permaafan hakim) merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam proses penegakan hukum pidana, dan sebagai perwujudan upaya meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana yang selama ini dilandaskan oleh nilai-nilai yang berasal dari bangsa kolinal.