Abstract:Population data recording and processing is the responsibility of the district/city government, where the implementation begins from the village as the spearhead of population registration. The service needs to be done quickly…
uickly and accurately to obtain information. But in reality, data processing at the West Wewewa District Office is still done in the form of bookkeeping or archives, so that errors often occur and even data archives are lost or damaged due to too many existing archives. In population service activities, residents are required to process the desired application letters at the West Wewewa District Office by following a number of applicable procedures so that in making certain letters it will take a long time and energy there is a problem, namely How to create a Population Information System at the West Wewewa District Office Based on a Website. The purpose of this study is to design and build a Population Information System at the West Wewewa District Office to improve the quality of service for village officials and the use of services for village residents. As for the benefits for residents, it is expected to help simplify the process of service activities for population documents applications at the West Wewewa District Office
Abstract:Social assistance is a form of government intervention aimed at reducing the economic burden on the poor. However, in its implementation, many problems remain, such as inaccurate targeting of recipients due to invalid or…
poorly structured data. This results in unfair distribution of aid and has the potential to trigger social conflict in the community. Web-based systems also facilitate real-time data management and access. With a web-based system integrated with the K-Means algorithm, the process of identifying eligible community groups for social assistance can be carried out objectively and transparently The development of this application will significantly assist village officials and social institutions in making accurate, data-driven decisions. Therefore, this study aims to develop and implement a web-based information system that can group social assistance recipients in villages using the K-Means Clustering method. Based on the results of research and data analysis conducted in Weekombaka Village in Southwest Sumba, it can be concluded that the number of clusters generated is not significantly different and is even nearly the same.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) Starbucks dalam pengelolaan sampah serta keterkaitannya dengan nilai ekonomi kopi di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik,…
manik, Kabupaten Simalungun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus bank sampah, petani kopi, dan perangkat desa yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program CSR serta pengelolaan sampah di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR Starbucks berperan sebagai pendorong awal dalam meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan sampah di lingkungan perkebunan kopi melalui pembinaan, pemberian dorongan, serta dukungan terhadap penguatan Bank Sampah Desa Sait Buttu. Dukungan tersebut berkaitan dengan perubahan praktik masyarakat, terutama berkurangnya kebiasaan membakar sampah plastik di lahan pertanian dan meningkatnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan perkebunan. Perubahan praktik tersebut kemudian berkaitan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa kebersihan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas kopi. Dari aspek ekonomi, informan menyampaikan adanya peningkatan harga cherry kopi dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp15.000–Rp20.000 per kilogram. Namun, perubahan harga tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung CSR Starbucks karena nilai jual kopi dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peran CSR Starbucks pada tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan praktik masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan perhatian terhadap kualitas dan keberlanjutan ekonomi komoditas kopi.
This study aims to analyze the role of Starbucks’ Corporate Social Responsibility (CSR) in waste management and its relationship with the economic value of coffee in Sait Buttu Saribu Village, Pamatang Sidamanik District, Simalungun Regency. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with waste bank managers, coffee farmers, and village officials selected purposively based on their involvement in CSR programs and waste management practices. The findings indicate that Starbucks’ CSR serves as an initial driver in increasing community awareness of waste issues in coffee plantation areas through mentoring, encouragement, and support for strengthening the Sait Buttu Village Waste Bank. This support is associated with changes in community practices, particularly a reduction in plastic waste burning on agricultural land and increased attention to plantation cleanliness. These changes are also associated with greater awareness that environmental cleanliness contributes to maintaining coffee quality. From an economic perspective, informants reported an increase in coffee cherry prices from approximately IDR 4,000 to IDR 15,000–20,000 per kilogram. However, this increase cannot be attributed directly to Starbucks’ CSR because coffee prices are influenced by various other factors. Overall, Starbucks’ CSR contributes not only to environmental awareness but also to changes in community practices related to coffee quality and economic sustainability.
Abstract:Koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, tetapi keberlanjutan perannya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas pengelola. Kegiatan…
an Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan masyarakat Desa Taman Sari, Kabupaten Pesawaran, dalam pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan pemenuhan administrasi perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Juni 2026 dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas pengurus koperasi, perangkat desa, pelaku usaha, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah participatory learning melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik penyusunan laporan keuangan, simulasi administrasi perpajakan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan kehadiran peserta sebesar 100%, nilai rata-rata post-test 85,67, dan peningkatan pengetahuan sebesar 16,29%. Seluruh capaian melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu kehadiran minimal 80%, nilai post-test minimal 75, dan peningkatan pengetahuan minimal 15%. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran konseptual dan praktik memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual bagi peserta. Namun, peningkatan skor belum dapat diperlakukan sebagai bukti perubahan praktik jangka panjang sehingga diperlukan pendampingan dan monitoring pascapelatihan. Kegiatan ini memberikan model awal penguatan tata kelola keuangan koperasi berbasis kebutuhan mitra yang mengintegrasikan akuntansi, perpajakan, dan literasi digital.
Cooperatives play a strategic role in supporting village-level economic activities and community empowerment, but the sustainability of this role is strongly influenced by governance quality and managerial capacity. This Community Service Program was conducted to strengthen the capacity of cooperative managers and community members in Taman Sari Village, Pesawaran Regency, particularly in financial recording, simple financial statement preparation, and tax administration. The program was conducted on June 13, 2026, with 30 participants consisting of cooperative managers, village officials, business actors, and community members. A participatory learning approach was applied through needs identification, material delivery, interactive discussion, case studies, financial statement practice, taxation simulations, and evaluation using pre-tests and post-tests. The results showed a 100% attendance rate, an average post-test score of 85.67, and a 16.29% increase in knowledge. All outcomes exceeded the predetermined success indicators: at least 80% attendance, a minimum post-test score of 75, and at least a 15% increase in knowledge. The results indicate that combining conceptual learning with practical exercises provided participants with a more contextual learning experience. However, the increase in evaluation scores cannot yet be interpreted as evidence of long-term changes in practice; therefore, post-training assistance and monitoring are required. This program provides an initial model for strengthening cooperative financial governance through a needs-based integration of accounting, taxation, and digital literacy.
Abstract:Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, termasuk ke Taiwan, terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sehingga Taiwan menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Asia Timur.…
Namun, tingginya angka migrasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum PMI mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan PMI rentan mengalami eksploitasi kerja, pemotongan gaji secara ilegal, penahanan dokumen, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program International Community Service (Student International Community Service) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) di Taiwan dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum PMI mengenai hak-hak dasar, prosedur pengaduan resmi, dan pencegahan TPPO. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi pengaduan, serta pembagian modul saku dwibahasa yang dilaksanakan di tiga lokasi konsentrasi PMI, yaitu Taipei, Taoyuan, dan Kaohsiung, dengan melibatkan 115 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum peserta dari 50,4 pada pre-test menjadi 82,4 pada post-test atau meningkat sebesar 63,5%. Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan mencapai 92% dalam kategori puas dan sangat puas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa program International Student Community Service dapat menjadi model pengabdian lintas negara yang efektif sekaligus bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi diaspora pekerja Indonesia di luar negeri.
The migration of Indonesian workers abroad, including to Taiwan, continues to show an increasing trend every year, making Taiwan one of the main destination countries for Indonesian Migrant Workers (PMI) in the East Asian region. However, the high migration rate has not been fully balanced with PMI's legal understanding of the rights, obligations, and protection mechanisms regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, so that PMI is vulnerable to labor exploitation, illegal salary deductions, document detention, and potential trafficking in persons (TPPO). This community service activity is carried out through the International Community Service Program (Student International Community Service) of the University of Muhammadiyah Bengkulu (UMB) in Taiwan, with the aim of increasing PMI's legal understanding of basic rights, official complaint procedures, and prevention of trafficking. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, case studies, complaint simulations, and the distribution of bilingual pocket modules, which were carried out in three PMI concentration locations, namely Taipei, Taoyuan, and Kaohsiung, involving 115 participants. The results of the evaluation showed an increase in the average legal understanding score of participants from 50.4 in the pre-test to 82.4 in the post-test, or an increase of 63.5%, with the level of satisfaction with the activity reaching 92% in the satisfied and very satisfied categories. This activity shows that the International Student International Community Serviceprogram can be an effective model of cross-border community service as well as a form of university contribution in strengthening legal protection for the diaspora of Indonesian workers abroad.
Abstract:Sebelum program ini berjalan, Desa Sukarami di Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu belum memiliki media informasi digital yang dapat diakses secara luas, baik oleh warga maupun pihak luar, sehingga…
gga penyebaran informasi profil, potensi, dan kegiatan desa masih terbatas dan mengandalkan cara-cara konvensional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun website portal desa sebagai sarana transparansi informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) melalui tahapan observasi dan identifikasi kebutuhan, perancangan struktur dan konten, pengembangan website, pengisian konten, pelatihan pengelolaan, hingga serah terima kepada perangkat desa. Kegiatan berlangsung sejak 19 Juni sampai 27 Juli 2026 sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 46 Universitas Bengkulu. Hasilnya berupa website portal Desa Sukarami yang memuat halaman profil desa, sambutan kepala desa, informasi hukum, galeri, dan kontak, serta publikasi berita dan potensi desa, yang kemudian diserahkan dan disosialisasikan pengelolaannya kepada perwakilan pemerintah desa. Sepanjang masa KKN, tercatat sebelas berita desa berhasil diunggah pada website tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempermudah akses informasi masyarakat, serta memperkuat citra dan promosi potensi Desa Sukarami kepada khalayak yang lebih luas.
Prior to this activity, Sukarami Village in South Seluma Subdistrict, Seluma Regency, Bengkulu Province had no digital information medium that the community or outside parties could access widely, leaving the dissemination of the village's profile, potential, and activities limited and largely conventional. This community service activity set out to build a village website portal as a means of information transparency and digital-based public service. The work followed a participatory action research approach through several stages: needs observation and identification, design of the structure and content, website development, content population, management training, and handover to village officials. It ran from 19 June to 27 July 2026 as part of the Community Service Program (KKN) of Group 46, University of Bengkulu. The result was a website portal for Sukarami Village covering the village profile, the village head's welcome message, legal information, gallery, contact, news and activity publications, and information on village potential, which was later handed over to a village government representative along with training on its management. Over the course of the KKN period, eleven village news items were published through the website. The activity is expected to raise transparency, make information easier for the community to reach, and strengthen the branding and promotion of Sukarami Village's potential to a wider audience.
Abstract:Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan…
beratan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan pengaturan residivisme serta pemberatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan residivisme dalam KUHP lama melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 memiliki karakter terbatas karena pemberatan dikaitkan dengan kelompok tindak pidana tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan membutuhkan identifikasi riwayat kriminal pelaku secara tepat. KUHP Nasional melalui Pasal 23 memberikan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 mengatur batas pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memperlihatkan upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, reformulasi residivisme perlu diarahkan pada konstruksi yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak hanya berorientasi pada penambahan berat sanksi, tetapi juga mendukung pencegahan residivisme. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pemberatan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.
The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought important changes in the Indonesian penal system, including regulations regarding the repetition of criminal acts as the basis for criminal charges. This study aims to analyze the reformulation of recidivism regulations in the National Criminal Code as the basis for criminal charges, especially in building clearer, systematic, and more legal certainty regulations. This research uses a prescriptive normative legal research method by examining laws and regulations and legal materials relevant to the regulation of recidivism and criminal charges. The results of the study show that the regulation of recidivism in the old Criminal Code through Article 486, Article 487, and Article 488 has a limited character because the charges are associated with certain groups of criminal acts. This condition creates complexity in implementation and requires proper identification of the criminal history of the perpetrator. The National Criminal Code through Article 23 provides a more structured regulation regarding the repetition of criminal acts based on the grace period and characteristics of the criminal act, while Article 58 letter c places the repetition of criminal acts as a factor that aggravates the crime and Article 59 regulates the limit of the aggravation of a maximum of one-third of the maximum criminal threat. The reformulation shows an effort to clarify the relationship between the repetition of a criminal act and the aggravation of a criminal offense. However, its application still needs to pay attention to proportionality, legal certainty, the purpose of criminalization, coaching, prevention of repetition, and social reintegration. Thus, the reformulation of recidivism needs to be directed at a consistent and measurable construction so that criminal repetition is not only oriented towards increasing the severity of sanctions, but also supports the prevention of recidivism. Such an arrangement is expected to be able to provide a more definite guideline for judges and law enforcement officials in applying the burden to perpetrators who repeat criminal acts.
Abstract:This study aims to investigate the influence of leadership and competence on the effectiveness of village fund management in Walea Kepulauan Subdistrict, Tojo Una-Una District. The specific objectives are: (1) to examine…
the effect of village head leadership on the effectiveness of village funds, (2) to explore the impact of village apparatus competence on the effectiveness of village funds, and (3) to analyze the simultaneous influence of both village head leadership and apparatus competence on the effectiveness of village funds. The research utilizes a survey approach with a quantitative method. A total of 117 respondents, including village government officials and members of the Village Consultative Body (BPD), were selected from Walea Kepulauan Subdistrict. Data analysis was conducted using multiple regression analysis with the assistance of SPSS software. The results show that: (1) village head leadership has a negative and significant effect on the effectiveness of village funds, contributing 11.9%, (2) village apparatus competence has a positive and significant effect on the effectiveness of village funds, contributing 45.6%, and (3) both village head leadership and apparatus competence together have a positive and significant effect on the effectiveness of village funds, contributing 51.2%. These findings suggest that enhancing leadership quality and the competence of village apparatuses is crucial for improving the management and effectiveness of village funds in Walea Kepulauan Subdistrict.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of using daily vlogs in the marketing strategy of the film "Agak Laen" and understand how this approach influences audience enthusiasm. In the digital era that focuses on visual…
al and interactive content, the success of a film depends not only on its production quality but also on the effectiveness of its marketing strategies. The urgency of this research lies in the need to understand the ever-changing dynamics of digital marketing and assess the potential of daily vlogs as an innovative marketing tool in the film industry. Utilizing a qualitative methodology with a field study approach, this research collects data through interviews, observations, and content analysis from the Official Agak Laen social media, as well as secondary sources such as reports and relevant literature. The study's findings reveal: First, the "Social Media Marketing Model of the Film Agak Laen" demonstrates that the integration of daily vlogs into the marketing strategy allows for deeper and more personal interactions with the audience, enhancing engagement and supporting the viral spread of content. Second, "Critique of Marketing Communication for Daily Vlog Film 'Agak Laen'" discusses the challenges faced, including the risk of over-saturation and audience skepticism towards aggressively promoted content. The study identifies that although daily vlogs are an effective tool for increasing visibility and engagement, this approach requires high authenticity and strategic management to avoid potential negative effects such as content fatigue among the audience. The recommendations include enhancing content personalization, utilizing audience analytics for better targeting, and balancing between promotion and providing added value to viewers.
Abstract:This research is to find out how community participatory planning works in development in Lembah Sumara Village, Soyo Jaya District, North Morowali Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Data types…
s use primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The informant withdrawal technique uses purpose. The data analysis used is the Miles, Huberman, and Saldana model, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the research conducted, community participatory planning in development in Lembah Sumara Village, Soyo Jaya District, North Morowali Regency still has many problems. When viewed from the planning stages, the dominant ones who appear active during village fund management deliberations are village officials, members of village consultative bodies and community figures who are considered influential. Meanwhile, most of the community does not play an active role at the planning stage because they do not receive invitations during deliberations, so that when decisions are made, they do not represent the aspirations of the community in general. Likewise, public awareness of the development implementation stages is still very low. Indications of this can be seen in the implementation of village fund management policies for development, starting from the planning process to implementing activities which are almost entirely carried out by the village government.